FPR Desak Pemerintah Bulukumba Serius Selesaikan Konflik Tanah

350
BERBAGI

Bulukumba, 6/10/16. Aksi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan dalam momentum peringatan hari tani nasional (HTN) ke-56 yang diselenggarakan pada 27 September 2016, untuk mendesak kepada pemerintah agar serius dalam menyelesaikan konflik tanah di Bulukumba direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan mengelar rapat guna membahas aspirasi dan tuntutan FPR.

Rapat dilaksanakan pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2016, bertempat di rung Rapat Wakil Bupati Bulukuma. Hadir dalam rapat antara lain Kepala Bagian Pertanahan Pemkab Bulukumba, Kepala bagian Hukum Pemkab Bulukumba, KADIS HUTBUN Bulukumba, dan berbagai organsais kemasyarakatan yang tergabung dalam FPR, Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bulukumba.

Dalama rapat tersebut, perwakilan dari FPR secara bergiliran menyampaikan apa yang menjadi masalah, setidaknya ada dua kasus konflik yang disampaikan agar pemerintah Kabupaten Bulukumba secara seirus malakukan upaya penyelesaian konflik yang sudah berkepanjangan, yanki Konflik tanah antara masyarakat dengan PT. Lonsum dan konflik antara masyarakat dengan TAHURA.

Rudy Tahas Ketua AGRA Bulukumba menyampaikan, konflik antara masyarakat dengan PT. Lonsum sudah sangat panjang dan proses yang sudah dilalui namun sangat disayangkan proses penyelesaian konflik saat ini terhenti, maka pemerintah diminta untuk segera melanjutkan proses penyelesaian konflik yang sudah berjalan, dimana sebelumnya telah dibentuk tim verifikasi dan sudah pula ada rekomendasi yang menyatakan bahwa PT. Lonsum harus menghentikan aktifitas dilahan masyarakat yang ditemukan bersertivikat.

Senada dengan Rudy, Zurkanain mendesak kepada pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk bisa memastikan surat edaran dari Bupati sebeumnya dapat dijalankan yakni menghentikan aktifitas PT. Longsum di lahan masyarakat sembari proses kita menjalankan proses penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Dari pertemuan tersebut terdapat rekomendasi yang menjadi kesepakatan yakni, Untuk konflik antara masyarakat dengan PT. Longsum, pemerintah akan meminta tim Verivikasi yang sudah terbentuk selama ini untuk melanjutkan pekerjaanya dan akan memastikan penghentian aktifitas PT. Longsum ditanah masyarakat yang bersertivikat, sedangkan untuk konflik anatar masyarakat dengan TAHUR, pemeintah akan membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan untuk melakukan inventarisasi klaim masyarakat.

Menanggapi hasil pertemuan yang membahas konflik tanah di Kabupaten Bulukumba, Rudy Tahass selaku Ketua AGRA Kabupaten Bulukumba menyampaikan” Pertemuan ini sesuai dengan harapan kami, yaitu mendorong pemkab mengambil langkah-langkah sesuai agenda perjuangan FPR, meski demikian kami menyadari secara tekhnis pemkab akan kesulitan memaksa lonsum menghentikan aktivitas diatas areal HGU yang telah dimenangkan masyarakat melalui pengadilan dan tanah yang memilki sertifikat, sebab pemkab tidak memiliki kewenangan. Sementara untuk opsi pengukuran ulang kami menuntut yang diukur adalah klaim masyaraakat untuk dikeluarkan dari HGU lonsum, sesuai temuan tim verifikasi Pemkab.

untuk mempercepat tim verifikasi bekerja, kami medesak pemkab segera menunjukkan dokumen izin usaha perkebunan dan izin usaha industri serta membuka informasi proses-proses perpanjangan HGU, untuk melihat kemungkinan HGU lonsum cacat hukum sehingga perlu ditinjau kembali

Untuk kasus TAHURA kami akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan tim IP4T menggunakan data yang bersumber dari FPR serta melakukan pengawalan agar pemkab mempercepat pembentukan tim IP4T”