AGRA Mengecam Pembubaran Paksa dan Penembakan Terhadap Massa Aksi Buruh Freeport

322
BERBAGI
Foto: TEMPO/Hans Arnold

“AGRA mendukung penuh aksi mantan buruh Freeport dan mengecam tindakan represif dan pembubaran paksa yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang menyebabkan empat orang terluka. Pemerintah harus memastikan pihak Freeport mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK. Pemerintah jugua harus melarang eksport hasil kerja tambang PT. Freeport”. Rahmat (Ketua AGRA)

Foto: TEMPO/Hans Arnold

Sabtu, 19/8/2017, ratusan mantan buruh PT. Freeport Indonesia yang terkena PHK sepihak oleh management perusahaan PT. FI, menggelar aksi protes dan blockade ruas jalan utama yang menghubungkan Timika ke tembagapura, didekat Check Point (CP) 28 di areal PT. FI yang tidak jauh dari Bandara Mozes Kilangin.

Aksi protes ini dimulai sejak Sabtu siang sekitar pukul 14.00 WIT, dan massa aksi terus berdatangan ke titik utama aksi hingga dibubarkan paksa oleh aparat sekitar pukul 19.00 WIT. Saat itu, pukul 18.00 WIT massa aksi menggelar Doa dan Dzikir bersama ditempat Aksi, namun aparat justeru mengaluarkan tembakan peringatan agar massa membubarkan diri.

Mengutip berita yang diterbitkan oleh Tempo.co, Sebelum bentrokan terjadi,  Kapolres Mimika (AKBP Victor Dean Mackbon) dan Ketua DPRD Mimika (Elminus Mom) meminta kepada massa aksi untuk segera mengosongkan akses jalan Freeport yang diduduki oleh massa aksi. “Kami harus punya dasar untuk memanggil Freeport. Malam ini juga kami akan menyurati Freeport. Kalau mereka tidak datang, ada aparat keamanan yang bisa membawa paksa mereka,” kata Elminus.

Sementara Kapolres Mimika Victor Mackbon mengancam akan membubarkan secara paksa aksi yang dilakukan oleh karyawan tersebut. “Saya memberi waktu sampai pukul 17.30 WIT kepada saudara-saudara untuk meninggalkan tempat ini. Lebih baik saudara-saudara kembali ke rumah. Toh ada perwakilan saudara-saudara yang akan bertemu dengan manajemen Freeport yang difasilitasi DPRD Mimika,” kata Kapolres Mimika, yang duktip Tempo.co.

Namun imbauan tersebut ditolak tegas oleh karyawan mogok. “Kami tidak mau bergeser dari sini. Silahkan DPRD dan aparat keamanan hadirkan manajemen PT Freeport di tempat ini. Kami sudah lima bulan menderita tidak menerima gaji karena dipecat sepihak oleh perusahaan. Kami minta Freeport segera menyelesaikan persoalan ini sekarang juga. Kami tidak mau ditipu lagi. Sudah berbulan-bulan kami diperlakukan tidak adil, mengapa pemerintah dan aparat tidak melihat penderitaan kami sebagai rakyat, tetapi hanya mempedulikan kepentingan Freeport,” teriak para karyawan.

Aksi protes dan blokir jalan tersebut dipicu oleh kemarahan mantan buruh PT. FI yang belum mendapatkan penyelesaian atas kasus PHK sepihak yang mereka alami sejak April dan Mei, lima bulan lalu. Akibat dari pembubaran paksa tersebut, Serikat Pekerja Freeport mengabarkan bahwa sejumlah anggotanya mengalami luka-luka akibat pemukulan dan penembakan peluru timah dan peluru karet oleh aparat Kepolisian Mimika.

Hingga berita ini diterbitkan, empat orang massa aksi dipastikan terluka, yaitu, 1. John Yawang yang mendapat tembakan timah panas dijari kaki kiri hingga mendapat tiga jahitan, 2. Sapsuha Sahadil mendapat tembakan peluru karet dibagian pantat, 3. Yudas yang juga tertembak di kaki kiri. Selain itu, 4. Ansye Lumenta (istri salah satu karyawan Freeport), mengalami kekerasan oleh anggota Brimob yang membubarkan massa aksi. “Dia dipukul oleh anggota Brimob pada saat kejadian dan terjatuh, hingga mengalami luka-luka pada tangan dan kaki,” kata Tri, Anggota Serikat Pekerja Freeport.

Massa aksi mengeluhkan pemutusan hubungan kerja sepihak dari perusahaan, dimana proses penyelesaiannya yang kian berlarut, tanpa pesangon ataupun gaji selama lima bulan terakhir sejak PHK terjadi. Sedangkan PHK tersebut, diketahui sebagai buntut dari polemic perpanjangan kontrak PT. Freeport yang berubah dari kontrak karya (KK) menjadi ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Padahal, perihal ijin dan atau bentuk perjanjian lainnya adalah urusan perusahaan dengan pemerintah, yang harus diselesaikan bersama pemerintah tanpa harus merugikan buruh.

Disisi yang lain, Pemerintahpun tidak bergeming atau berbuat apapun atas kasus PHK yang menimpa buruh Freeport tersebut, padahal pemerintah sudah sekian kali menggelar pertemuan dan negosiasi, baik dengan pihak management Freeport maupun antar kementerian dan lembaga terkait, bahkan Presiden Jokowi dengan Kedutaan besar Amerika Serikat. Namun dari seluruh pertemuan tersebut, hamper tidak sama sekali berbicara mengenai nasib ribuan buruh Freeport, termasuk yang saat ini sudah lima bulan di PHK tanpa penyelesaian yang jelas.

Hingga aksi dibubarkan, ratusan anggota Brimob dan TNI bersiaga disekitar lokasi dilengkapi dengan senjata lengkap, serta kendaraan baracuda dan panser.

Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) memandang bahwa, operasi PT. Freeport hingga saat ini memang tidak pernah memberi keuntungan bagi Indonesia dan rakyatnya, terutama rakyat Papua. Para buruh yang bekerja, meskipun dengan kondisi kerja yang buruk dan beresiko tinggi, namun tidak pernah mendapatkan kesejahteraan ataupun upah dan perlakuan yang adil dari Perusahaan.

Rahmat Ajiguna (Ketua AGRA) menyatakan bahwa, Pemerintahpun memang tidak pernah secara tegas memberikan perlindungan terhadap buruh yang bekerja di Industri pertambangan se-strategis Freeport. Kenyataannya, pada tanggal 10 Agustus lalu, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Ignasius Jonan). Rapat juga dihadiri Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM (Bambang Gatot Ariyono) dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil.

Pertemuan tersebut membahas kelanjutan proses renegosisi Pemerintah dengan PT. Freeport yang pada poinnya hanya mencakup: kelanjutan operasi setelah kontrak karya (KK) berakhir, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (Smelter), kewajiban pelepasan saham (Devistasi), serta stabilitas investasi jangka panjang, serta perubahan wadah operasi dari kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK). Terang Rahmat.

Kemudian pada tanggal 15 Agustus yang lalu, isu yang sama juga berlansung dalam pertemuan antara Duta Besar Amerika Serikat Joseph R. Donovan dengan Presiden Jokowi, di Istana Negara. Namun tidak satupun dari point tersebut, ataupun diluarnya berbicara mengenai upaya pemerintah untuk menjamin kesejahteraan buruh, baik yang masih aktif bekerja maupun yang telah di PHK. Apalagi akan membicarakan terkait kesejahteraan jutaan rakyat Papua, khususnya yang ada dilingkar tambang yang tanahnya terampas untuk areal pertambangan dan infrastrukturnya, tambahnya.

Rahmat juga menegaskan bahwa, “AGRA mengecam tindakan represif dan pembubaran paksa yang dilakukan aparat terhadap massa aksi yang menyebabkan sedikitnya empat orang terluka, akibat tembakan dan pemukulan brutal aparat terhadap massa aksi. AGRA juga mendukung penuh aksi mantan buruh Freeport tersebut dalam menuntut penyelesaian kasus PHK yang dialami, serta tuntutan pemenuhan kesejahteraan lainnya”.

AGRA Menuntut kepada Pemerintah memastikan pihak Freeport mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK, dan jika tidak memungkinkan maka Freeport harus memberikan seluruh hak buruh akibat PHK. Selain itu, AGRA menuntut kepada Pemerintah agar melarang eksport hasil kerja tambang PT. Freeport. ###