Lawanan Dominasi Imperialis di ASEAN dan Kawasan Asia Pasifik

160
BERBAGI
Foto Aksi Protes ILPS di Filipina

Konferensi tingkat tinggi Negara-Negara ASEAN dan Konfrensi Asia Timur (East Asian Summit) pada 12-14 November 2017 di Filipina mengagendakan pembahasan berbagai tema antaralain intergrasi kawasan ASEAN, kerjasama maritim, keamanan kawasan, perluasan kerjasama Ekonomi ASEAN, ketegangan di semenanjung korea dan isu Laut China Selatan. Pertemuan tersebut melibatkan juga Amerika Serikat sebagai negara Imperialis terbesar serta sekutunya seperti Jepang, Korea Selatan dan Australia. Disamping itu kekuatan Imperialis lain yang memiliki kepentingan atas Negara-Negara ASEAN seperti Rusia dan China ikut ambil bagian dalam pertemuan Konfrensi Asia Timur.

KTT ASEAN dan KTT Asia Timur dijadikan alat kerjasama antar negri imperialis sekaligus alat perebutan dominasi terhadap seluruh rakyat di kawasan Asia Tenggara termasuk di Indonesia.

Negara-Negara kapitalis monopoli seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan Jepang memiliki kepentingan yang sama untuk mendorong liberalisasi seluas-luasnya di seluruh Negeri berkembang dan terbelakang. Mereka bekerjasama untuk mendorong penghapusan hambatan investasi dan perdagangan dengan tujuan mendapat kebebasan mengeruk sumber alam, hasil pertanian dan mendapatkan buruh murah.

Melalui kebijakan “Americas First” pemerintahan Donald Trump mendesak penghapusan hambatan investasi dan perdagangan bagi perusahaan Amerika dengan menggunakan instrumen ekonominya seperti Bank Dunia, ADB, Investasi, hutang dan lembaga donor lain seperti USAID dan MCA.

Dilain sisi China sebagai pesaing Imperialis AS mendesakkan Integrasi ekonomi kawasan ASEAN dan APEC dibawah Kerjasama Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP). China mendesak adanya liberalisasi dibawah proyek “One Belt One Road” untuk kepentingan meluaskan kerjasama bagi Industri China. Untuk mendorong kemudahan ekspansi modal dan pengiriman hasil produksi, China memiliki kepentingan untuk membangun jaringan kereta api dan pelabuhan melalui investasi di sektor infrastruktur. Investasi infrastruktur juga digunakan untuk “membuang” surplus baja di dalam negerinya.

Kerjasama maritim dan isu militer kawasan seperti program Nuklir Korea utara dan Konflik Laut Cina selatan juga dijadikan legitimasi untuk menambah kekuatan Militer AS di kawasan Asia dan Laut Cina Selatan. Negara-negara ASEAN diminta untuk mendukung kebijakan AS mengucilkan Korea Utara dan ambil bagian dalam isu Laut China Selatan sebagai jalur ekonomi yang sangat penting bagi Imperialis terutama di kawasan Asia.

Memperburuk Penindasan dan Penghisapan Rakyat Indonesia. 

Indonesia sebagai Negeri yang memiliki sumber alam, jumlah penduduk besar dan letak yang strategis adalah sasaran penting bagi negri imperialis terutama Amerika Serikat. Sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, AS berupaya keras menancapkan kekuasaannya melalui agresi militer yang kemudian mendapat hasil yang memuaskan melalui “proyek” penggulingan pemerintahan Nasional Sukarno pada tahun 1965. Melalui pemerintah bonekanya di Indonesia sejak jaman Jendral Diktator Suharto hingga kini, AS mendapatkan keistimewaan dengan menguasai lahan tambang, sumber alam, industri manufaktur dan mendapatkan perlindungan investasi dari pemerintah RI.

Krisis berkepanjangan sejak tahun 2008 lalu di AS, Uni Eropa dan Negeri Industri di Asia mengakibatkan kemerosotan. Surplus produksi dan modal yang membusuk semakin besar. Melalui agenda liberalisasi perdagangan dan investasi AS dan negeri imperialis lainnya mencoba membuang segala beban ekonominya sekaligus untuk memutar modalnya yang membeku. Dampakya adalah meningkatnya eksploitasi dan penindasan terhadap buruh, kaum tani, kaum perempuan, pemuda dan seluruh rakyat.

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melalui paket kebijakan ekonominya adalah pelaksanaan kerjasama liberalisasi yang mengakibatkan buruh bekerja tanpa jaminan apapun untuk bisa hidup. Perusahaan manufaktur dan pemilik lisensi asal AS, China, Korea, Jepang beserta subkontraknya dengan leluasa menindas dan menghisap buruh, dan pemerintah Jokowi-JK seolah menutup mata.

Seperti yang dialami 1300 buruh PT. Panarub Dwikarya (Sub kontrak Adidas dan Mizuno) yang di PHK sepihak tanpa pesangon karena menuntut kenaikan upah sebagai syarat perbaikan hidup minimum. Tak sedikitpun Jokowi-JK membela buruh PDK justru perusahan milik Imperialis tersebut beserta subkontraknya terus dapat beroperasi tanpa tersentuh sanksi hukum apapun.

Penetapan upah dibuat oleh pemerintah Jokowi-JK sebatas untuk menjamin buruh dapat bertahan hidup untuk bekerja kembali di perusahaan-perusahaan milik Imperialis dan perusahaan subkontraknya. Melalui Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang pengupahan, pemerintah Jokowi-JK memberikan keuntungan besar bagi perusahaan Negeri Imperialis untuk mendapat barang murah diatas eksploitasi dan penderitaan buruh. Dengan sistem kontrak dan pemagangan kini pabrik milik perusahaan asing dan subkontraknya mendapatkan tambahan “potongan harga” karena tidak perlu memberikan jaminan apapun terhadap hidup buruh.

Disektor Agraria, sebagai sektor terpenting bagi Imperilisme di Indonesia, pemerintah Jokowi-JK memfasilitasi liberalisasi dengan sangat sempurna. Program Reforma Agraria dan perhutanan sosial menjadi program yang mengilusi di tengah kaum tani dan rakyat Indonesia, akan tetapi disisi yang lain program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dijalankan sebagai usaha untuk mempertahankan sitem monopoli tanah sebagai basis sosial pertanian terbelakang di Indonesia yang menjadi sumber hidup dan sandaran utama imperialisme membiakkan modalnya dan menyelamatkan diri dari krisis.

Program Reforma Agraria dan Perhutanan sosial dijalankan untuk menjamin dan memperluas kemudahan investasi kapital milik Imperialis melalui hutang berjaminan sertifikat, menyalurkan  produk Input pertanian yang dimonopoli perusahana-perusahaan milik Imperilis dan untuk menjamin keberlanjutan (sustainable) sumber bahan mentah kebutuhan Industri perusahaan-perusahaan Milik Imperialis.

Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial hanya akan semakin memperdalam dan meluaskan praktek sewa tanah dan peribaan yang menjerat kaum tani. Reforma Agraria Pemerintah Jokowi-JK tidak akan menurunkan biaya produksi pertanian yang mahal akibat monopoli oleh perusahaan milik Imperialis, Reforma Agraria pemerintah Jokowi-JK juga tidak akan menjamin perbaikan harga hasil produksi petani,  sebab produksi pertanian sepenuhnya diorentasikan untuk ekspor dengan harga yang murah demi memenuhi kebutuhan pasar dan bahan mentah industri milik Imperilisme.

Diwaktu yang bersamaan di pedesaan dan pedalaman dibuka seluas-luasnya program “investasi hijau” milik kapital monopoli asing yang bekerjasama dengan perusahaan perkebunan besar seperti Sinarmas, Lonsum, Wilmar ataupun Indo Agri yang merupakan pelaku utama perampasan tanah rakyat dan otak dari sitem bagi hasil yang tidak adil serta meningkatnya peribaan. Dengan sitem pertanian setengah feodal yang mengandalkan monopoli tanah dan penghisapan keringat kaum tani, mereka menguasai tanah lebih dari 20 juta hektar disaat kaum tani mayoritas hanya miliki lahan dibawah 0.2 hektar atau bahkan jutaan orang tanpa tanah sama sekali.

Tenaga kerja kaum tani di hargai sangat murah dan tidak manusiawi untuk menyuplai komoditas pertanian murah bagi perusahan Imperialis seperti Unilever, P&G,  Mc Donald dan sejenisnya. Keuntungan besar berhasil diraih perusahaan pekerbunan yang kini pemiliknya berhasil mengisi deretan nama orang terkaya di Indonesia bahkan dunia.

Tuntutan rakyat atas hak memiliki tanah bertolak belakang dengan kebijakan Jokowi-JK yang memberikan jaminan investasi di sektor agraria. Akibatnya tindak kekerasan, kriminalisasi, pemenjaraan kaum tani serta kebijakan anti demokrasi semakin meningkat. Perpu Ormas adalah salah satu kebijakan anti demokrasi Jokowi-JK yang mengancam seluruh aspirasi rakyat untuk kehidupan yang lebih baik.

Meningkatnya jumlah Buruh migran Indonesia adalah wujud dari menderitanya rakyat di desa dan pedalaman, kemiskinan dan meningkatnya pengangguran mengakibatkan pemuda desa terpaksa menjadi buruh migran tanpa jaminan perlindungan dari Negara. Bahkan pemerintah Jokowi-JK menjadikan buruh migran sebagai sumber pemasukan Negara dengan memotong hasil kerja BMI. Tak sedikitpun kasus penyiksaan, pembunuhan dan pemerkosaan buruh migran di perjuangkan Jokowi dalam perundingan Internasional termasuk di KTT Asean.

Disektor kebudayaan Negara Imperialis dalam KTT ASEAN dan KTT Asia Timur seolah ingin memajukan kebudayaan, disaat bersamaan mereka mengambil keuntungan dari bisnis pendidikan dan Kesehatan di Indonesia yang di komersilkan. Mereka mengkampanyekan pendidikan vokasional/keterampilan mulai pendidikan menegah sampai pendidikan tinggi untuk dijadikan tenaga kerja siap pakai yang melimpah dan siap dibayar murah. Angka putus sekolah dan meningkatnya pengangguran seolah menjadi berkah dengan semakin banyaknya cadangan tenaga kerja yang “rela” menjadi buruh kontrak, buruh magang dan buruh harian lepas tanpa jaminan upah.

Begitu Juga dengan Masalah kesehatan, melalui berbagai Lembaga seperti WTO dan skema perjanjian perdagangan yang dijalankan seperti APEC, TPP, RCEP, Imperilisme berkepentingan untuk memastikan monopolinya dalam bisnnis sektor kesehatan. Hak paten atas obat oleh perusahaan-perusahaan milik Imperialis adalah salah satu skema agar dapat memonopoli obat, alat dan ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan.

Pemerintah Jokowi-JK justru menggunakan kesehatan sebagai bisnis Asuransi yang memaksa kepada rakyat dengan pelayanan yang sangat Buruk. sudah seharusnya jaminan kesehatan bagi rakyat merupakan tanggungjawab Negara secara penuh.

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), merupakan pemalakan uang rakyat dengan kedok memberikan jaminan kesehatan, bai melalui iuran peserta maupun mengambil anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini Pemerintah berencana untuk meningkatkan kembali iuran wajib peserta BPJS dengan dalih mengalami kerugian.

Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dengan AS, China dan Uni Eropa adalah meningkatkan proyek infrastruktur untuk peningkatan industri dengan cara mempercepat pengiriman komoditas untuk memotong biaya produksi. Infrastruktur yang dibangun diatas pengusuran rumah dan kehidupan rakyat sama sekali bukanlah ditujukan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Sebaliknya Pemerintah Jokowi-JK justru memaksa rakyat untuk Bekerja, Bekerja, Bekerja lebih keras dan membayar pajak lebih besar untuk membayar hutang pembangunan infrastruktur.

Rakyat Harus Bersatu Menentang dominasi Imperialisme AS dan Sekutunya Terhadap Rakyat ASEAN dan Indonesia

KTT ASEAN dan KTT Asia Timur adalah upaya Negeri imperialis untuk menyelamatkan diri dari krisis dengan meningkatkan eksploitasi terhadap klas buruh, kaum tani, pemuda dan rakyat di ASEAN termasuk Indonesia. Program Liberalisasi ekonomi, integrasi kawasan, kerjasama keamanan dan kebudayaan yang di kerjasamakan AS dan Negri Imperialisme lainnya dengan ASEAN adalah upaya untuk mendapatkan buruh murah, komoditas pertanian murah dan penjarahan hasil alam yang semakin rakus.

Sedangkan kerjasama AS dengan Asean dalam memprovokasi Korea Utara dan penguasaan Laut Cina Selatan adalah ancaman bagi seluruh rakyat yang akan menjadi korban perang atas kepentingan AS.

Sejak tahun 2011, ILPS beserta seluruh gerakan rakyat telah menyatakan sikap menentang seluruh agenda AS dan seluruh kekuatan Imperialis di kawasan ASEAN serta di Indonesia karena hanya akan meningkatkan penderitaan rakyat. Maka ILPS Indonesia kembali menguhkan sikap dan mengajak seluruh rakyat bersatu menolak intervensi dan dominasi Imperialisme AS beserta sekutunya serta meluaskan gerakan rakyat di seluruh sektor untuk berjuang menuntut hak-hak rakyat yang terampas dibawah pemerintahan Jokowi-JK.