Liputan Khusus Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat AGRA

678
BERBAGI

Sekilas Rapat Pleno Dewan Pimoinan Pusat AGRA.

Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria dilaksanakan untuk mendiskusikan situasi perkembangan ekonomi dan politik yang berkembang, baik ditingkat lokal, nasional hingga Internasional. Selain itu Rapat Pleno juga digunakan oleh organisasi untuk melakukan penilain peleksanaan program yang telah ditetapkan.

Selama dua hari, sejak tanggal 22 hingga 23 Februari 2016, Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (DPP-AGRA) di gelar di Pekan Baru-Riau,tepatnya di Gedung PMI Provinsi Riau Jalan Mekar Sari, kota Pekanbaru-Riau, peserta Pleno tidak hanya di ikuti oleh anggota pleno semata, sebab selain menyelenggarakan rapat Pleno, AGRA juga mengorganisasikan satu kegiatan “workshop dan temu korban dampak buruk Investasi berbasis lahan skala luas” yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2016, kemudian ditutup dengan Panggung kebudayaan sekaligus memperingati 12 tahun AGRA.

Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat AGRA setidaknya di hadiri oleh delegasi dari 16 Propinsi, diantaranya dari NTB, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, DKI-Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, total keseluruhan peserta 55 orang dengan komposisi peserta perempuan sebanyak 10 orang dan 45 orang peserta laki-laki.

Proyek Infrastrukut Meningkatkan Perampasan Tanah dan Kekerasan.

Didalam agenda pembahasan perkembangan dan situasi umum, Rapat Pleno DPP AGRA menarik kesimpulan bahwa saat ini sedang dan akan terus berlangsung pembangunan mega proyek pemerintahan Jokowi-JK, terutama proyek Infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan tol, pembangunan Rel kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandara, pembangunan kawasan ekonomi khusus, pembangunan waduk dan bendungan, reklamasi laut dan berbagai proyek invrastruktur lainya.

Berdasarkan analisis dan praktek pembangunan yang ada Rapat Pleno, menyimpulkan bahwa proyek Infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK merupakan proyek kepentingan dari Imperilaisme di Indonesia, dan akan membawa dampak buruk bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. seluruh proyek yang sedang dan akan dijalankan oleh pemerintahan Jokowi-JK akan memasifkan perampasan tanah, mengusir petani dan rakyat dari sandaran hidupnya selama ini, dan akan meningkatkan kekerasan yang akan dialami oleh rakyat, terutama ketika rakyat menolak penggusuran.