Asian Peasant Coalition (APC) Menyerukan Untuk Bubarkan WTO!!

38
BERBAGI

Media Statement

10 December 2017

Asian Peasant Coalition (APC) Menyerukan untuk Bubarkan WTO!!

Mengecam Pemerintah Argentina yang telah menghalangi para activis yang akan menghadiri pertemuan WTO!

Anggota Koalisi Petani Asia (Asian Peasant Coalition / APC) mengecam keras pemerintah Argentina yang telah menghalangi para aktivis untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri ke-11 Organisasi Perdagangan Dunia / World Trade Organization (WTO) di Buenos Aires.

Pemerintah Argentina memblokir setidaknya 63 ahli dan aktivis masyarakat sipil dari 20 kelompok atau organisasi untuk menghadiri KTT WTO, termasuk Pogguri Chennaiah, ketua Asian Peasant Coalition (APC) dari India. Sebagian besar organisasi atau kelompok yang masuk daftar hitam adalah organisasi anggota jaringan Dunia Kita Bukan untuk Dijual / Our World Is Not for Sale (OWINFS) dan People Over Profit (PoP).

P. Chennaiah, Ketua Asian Peasant Coalition (APC)

“WTO hanya memajukan kepentingan negara-negara kaya dan perusahaan-perusahaan mereka di industri pertanian dan perikanan global yang selanjutnya akan berdampak pada petani dan nelayan di Asia, kata P. Chennaiah, yang juga merupakan sekretaris jenderal Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union (APVVU).

“22 tahun WTO telah menyebabkan kehancuran mata pencaharian jutaan petani dan nelayan miskin di seluruh dunia, namun terutama di negara-negara miskin dan terbelakang seperti Filipina, Indonesia dan Negara bergantung lainnya. Ini juga akan berdampak pada 8.000 km garis pantai di India yang menyediakan penghidupan bagi banyak populasi dikawasan pesisir, “tambah P. Chennaiah. APVVU juga mewakili berbagai kategori pekerja – termasuk nelayan tradisional skala kecil, pekerja ikan didaratan (pedagang ikan dll), pekerja perikanan budidaya, dan pekerja pengolahan ikan lainnya.

“Petani perempuan telah dihancurkan oleh kebijakan perdagangan bebas yang membuka pasar pertanian untuk investasi asing. Liberalisasi perdagangan memperburuk perampasan tanah oleh korporasi yang juga telah merampas hak perempuan atas tanah dan mata pencaharian mereka, sehingga meluasnya kelaparan yang semakin menghancurkan masyarakat dan memperdalam kesengsaraan kaum perempuan”, kata Zenaida Soriano, wakil ketua APC dari Filipina.

Zenaida Soriano, Wakil Ketua Asian Peasant Coalition (APC) dari Filipina

“WTO telah mengakibatkan banjirnya impor pertanian yang sangat murah dan bersubsidi, melemahkan pertanian dalam negeri dan membuat banyak kaum tani dan nelayan miskin terjerumus kemiskinan yang semakin dalam. Karena WTO, negara-negara seperti Filipina yang pernah menjadi produsen makanan utama kini menjadi importir utama, melanggengkan ketergantungan ekonomi dan keterbelakangannya, “tambah Soriano, yang juga ketua nasional AMIHAN (Federasi Perempuan Tani Nasional).

Saat ini, negara-negara berkembang menuntut opsi untuk menaikkan tarif mereka pada saat lonjakan impor dan untuk pembelian barang pertanian dengan harga tetap untuk cadangan dan distribusi pada saat krisis pangan..

Namun, tuntutan ini tetap tidak diperhatikan. Sebenarnya, Amerika Serikat dan Uni Eropa bahkan mendorong penghapusan total dukungan domestik untuk pertanian dan sektor perikanan.

Ada lobi yang kuat dari negara-negara industri besar untuk melarang pemberian subsidi perikanan dan untuk mengkriminalisasi penghidupan nelayan skala kecil dan subsisten dengan memberikan cap atau tuduhan sebagai kegiatan perikanan “ilegal, tidak berizin, dan melanggar aturan”

“hal ini tentunya sangat ironis mengingat kapal-kapal besar penangkap ikan dari UE, Jepang, dan AS telah menjadi penyebab utama terjadinya krisis berlebih karena subsidi yang sangat besar yang mereka nikmati. WTO secara efektif akan menghancurkan sektor perikanan dari negara-negara miskin dan terbelakang seperti Filipina dan menggusur ribuan nelayan kecil dan subsisten “, menurut Fernando Hicap, Ketua Pamalakaya (anggota Federasi Pangan Kecil Kecil Filipina), anggota APC.

“Bahkan jika pemerintah menyetujui solusi atas tuntutan negara-negara berkembang, ini tidak akan cukup untuk membalikkan hilangnya mata pencaharian yang dialami petani miskin dan nelayan di Asia,” tegas Soriano.

“Agenda WTO adalah untuk memaksa pemmbukaan pasar negara-negara miskin dan terbelakang sambil mempertahankan perlindungan bagi sektor dan industri negara-negara kaya. Jelas, sistem perdagangan yang benar-benar seimbang tidak akan tercapai dalam rezim WTO “, kata Soriano.

“Sejak berdirinya, WTO telah menjadi instrumen tertinggi imperialisme dalam membentuk tatanan ekonomi global untuk melayani kepentingan ekonomi dan politiknya. Kami menuntut tidak lain hanyalah bubarkan dan campakkan WTO sebagai langkah penting untuk mewujudkan keadilan bagi petani dan nelayan miskin di Asia, “pungkas P. Chennaiah. ###

Reference:
P. Chennaiah, APC Chairperson (India) Mobile number: +91 85 72 22 85 92 or Email: apvvu98@gmail.com
Zenaida Soriano, APC Vice-chairperson (Philippines) Mobile no. +639214571904 or Email: apcsecretariat@asianpeasant.org APC
Secretariat
Philippine office: 217-B Alley 1, Road 7, Project 6, Quezon City, Philippines 1100 Tel/Fax: +632-4609012 (Manila) E-mail: apcsecretariat@asianpeasant.org Skype: apc.secretariat
Indonesia office: Jl. Ketang-Ketang No.9 Rt.003/007 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung-Jakarta Timur, Indonesia 13220 Tel/Fax: +6221 29568913 (Jakarta)