Pernyataan Sikap Bersama PoP Menentang Konferensi Tingkat Menteri ke-11 WTO (WTO-MC11)

161
BERBAGI

Pernyataan Sikap

People Over Profit (PoP) Menentang Konferensi Tingkat Menteri ke-11 WTO (WTO-MC11)

Bubarkan WTO dan Pejarahan Korporasi atas Dunia dan Masadepan Kita!!

Lawan Globalisasi Neoliberal!

Desember 2017

Konferensi Tingkat Menteri ke-11 Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO MC11) akan dilansungkan di Buenos Aires, Argentina dari tanggal 10 sampai 13 Desember 2017. Pertemuan tersebut dilakukan pada saat imperialisme AS secara agresif bergerak untuk merebut kembali wilayah-wilayah dominasinya yang hilang di kawasan dalam dekade-dekade sebelumnya. Presiden Argentina Mauricio Macri, seorang ortodoks neoliberal, akan menjadi tuan rumah WTO MC11 yang dengan tepat menggambarkan agenda imperialis bahwa WTO diciptakan untuk terus dipaksakan kepada rakyat dunia.

Dalam rentang waktu lebih dari dua dekade, WTO telah berhasil menghapuskan berbagai hambatan yang luas atas perdagangan internasional, seperti larangan impor, kuota, tarif, dan sebagainya. WTO telah memperkenalkan peraturan baru untuk mengatur perdagangan jasa, investasi, dan keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta kekayaan intelektual. Hal ini telah berperan penting dalam reorganisasi produksi dengan perusahaan monopoli yang memindahkan berbagai tahap operasi mereka ke negara-negara miskin dan terbelakang untuk mengeksploitasi tenaga kerja termurah, bahan baku, dan input lainnya.

People Over Profit-Philippine

WTO telah semakin memperkuat cengkeraman perusahaan-perusahaan besar yang berbasis di negara-negara imperialis dan mitranya di Selatan (Negara Miskin atau Berkembang dan terbelakang) atas produksi dan distribusi hampir semua barang dan jasa. Hal ini telah menimbulkan kelaparan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan parah dan bencana lingkungan, menyangkal dan menghapuskan akses layanan dasar dan kebutuhan lainnya bagi sebagian besar umat manusia dalam menjalani kehidupannya secara bermartabat.

WTO mengikat ekonomi negara-negara miskin dan terbelakang untuk mengekstraksi bahan mentah atau semi-manufaktur berteknologi rendah untuk diekspor ke negara-negara kapitalis maju. Sektor industri mereka yang kerdil dan terbelakang tidak mampu menghalau serangan ekspor industri yang lebih murah oleh perusahaan monopoli global, yang menyebabkan matinya perusahaan-perusahaan kecil dan menengah, serta kehilangan banyak pekerjaan dan penghidupan.

Pertanian mereka yang umumnya terbelakang dan pada tingkat subsisten, tidak dapat bersaing dengan hasil pertanian bersubsidi tinggi, dan barang-barang pertanian hasil produksi industri dari negara-negara kaya. Mereka yang paling terpukul oleh desakan neoliberal WTO di bidang pertanian adalah nelayan kecil, suku bangsa minoritas, dan kaum tani miskin dan buruh tani.

Dengan memusatkan kekayaan pada kelompok 1% dan menyingkirkan masyarakat dunia, WTO telah memperparah krisis sistem kapitalisme global, mendorong kapitalisme monopoli untuk menggariskan klaim dan dominasi wilayahnya melalui perang dan militerisme serta memaksakan pasar terbuka melalui kesepakatan perdagangan dan investasi.

WTO MC11: Anti Pembangunan dan Anti Rakyat

WTO MC11 akan bernegosiasi dengan latar belakang meningkatnya kebutuhan negara-negara imperialis untuk membongkar semua hambatan yang tersisa untuk pergerakan modalnya secara bebas. WTO MC11 di Buenos Aires adalah taktik besar untuk meningkatkan tingkat liberalisasi dalam rangka peninjauan kembali kesepakatan mengenai pertanian, jasa, dan barang industri, serta membuka jalan untuk memperluas cakupan WTO ke dalam berbagai sektor seperti investasi, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi, dan peraturan dalam negeri yang menghalangi korporasi untuk secara bebas menjalankan bisnis mereka.

Dalam perundingan pertanian, Negara-negara maju dan pemerintah-pemerintah mitra mereka di Selatan secara global memaksa negara-negara miskin dan terbelakang untuk menghapuskan subsidi yang sudah kecil yang mereka berikan kepada petani mereka. Sebaliknya, negara maju akan terus mensubsidi petani mereka dengan memberi mereka penghasilan dasar, bahkan tidak satu dukunganpun bisa dinikmati oleh petani miskin di negara-negara berkembang yang tidak mendapatkan perlindungan apapun atas masuknya produk pertanian murah dari negara maju.

People Over Profit-Indonesia

Negara-negara maju juga mendorong untuk membatasi subsidi negara-negara berkembang yang sudah tertinggal atas perikanan, membuat nelayan skala kecil dan subsisten, yang termasuk orang-orang yang paling miskin, tanpa dukungan untuk memperbaiki mata pencaharian mereka dan akan menyebabkan penurunan lebih lanjut pada perikanan sector mereka.

Proposal dari Negara-negara maju juga sedang melakukan penyikasaan terhadap para nelayan skala kecil dan subsisten dengan tuduhan kegiatan penangkapan “ilegal, tidak berizin, dan tidak taat aturan”. Para nelayan skala kecil dan subsisten akan dijauhkan dari tempat penangkapan ikan mereka, yang memaksa mereka untuk meninggalkan perikanan, meningkatkan jumlah masyarakat miskin pedesaan dan menganggur.

Layanan publik telah lama menjadi pusat serangan oleh perusahaan transnasional, dan mereka sudah mati langkah dalam menjalankan agenda ini di Buenos Aires. Mereka menuntut agar persyaratan untuk penyedia layanan swasta harus “objektif”, “transparan”, dan “tidak memberatkan” bagi pengusaha. Hal ini dapat membuka kran tantangan bagi kebijakan pemerintah dalam mempromosikan pendidikan, kesehatan, air, atau energi yang terjangkau dan mudah diakses jika hal ini dianggap negatif terhadap margin keuntungan perusahaan.

Proposal e-commerce jika diimplementasikan akan menguras hak-hak para pekerja yang telah dimenangkan dengan perjuangkan yang keras. Dorongan revolusi teknologi yang disebut dalam e-commerce dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, justeru akan sangat memungkinkan bagi perusahaan menetapkan upah, memecat atau PHK karyawan sesuka hati, mengubah jam kerja mereka, dan lain-lain. Hal ini sudah dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan seperti Uber, Lyft, dan Instacart. Para pekerja disebut sebagai “kontraktor independen” yang tidak hanya berpenghasilan rendah dalam waktu kerja yang panjang, tetapi juga tidak memiliki perlindungan dasar seperti upah lembur, upah layak, masa kerja, dan perawatan kesehatan. Proposal e-commerce selanjutnya akan mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi yang keuntungannya didukung oleh fleksibelisasi dengan kedok inovasi.

Privasi dan keamanan masyarakat juga akan sangat terganggu dengan larangan menyimpan atau memproses data di dalam negeri. Perusahaan-perusahaan seperti Google, Amazon, Facebook akan dapat mengekspor data pribadi konsumen dan menjualnya ke perusahaan-perusahaan lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan kita. Pemerintah tidak akan dapat memaksa perusahaan untuk menyimpan catatan keuangan transaksi lokal untuk tujuan perpajakan.

JUNK WTO-PAKISTAN

Pada akhirnya, WTO MC11 akan melanggengkan ketergantungan ekonomi dan keterbelakangan Negara-negara berkembang. Korporasi-korporasi akan mengadu-domba seluruh negeri untuk melawan satu sama lain dalam pencarian tenaga kerja termurah dan paling patuh, serta yang dengan peraturan lingkungan dan keselamatan yang paling lemah. Dengan kemampuan untuk memindahkan tenaga kerja, modal, dan data melintasi batas-batas nasional, korporasi dapat menemukan operasinya di negara-negara dengan peraturan yang lemah dan pajak terendah, memperburuk penggelapan pajak dan arus penggelapan keuangan lainnya.

Pada saat bersamaan, mereka juga sedang melakukan berbagai upaya untuk memperpanjang moratorium atas tarif transaksi e-commerce saat ini. Pendapatan-pendapatan yang hilang ini kemudian terus dapat digunakan untuk investasi publik dalam perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, terutama di negara-negara berkembang dimana pajak dan cukai merupakan sumber pendapatan yang penting.

Bubarkan WTO! Berjuang Untuk Agenda Perdagangan Yang Berpusat Pada Rakyat!

Sejak berdirinya 22 tahun yang lalu, WTO telah menjadi instrumen tertinggi imperialisme dalam membentuk tatanan ekonomi global untuk melayani kepentingan ekonomi dan politiknya. Kami tiada lain hanya menuntut penghapusannya (WTO) sebagai langkah penting untuk mencapai perubahan sistem.

Kita membutuhkan sistem perdagangan global non-kapitalis, keadilan sosial, dan kesetaraan yang didasarkan pada:

  1. Kedaulatan, Kesetaraan, Dan Solidaritas: Negara-negara terbelakang dan miskin harus bisa menjalankan jalur pembangunan mereka sendiri. Kekuatan imperialis harus dihentikan dari kebijakan ekonomi, keuangan, perdagangan, sosial, politik dan keamanan yang membuat sebagian besar negara dieksploitasi, dimiskinkan, dan terbelakang. Kerja sama ekonomi harus didasarkan pada solidaritas dan dengan cara yang sesuai dan melengkapi beragam strategi pembangunan setiap negara. Solidaritas harus diperluas untuk membantu Negara-negara dan masyarakat yang secara ekonomi paling lemah, menyediakan dana untuk membantu pengembangan infrastruktur mereka, pelunasan dan / atau pembatalan hutang luar negeri, mengatasi perubahan iklim, dan membangun sistem pertanian berbasis pengetahuan, kemandirian dan berkelanjutan yang akan mendukung kecukupan pangan di setiap negara.
  2. Pengambilan Keputusan Yang Demokratis: Kita harus merebut kembali ruang kebijakan yang dibajak oleh WTO, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia (WB) dan formasi multilateral yang dikendalikan oleh imperialis lainnya. Kita harus bertujuan untuk pembangunan yang sejati, menyeluruh dan seimbang dimana masyarakat – petani, buruh, suku bangsa minoritas, perempuan, pemuda dan sektor yang dieksploitasi dan tertindas lainnya – adalah agen perubahan dan penerima manfaat.
  3. Ekonomi Yang Berpusat Pada Rakyat: Kita harus memperkuat fondasi ekonomi lokal kita yang demokratis dan bersandar pada kekuatan rakyat. Sumber daya dan aset produktif, seperti tanah, mesin, peralatan, infrastruktur, dan modal harus mengabdi pada bentuk kepemilikan dan pengelolaam yang demokratis, kolektif, dan berbasiskan masyarakat. Buruh, tani miskin, perempuan, suku bangsa minoritas, dan kelas, golongan serta masyarakat yang tertindas lainnya harus memimpin dalam merancang, mengarahkan, dan menerapkan produksi dan distribusi barang dan jasa.

Kami menyerukan kepada semua organisasi masyarakat sipil dan masyarakat di seluruh dunia untuk melakukan aksi-aksi protes militan terhadap WTO, FTA dan globalisasi imperialis pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-11 pada tanggal 10 Desember 2017.

WTO telah berfungsi sebagai target pemersatu untuk perjuangan rakyat secara global selama beberapa dekade terakhir “globalisasi” neoliberal dan itu adalah perlawanan heroik rakyat yang menentukan dalam mencegah WTO dapat sepenuhnya memenuhi tujuannya untuk memfasilitasi eksploitasi dan penjarahan imperialis yang semakin besar.

Kami bertekad untuk melepaskan kekuatan rakyat sekali lagi untuk menghentikan WTO dan pelelangan korporasi atas hak dan masa depan kita!

WE ARE NOT FOR SALE! JUNK WTO!

RESIST NEOLIBERAL GLOBALIZATION!

Info:

www.peopleoverprofit.online

Halaman: People Over Profit

@peoplevsFTAs