Kala warga Kapuk Poglar menolak Penggusuran

197
BERBAGI

Kala warga Kapuk Poglar menolak Penggusuran

Oleh: Ansar

Jokowi-JK!

Boneka Amerika!

Jokowi-JK!

Rezim anti rakyat, anti demokrasi, anti rakyat miskin!

Yel-yel mulai diteriakkan oleh peserta aksi. Setiap kali koordinator dari panggung komando berteriak “Jokowi-JK” maka peserta aksi membalas dengan teriakan “Boneka Amerika”. Setelah teriakan peserta aksi, koordinator berteriak lagi, dengan kata yang sama, “Jokowi-Jk” dan dilanjutkan lagi oleh massa aksi dengan kalimat  “Rezim anti rakyat, anti demokrasi, anti rakyat miskin!”

Sekitar pukul 9.00 pagi tanggal 08 Februari 2018, aksi penolakan penggusuran dimulai. Peserta aksi mulai menyusun barisannya, bagian paling depan adalah anak-anak dan perempuan, kemudian para pemuda dan bapak-bapak di belakang dan di sisi kiri dan kanan barisan. Tak lupa bendera dari berbagai organisasi dan juga bendera merah putih berkibar dalam aksi.

Aksi yang dilakukan hari itu adalah untuk memblokade jalan masuknya alat berat untuk menggusur. Sesuai dengan banner yang dipasang oleh pihak Polda, tanggal 08 Februari adalah waktu untuk mengeksekusi, atau waktu melakukan pembongkaran. Oleh karena itu, aksi ini dilakukan tepat di jalan masuk kampung Kapuk Poglar.

Cuaca di pagi hari lumayan baik, hanya mendung tapi, awannya tidak begitu tebal. Prediksinya hujan tidak akan turun. Angin bertiup perlahan-lahan, membuat bendera yang sudah diikat, berkibar. Benar saja, mendung berganti menjadi panas di siang itu.

Panggung komando berdiri tepat di tengah jalan masuk kampung Kapuk Poglar RT 07/RW 04. hanya berjarak sekitar 30 meter dari jalan utama atau jalan Peternakan Raya. Jalan yang kosong tersebut digunakan sebagai tempat untuk massa aksi berbaris. Massa aksi memenuhi hingga belakang panggung, yang barisannya dimulai tepat di pinggir Jalan Peternakan Raya, atau gerbang masuk kampung.

Ada ratusan massa aksi yang hadir, mereka adalah warga Kapuk Poglar, mahasiswa, dan pemuda, serta solidaritas dari kampung lain. Massa aksi memakai pita merah putih yang diikat di kepalanya. Ada juga yang mengikat pita itu di lengannya, bahkan diikat menjadi gelang. Tak luput anak-anak memakai pita merah putih juga di kepala mereka.

Nama aliansi yang dibuat adalah Komite Tolak Penggusuran (KTP) Kapuk Poglar. Di dalamnya terdapat berbagai organisasi mulai dari sektor pemuda, mahasiswa, perempuan dan yang lainnya. Organisasi yang tergabung adalah Forum Warga, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Nasional (FN) UNAS, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan, Aksi Kaum Muda Indonesia (AKMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNAS, Front Mahasiswa Nasional (FMN) ranting Universitas Indonesia, Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) ranting Kapuk, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) ranting Kapuk, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Sehari sebelumnya, massa aksi sudah melakukan simulasi aksi di lapangan KIR, Kapuk Poglar. Simulasi dilakukan agar saat aksi, massa bisa mengatur barisannya sesuai kesepakatan bersama. Setelah simulasi, dilanjutkan dengan latihan dance One Billion Rising (OBR).

One Billion Rising adalah tarian untuk memperingati hari kampanye melawan penindasan terhadap perempuan. Tarian OBR pertama kali dilaunching tahun 2012, dilakukan setiap bulan Februari hingga 08 Maret. Tarian ini mengajak semua orang ikut aktif dan menyuarakan perlawanan terhadap penindasan perempuan.

Upaya-upaya Penggusuran Sebelumnya Oleh Polda

Bukan pertama kalinya warga Kapuk Poglar terancam digusur, beberapa tahun sebelumnya mereka sudah mendapatkan ancaman. Rencana penggusuran sudah dimulai sejak tahun 1995, 1997, 2002, dan sekarang. Akan tetapi, rencana penggusuran tanggal 08 Februari sepertinya akan kembali tertunda.

Polda berencana menggusur rumah warga Kapuk Poglar, RT07/RW04 dengan alasan akan dibangun asrama Polri (dua tower). Dasar hukum yang dipakai oleh Polda Metro Jaya adalah sertifikat Hak Pakai di atas tanah seluas 15.900 meter persegi. Jumlah warga yang bertempat tinggal di wilayah tersebut adalah 166 kepala keluarga, atau 641 jiwa.

Warga menempati tanah itu atas izin dari pemilik tanah, yaitu Emah Sarijah dan Epen yang secara sah memiliki girik. Akan tetapi, sejak tahun 1995 lahan tersebut diklaim oleh Polda Metro Jaya yang rencananya akan membangun asrama Polri. Gagal saat itu, Polri kemudian berupaya melakukan penggusuran di tahun tahun berikutnya.

Kapuk Poglar RT 07/RW 04 sudah ditinggali sejak tahun 1970. Tempat itu, dulunya adalah rawa-rawa yang digunakan warga untuk membangun tempat tinggal, dan fasilitas umum lainnya secara swadaya. Warga juga selama tinggal, secara reguler rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, warga sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dari pemerintah setempat.

Warga yang tinggal di Kapuk Poglar memiliki pekerjaan yang beragam dengan hasil yang terbatas. Ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, pekerja serabutan, dan pedagang kecil. Dengan kondisi ekonomi tersebut, warga tidak mampu menyewa perumahan yang justru digencarkan oleh pemerintah.

Upaya mempertahankan Persatuan, Memperluas Dukungan, dan Melanjutkan Perlawanan

Meskipun berbagai upaya yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menggusur, warga tetap melakukan perlawanan. Warga terus melakukan berbagai macam cara untuk melawan. Mulai dari melakukan diskusi dengan berbagai organisasi, mengirim laporan ke LBH,aksi kampanye tolak penggusuran di Car Free Day, dan panggung budaya untuk memperkuat persatuan warga.

Pada malam pergantian tahun 2018, warga Kapuk Poglar bersama beberapa organisasi menyelenggarakan panggung budaya. Tema yang diangkat pada panggung budaya saat itu adalah “Selamatkan Kampung Halaman”. Acara ini merupakan salah satu cara untuk membangkitkan semangat warga untuk menolak penggusuran.

Desain panggung yang dibuat sangat sederhana, hanya sekitar 10 sentimeter tingginnya, luasnya sekitar 2 kali 2 meter. Dibuat dari balok bekas dan tripleks sebagai alas, dan dilapisi karpet di atasanya. Spanduknya pun ditulis menggunakan cat merah, dan pencahayaan yang sederhana. Walaupun demikian, suasana malam pergantian tahun tersebut tetap meriah.

Acara dihadiri berbagai kalangan, mulai dari dewasa hingga anak-anak memenuhi lapangan KIR Poglar. Panggung budaya pergantian tahun sekaligus konsolidasi dimulai pukul 19.00 hingga jam 12.00, sekaligus menyambut tahun baru 2018.

Panggung budaya menampilkan  berbagai jenis pentas seni, mulai dari tari-tarian, kasidah, hingga musik akustik. Selain itu, ada juga speak out dari berbagai organisasi untuk menyampaikan dukungan dan solidaritas atas perjuangan warga Kapuk Poglar melawan penggusuran.

Di tahun baru 2018, tepatnya tanggal 06 Januari, Polda Metro Jaya memasang banner di jalan masuk kampung. Banner itu bertuliskan himbauan agar warga mengosongkan area sebelum dieksekusi tanggal 08 Februari 2018. Di sisi lain, warga juga memasang spanduk tolak penggusuran.

Banner yang dipasang oleh Polda Metro Jaya di jalan masuk kampung Kapuk Poglar (foto: Serikat Pemuda Jakarta)

Tanggal 08 januari, spanduk-spanduk yang dipasang oleh warga dicopot oleh polisi. “Lalu kawan SPJ, Ipul dapet intimidasi, Hp nya disita karena dia foto-foto pas pencopotan spanduk dan kawan-kawan langsung buat lagi”, kata Moriz yang melakukan komunikasi dengan saya via Whatsapp.

“Warga saat ini resah tapi, mereka ndak pecah, tetap satu. Rencananya warga dan kawan-kawan di sini mau buat diskusi publik aliansi juga untuk bicarain kelanjutan masalah ini. Karena tanggal mau dieksekusi tanggal 08 Februari”, lanjut Moriz.

Hari berikutnya, pihak kepolisian kembali mendatangi kampung Kapuk Poglar untuk menyampaikan surat panggilan kepada warga setempat. Sekitar dua puluh personil dari Polda Metro Jaya yang hadir hari itu. Mereka meminta agar warga datang ke Polda Metro Jaya tapi, warga menolak untuk hadir.

Tak sampai di situ, esok harinya polisi kembali mendatangi Kapuk Poglar. Kali ini sekitar pukul 14.00 dengan menggunakan motor dan berbaris mengelilingi kampung dengan jalan kaki. Hanya kontrol biasa katanya, ketika ditanya oleh warga. Akan tetapi, yang aneh dari kontrol itu, ada beberapa polisi yang membawa senjata laras panjang. Warga merasa resah dengan aktivitas polisi di kampungnya.

Menjelang bulan Februari 2018, warga bersama beberapa organisasi terus melakukan konsolidasi. Mereka membuat dapur umum, pos penjagaan di gerbang masuk kampung, dan agenda lainnya untuk membuat warga tetap satu suara. Kegiatan yang dilakukan sepenuhnya swadaya dari warga.

Konsolidasin warga pada malam tanggal 07 Februari 2018, agenda ini untuk memantapkan rencana aksi tolak penggusuran (foto: Serikat Pemuda Jakarta)

Jarum jam sudah menunjuk pukul 12.00, koordinator meminta peserta aksi untuk istirahat. Makan siang sudah tersedia di dapur umum. “Untuk menambah tenaga kita agar bisa bertahan untuk menolak penggusuran, kita sebaiknya makan dulu, makanan sudah tersedia di dapur umum”, kata koordinator dari atas panggung komando.

Bendera dan perlengkapan aksi dirapikan di tempat, bendera disandarkan di pagar pembatas jalan. Sebagian massa aksi sudah membubarkan diri, ada yang berjalan menuju dapur umum, ada juga yang masih istirahat di sekitar panggung.

“Sebagian massa aksi boleh tetap berada di sekitar panggung komando untuk antisipasi, atau makan siang nya sebagian bisa di sini (sekitar panggung)” ujar koordinator.

Istirahat kali itu dibagi menjadi dua tempat, ada yang di dapur umum, ada juga yang istirahat di gerbang masuk kampung atau panggung komando. Pembagian tempat dilakukan agar ada yang tetap berjaga di gerbang, jangan sampai alat berat tiba-tiba datang. Jadilah saya dan sebagian massa aksi istirahat di samping panggung komando.

Makan siang sudah selesai, massa aksi masih istirahat menikmati kopi atau teh yang sudah tersedia. Ada yang masih tetap berada di depan dapur umum untuk istirahat, ada juga yang berjalan kembali ke gerbang, dan melanjutkan istirahatnya. Sementara anak-anak bermain dan tertawa lepas mengibarkan bendera sambil kejar-kejaran.

Selagi istirahat, saya juga masih duduk di depan panggung komando bersama kawan-kawan FMN, dan juga beberapa kawan pemuda mahasiswa lainnya. Tidak lama kami duduk, koordinator aksi sudah mengajak massa untuk merapikan barisan. Aksi akan kembali dilanjutkan hingga sore hari.

Dari seberang jalan, satu orang Satpol PP menyeberang, berjalan menuju lokasi aksi. Satpol PP tersebut dihampiri oleh Widi dan beberapa massa aksi yang lain. Mendengar terjadi keributan di gerbang, massa aksi yang masih melanjutkan istirahatnya di sekitar dapur umum, bergegas menuju ke lokasi keributan.

“Usir satpol PP”, massa aksi berteriak. Sedangkan Satpol PP mulai berjalan mundur dengan dikelilingi oleh massa aksi. Satpol PP akhirnya pergi tanpa ada dialog dengan massa aksi. Suara tepuk tangan dari massa aksi keluar, sambil memastikan Satpol PP tersebut meninggalkan lokasi.

Semangat dari massa untuk aksi tolak penggusuran kembali meningkat. Barisan kembali dirapikan. Yel-yel dan orasi dari perwakilan organisasi terus disampaikan. Aksi tolak penggusuran berlanjut hingga sore hari.

Setelah orasi dari berbagai organisasi, koordinator menyampaikan info terbaru kepada massa aksi bahwa, audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI tidak dihadiri oleh pihak Polda Metro Jaya. Sebaliknya, Polda katanya ada pertemuan dengan pemerintah kota untuk membahas rencana penggusuran Kapuk Poglar.

Hari itu memang selain melakukan aksi, dikirim juga delegasi untuk melakukan dialog dengan Polda di kantor DPR RI. Yang berangkat adalah bapak RT setempat, pak Encu. Yang sekaligus melakukan komunikasi dengan beberapa kawan di lokasi aksi, jadi walaupun pak Encu belum kembali, informasi sudah bisa didapatkan.

Hari mulai menjelang sore, langit juga sudah mulai mendung, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Aksi tolak penggusuran pun akan segera selesai. Sebelum itu, sebagaimana susunan acara aksi hari itu, di bagian terakhir ada sesi untuk melakukan tarian One Billion Rising. Tarian ini dilakukan bersama seluruh massa aksi.

Setelah menari, aksi pada hari itu diakhiri. Peserta aksi masin-masing mengambil tempat untuk istirahat. Ada yang tetap di gerbang, ada yang di lapangan KIR, ada juga yang di dapur umum. Penggusuran tanggal 08 Februari ternyata tertunda, tapi bukan berarti tidak akan dilakukan.

Dengan tertundanya penggusuran hari itu, membuat warga tetap semangat untuk terus berstau dan melawan penggusuran yang akan dilakukan, apabila esok hari rencana penggusuran itu kembali dilakukan oleh Polda.