AGRA Pangalengan Gelar Musyawarah Rakyat Tanah Sampalan Untuk Menyatukan Seluruh Petani Penggarap di Tanah Sampalan dan Menyelesaikan Masalah dengan POKJA Secara Musyawarah, Sebagai Jalan Melawan Politik Pecah Belah.

204
BERBAGI
Foto Persipan Pelaksanaan Musyawarah Rakyat Sampalan, Pengalengan 26 Februari 20117

PERKUAT PERSATUAN RAKYAT UNTUK MEMAJUKAN REFORMA AGRARIA SEJATI DAN

SUKSESKAN MUSYAWARAH RAKYAT TANAH SAMPALAN UNTUK MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH.

Pengalenga, 26/2/17. Krisis ekonomi rumah tangga kaum tani di Pangalengan-Bandung-Jawa Barat semakin parah sebagai akibat dari monopoli sumber-sumber agraria dan pasar komoditas pertanian. Tingginya biaya produksi pertanian namun tidak menjamin petani mendapatkan hasil produksi yang menguntungkan. Tanaman sayuran tetap diserang hama, angka kerusakan tanaman yang tinggi akibat cuaca buruk, dan diperparah dengan tidak menentunya masalah harga. Jeratan utang kepada Bandar dan tengkulak mencekik ekonomi petani dan semakin menambah penderitaan kaum tani.

Di tengah kemiskinan dan penderitaan kaum tani yang semakin luas di pedesaan, pemerintah Jokowi bukan datang dengan solusi, melainkan mengusung program reforma agraria yang hanya akan menambah kesengsaraan petani dan pasti gagal. Reforma agraria ini yang disebut palsu.
Inti kebijakan Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah adalah sertipikasi tanah yang bertujuan untuk memperluas pasar tanah sebagai dukungan atas program ekonomi pemodal besar asing untuk keuntungan ekonomi.

Dalam jangka panjang, program ini bukan ditujukan untuk para tani miskin dan buruh tani agar memiliki tanah dan dilindungi dari perampasan, justru bertujuan untuk memudahkan perampasan tanah. Karena hakikat sertipikasi adalah memudahkan praktik jual beli tanah yang menguntungkan tuan tanah, pengusaha besar asing dan dalam negeri serta perbankan.

Program ini telah lama dirancang dan diterapkan oleh Bank Dunia sejak tahun 1994 melalui proyek Land Administration Project (LAP). Jadi, program Sertipikasi tanah yang dijalankan melalui program Reforma Agraria pemerintah Indonesia sejatinya adalah program yang didorong dan dibiayai oleh pemodal besar asing Bank Dunia.

Program Sertipikasi ini juga terjadi di tanah Sampalan, Pangalengan. Program yang ditujukan untuk merampas tanah para tani penggarap Sampalan dengan menggunakan kepanjangan tangan pemerintah desa Margamekar dan Kelompok Kerja Pemohon Lahan Aset Provinsi (yang dikenal dengan POKJA). Alasannya semata untuk memecah belah kaum tani dengan menggunakan masyarakat tani sebagai tameng untuk bertarung dengan tani lainnya.

POKJA lahir dari politik pecah belah yang dilakukan oleh program sertipikasi pemerintah Indonesia dan PT AGRO JABAR melalui kaki tangan pemerintah Desa. POKJA adalah pelaksana tugas program Reforma Agraria Palsu pemerintah untuk menjalankan sertipikasi yang bertujuan untuk menciptakan pasar tanah yang menyebabkan perampasan tanah secara resmi, cepat, dan massal.

Begitu pula yang akan terjadi terhadap POKJA, mereka akan lebih mudah kehilangan tanah jika program sertipikasi dijalankan di tanah Sampalan, karena mayoritas anggota POKJA adalah kaum tani yang diperalat oleh PT AGRO Jabar, mereka memiliki kepentingan yang sama dengan seluruh tani yaitu berjalannya program Reforma Agraria Sejati di Indonesia.
Rencana Kampanye Musyawarah Rakyat Tanah Sampalan

Hingga saat ini pemerintah desa dan POKJA terus melakukan aksi-aksi teror dan intimidasi terhadap tani penggarap yang sah. Aksi pengancaman, penodongan, pemerasan hingga kekerasan terjadi hampir setiap waktu. Kerugian yang dialami para tani penggarap tidak hanya materi dengan jumlah ratusan juta, namun juga cemas dan ketakutan akan dicelakakan oleh pihak Pokja dan desa, terlebih lagi ketakutan terampas tanah yang hanya 700 m2.

Atas situasi tersebut AGRA Anak Cabang Pangalengan mengambil langkah untuk menggelar kampanye Musyawarah Rakyat Tanah Sampalan dengan tema Pertahankan Tanah Untuk Rakyat, Jalankan Land Reform Sejati yang bertujuan untuk menyatukan seluruh kaum tani penggarap tanah Sampalan dan menyelesaikan masalah dengan POKJA secara musyawarah. Karena POKJA adalah kaum tani yang ditipu oleh PT AGRO Jabar dan kepanjangan tangannya pemerintah desa Margamekar.

Musyawarah Rakyat diharapkan dapat mongkonsolidasikan semua anggtota AGRA Pangalengan an dapat diikuti setidaknya 1000 anggota, selain itu Musyawarah rakyat ini diharapkan juga dapat memoblisasi dukungan dan terbangunya aliansi luas kalangan rakyat di Pangalengan, pekerja seni, pemuda/mahasiswa, pekerja hukum pembela kaum tani. Musyawarah Rakyat digelar pada hari ini, Minggu, 26 Februari 2017 bertempat di lapangan SKIP, lahan Sampalan.

Referensi: Sutarman (Pimpinan Anak Cabang AGRA Pangalengan)