Mengubah Kepungan Tebu Menjadi Hamparan Padi

148
BERBAGI

Perusahaan milik Negara seharusnya menjadi salah satu sumber kekayaan Negara yang mampu mengangkat derajat perekonomian dan mensejahterakan rakyat, setidaknya bagi masyarakat disekitar perusahaan itu sendiri.

Namun apa jadinya ketika perusahaan milik Negara justru menjadi sumber malapetaka bagi masyarakat?

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV adalah satu dari sekian banyak perusahaan milik Negara yang dibentuk berdasarkan PP No. 19/1996, yang bergerak di bidang agribisnis. PTPN XIV merupakan penggabungan kebun-kebun proyek pengembangan dari Perseroan Terbatas Perkebun (PTP) di Sulawesi, Maluku dan NTT yaitu eks PTP VII, PTP XXVIII, PTP XXXII dan PT Bina Mulia Ternak (BMT).

PTPN XIV memiliki 18 unit perkebunan dan 25 unit pabrik pengolahan dengan komoditi kelapa sawit, gula , karet, kakao, kelapa hibrida, kelapa Nias, pala, kopi dengan area konsesi seluas 55.425,25 hektar. Khusus komoditi gula, PTPN XIV mengelola tiga pabrik gula yaitu Pabrik Gula (PG) Camming dan PG Arasoe yang terletak di Kabupaten Bone. Sedangkan PG Takalar di Kabupaten Takalar dengan total areal seluas 14.312 ha. Dalam setahun, produksi ketiga pabrik tersebut mencapai 36.000 ton, setara dengan pasokan 1,33 % konsumsi gula nasional yang mencapai 2, 7 juta ton.

PG Takalar PTPN XIV beroperasi di Polong-bangkeng sejak tahun 1982, yang sebelumnya beroperasi dengan nama PTP XXIV-XXV. PG Takalar PTPN XIV adalah peralihan dari PT Madu Baru, sebuah perusahaan pabrik gula milik Sultan Hamengkubuwono yang beroperasi sejak tahun 1978. Namun, tahun 1980 PT Madu Baru mundur dari rencana pengolahan perkebunan tebu setelah terjerat kasus penyelewengan dana pembebasan tanah, sehingga digantikan oleh PTPN XIV berdasarkan SK Bupati Takalar tahun 1980.

Puluhan tahun aktifitas perusahaan gula dan perkebunan tebu milik negara ini telah memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat di Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar-Sulawesi selatan. Berdirinya perusahaan ini, telah mengubah wajah kehidupan masyarakat setempat. Awalnya masyarakat mengantungkan hidup terhadap tanah untuk pertanian, akan tetapi sejak tahun 1980-an mereka harus menerima kenyataan bahwa tanahnya dirampas dan dialihfungsikan untuk perkebunan tebu.

Puluhan tahun pula masyarakat harus menderita akibat tidak adanya pekerjaan. Janji-janji perusahaan demi memuluskan perampasan tanah yang dilakukannya hanya tinggal janji belaka. Faktanya, PTPN XIV hanya merekrut sebagian kecil masyarakat untuk menjadi pekerja, namun sebagian besar dari mereka kehilangan sumber penghidupan. Kondisi ini memaksa masyarakat meninggalkan desa untuk mendapatkan pekerjaan di kota-kota lain meski dengan upah yang sangat rendah, seperti tukang batu, kuli angkutan, tukang becak, bahkan yang lebih miris kisah hidup petani yang terampas tanahnya rela melakukan pekerjaan paling hina (mencuri ternak) demi mempertahankan hidup.

Penderitaan panjang ini menjadi sejarah kelam dari kehidupan masyarakat petani Polongbangkeng yang terampas tanahnya. Selama ini, masyarakat memahami kalau perusahaan hanya mengontrak tanah selama 25 tahun dan akan dikembalikan ke masyarakat. Setelah 25 tahun berlalu, masyarakat yang tadinya meninggalkan desa kini kembali dan meminta pihak perusahaan menepati janjinya untuk mengembalikan tanah pertanian mereka di tahun 2007.

Kembali masyarakat menelan pil pahit, karena PTPN XIV dan pemerintah justru mengelak dan menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki hak atas lahan yang dikuasai perusahaan, aneh bin ajaib kontrak HGU perusahaan justru baru akan berakhir pada tahun 2024. Merasa di bodohi dan tetap memegang teguh janji kontrak 25 tahun, akhirnya masyarakat melakukan perlawanan. Tahun 2007 masyarakat memulai perlawanannya dengan menghentikan aktifitas perusahaan diatas lahan sengketa tersebut.

Tuntutan masyarakat dibalas dengan intimidasi dan penindasan. PTPN XIV justru meminta kepolisian untuk mengamankan kekuasaan dan monopolinya. Pengerahan Polisi berdampak terhadap kondisi di lapangan, hingga terjadinya konflik antara pihak kepolisian yang membela kepentingan PTPN dengan masyarakat yang ingin tanahnya di kembalikan. Banyak warga yang dikriminalisasi, ditembak, bahkan dipenjarakan. Intimidasi dan teror dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat, mereka datang ke desa dengan membawa senjata dan masuk kerumah-rumah warga dengan dalih mencari DPO. Situasi ini kemudian menghancurkan moral dan menghentikan perjuangan masyarakat.

Situasi ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, ketakutan dan trauma disatu sisi dan disisi lain penderitaan kerena ketiadaan pekerjaan dan ancaman kelaparan yang jauh mengancam nasib mereka. Sebuah semboyan bagi orang Makasar “Bajikanggangi mate ceraka na mate cipuruka”, yang berarti lebih baik mati berdarah dari pada mati kelaparan. Sehingga masyarakat memilih untuk bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan atas tanah yang di rampas oleh PTPN VIV.

Belajar dari pengalaman praktek perjuangan yang banyak mengorbankan pihak petani di masa sebelumnya telah menjadi pelajaran penting bagi petani sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membentuk organisasi tani Serikat Tani Polongbangkeng (STP) yang menghimpun seluruh kekuatan massa tani dalam satu wadah perjuangan yang kini berafiliasi langsung ke Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Untuk lebih memperkuat mereka juga membangun kerjasama dengan berbagai macam pihak mulai dari lembaga Hukum, Ormas, LSM dan lain lain.

STP yang dibentuk oleh petani Polongbangkeng kemudian menjadi tempat berkumpul sekaligus sekolah bagi kaum tani dan menjadi payung dalam melakukan perjuangannya. Berbagai pendidikan politik dan teori-teori tentang berjuang telah mengarahkan STP mamapu memimpin massa tani dalam garis perjuangan reforma agraria sejati. dengan militansi dan kepemimpinan kolektif telah membawa berbagai macam kemenangan bagi para anggota oraganisasi sampai saat ini mereka berhasil mengembalikan tanah yang sebelumnya di kuasai oleh perusahaan dibawah kontrol STP dan dikelolah oleh anggota organisasi.

Sejak 2012 kaum tani yang tergabung dalam STP telah kembali memulai kebudayaan menanam dan memanen padi dari tanah yang berhasil dikuasia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya diatas lahan kurang lebih 1500 hektar hingga tahun 2014 ini.

Cahaya cerah seakan menerangi kembali kegalapan lebih dari 25 tahun, akibat perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN XIV, Apresiasi dan syukur atas keberhasilan kaum tani tersebut kemudian diwujudkan dalam kegiatan pesta panen “Panen Raya” yang dilaksanakan pada 30 Maret 2014 di lahan kemenangnnya yang sudah di sulap menjadi hamparan padi yang menguning dan siap dipanen.

Kegiatan Panen raya yang digelar mengambil tema Memajukan kebudayaan kaum tani, sebagai alat menyatukan gerak dan membumikan pengetahuan praktek berjuang. Panen Raya yang dilaksanakan STP dan AGRA juga melibatkan banyak dari kalangan organisasi seperti LBH, HUMA, dan juga dari kalangan mahasiswa terlibat akktif dalam kegiatan tersebut.

Kegiatan ini bukanlah sebuah pesta untuk perayaan kemengan, tetapi sebaliknya kegiatan ini adalah upaya untuk memperkuat persatuan kaum tani dan untuk menarik pengalaman atas kemengan kecil, sekaligus mengabarkannya kepada massa luas agar dapat menjadi inspirasi, karena kaum tani di STP yakin bahwa kemenangan ini bukanlah sebuah kemenangan mutlak, sehingga pekerjaan penting saat ini adalah terus memperkuat dan meluaskan organisasi sebagai jaminan untuk mempertahankan kemenangan kecil yang saat ini dapat diraih.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk mengisi pesta panen, mulai dari pagelaran drama kolosal dan teaterikal yang menggambarkan bagaimana perjuangan petani hingga mencapai kemenangan, selain itu juga diisi dengan sambutan-sambutan dan pesan solidaritas dari berbagai pihak, kemudian mengadakan seremonial bakar lamang yang di tutup dengan melakukan panen bersama oleh seluruh peserta yang datang.

Jayalah perjuangan kaum tani Indonesia

Jayalah perjuangan Rakyat …..!!!!