Dituduh Mebahayakan NKRI, Pimpinan Pusat AGRA Angkat Bicara

1862
BERBAGI

Menanggapi pemberitaan mengenai pernyataan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, di Media cetak dan online berkaitan dengan keberadaan dan aktifitas Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) di Kalimantan Barat, khususnya di Kapuas Hulu. Rahmat ketua umum Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) angkat bicara, tuduhan yang dilakukan oleh pemerintah kali ini sudah sangat keterlaluan dan membahayakan bagi rakyat yang memperjuangkan haknya.

Ini bukan tuduhan pertama yang dilakukan, tahun lalu tuduhan yang sama pernah dilakukan tetapi AGRA sudah menemui dengan pihak kesbangpol Propinsi dan juga kesbang kabupaten Kapuas hulu dan pihak pemerintah sudah meminta maaf karena kurangnya komunikasi.

Kali ini tuduhan bahwa AGRA membahayakan NKRI, bukan tuduhan sembarangan, tuduhan ini dapat digunakan untuk menggiring opini publik bahwa gerakan rakyat yang memperjuangkan haknya sebagai aktivitas terlarang dan membahayakan NKRI.

AGRA juga tidak ingin pemerintah mengalihkan masalah, Aktifitas AGRA di Kapuas hulu adalah untuk melakukan advokasi dan berjuang bersama masyarakat hukum adat suku punan hovongan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah sebagaiman hukum yang berlaku.

Suku punan hovongan adalah sub suku dayak yang tinggal dan hidup di pedalaman, mereka sudah beribu-ribu tahun mendiami tanah leluhurnya, jauh sebelum NKRI berdiri bahkan jauh sebelum kedatangan Kolonial Belanda dan Jepang. Namun sejak pemerintah menetapkan Taman Nasional Betung kerihun (TNBK) mereka terampas kebebasan untuk melangsungkan hidup karena penetapan zonasi dan operasi-operasi yang dilakuan oleh pihak TNBK. Bahkan di tahun 2011 TNBK melakukan pembakaran pondok-pondok perladangan masyarakat dan melakukan penyitaan alat-alat kerja.

Kedatangan TNBK di tanah leluhur orang Hovonganlah yang menyebabkan masalah, seharusnya pemerintah menjalankan amanat undang-uandang dan segera meberikan pengakuan dan perlindungan terhadap suku dayak punan hovongan, dan melindungi masyarakat hukum adat dari perampasan tanah oleh Taman Nasional Betung Kerihun.

Berdasarkan permendagri No. 52 tahun 2014, seharusnya Bupati sudah membentuk tim untuk proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kehadiran AGRA di Kapuas hulu seharusnya mendapat sambutan baik dari pemerintah, sebab AGRA telah menyerahkan dokumen tentang masyarakat hukum adat suku punan hovongan yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan identifikasi oleh tim dalam pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

Rahmat juga menyampaikan pihaknya akan segera berdialog dengan pemerintah atas tuduhan ini, kita juga akan segera menemui komnas HAM agar memastikan perlindungan masyarakat dan memastikan kebebasan berorganisasi bagi warga Negara tidak terlanggar.