PP AGRA Mengecam pembubaran paksa dan perusakan lahan, saung dan gubuk milik petani oleh Personel OPGAB TNGR!

243
BERBAGI

“Pengusiran melalui operasi gabungan TNGR membuktikan semakin jelas kepalsuan RA-PS pemerintahan Jokowi. Sekaligus menunjukkan ambisi pemerintah untuk mengontrol tanah seluas-luasnya, sebagai jaminan untuk menarik investasi Asing, hibah dan bahkan utang sebanyak-banyaknya”, Rahmat Ajiguna (Ketua umum AGRA).

Sabtu, 16/9/17,- Personil Operasi Gabungan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) melakukan pembubaran paksa terhadap petani dan masyarakat Dusun Jurang Koak, Desa Bebidas yang menggelar Aksi blockade menolak Operasi Gabungan TNGR. Aparat personel gabungan secara brutal melakukan pembubaran paksa menggunakan Gas Air Mata, melakukan pemukulan dan perusakan terhadap lahan, tanaman, saung dan gubuk-gubuk milik petani.

Zuki Zuarman (Ketua AGRA Wilayah NTB) melaporkan bahwa, Sekitar pukul 09.00 wita. Pasukan operasi gabungan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang terdiri dari kurang lebih 550 personil TNI dan Polri datang kelokasi tanah garapan petani Jurang Koak. Sementara itu ratusan petani yang mayoritas adalah perempuan dengan membawa serta anak-anaknya (termasuk balita) Sudah menunggu di pintu masuk menuju lahan.

Pasukan gabungan menyebarkan pasaukannya kemudian mengepung massa aksi dari seluruh sisi dan, memerintahkan petani untuk meningalkan lokasi. Tidak berselang lama setelah petani meminta agar TNGR menghentikan upaya pengusiran tersebut, pasukan gabungan langsung mendorong para petani. Aparat gabungan tersebut kemudian melakukan penembakan gas air mata, pemukulan dan penangkapan terhadap massa aksi”, jelas Zuki.

Akibat kekerasan tersebut, dilaporkan bahwa saat ini baru bibsa diidentifikasi 3 orang korban terkena lemparan batu atas nama Amat, Hery dan Pak Wira. Selain itu, lima orang (5) petani ditangkap, diantaranya yakni Papuq Ibin atau Inaq Iyul (P/40 th) Papuq Ririn (P/60 Th) dan Adi / Amaq Usman (L/60 Th), dan saat ini masih diamankan di pos jaga TNGR.

Tidak berhenti disitu, pasukan gabungan masih dan terus melakukan pengrusakan lahan pertanian dan saung milik petani. Pasukan gabungan ini juga memaksa massa aksi untuk menandatangani surat pernyataan “akan meninggalkan lahan” dan membongkar sendiri rumahnya. Namun sampai saat ini massa aksi masih tetap bertahan dan tidak mau menandatangi surat pernyataan yang disuguhkan pasukan gabungan tersebut.

Terkait status lahan, berdasarkan sejarahnya, TNGR samasekali tidak memiliki hak atas tanah yang saat ini masih ditempati dan digarap oleh petani sejak zaman colonial Belanda dahulu. Artinya bahwa, klaim TNGR atas lahan petani di dusun Jurang Koak tersebut jelas adalah klaim yang tidak berdasar, karena:

  1. Lahan seluas 300 ha tersebut (sebelumnya berjumlah 700 ha, tapi 400 ha sudah dirampas lebih dulu) telah lama digarap oleh petani bahkan sejak zaman kolonial Belanda,
  2. Klaim kawasan TNGR selama ini selalu didasarkan pada klasiran tahun 41, yaitu penunjukan sebagai kawasan suaka marga satwa oleh pemerintah kolonial yang faktanya luas lahan dalam klasiran tersebut hanya 40.000 ha, bukan 41.330 ha sebagaimana klaim TNGR saat ini berdasarkan Kepmen tahun 1997,
  3. Selain itu, petani juga telah berkali-kali mengajukan pengukuran ulang atas lahan yang diklaim oleh TNGR tersebut, akan tetapi tidak diindahkan oleh TNGR.

Atas dasar diatas, petani dan masyarakat Jurang Koak terus berusaha mempertahankan tanahnya, meskipun terus mendapatkan intimidasi dan ancaman pengusiran. Pasalnya, selain karena lahan tersebut telah didiami dan digarap turun-temurun, juga karena lahan tersebut sudah menjadi tempat tinggal dan menjadi sandaran hidup mereka.

Sebelumnya, masyarakat telah mengadukan dan menjalankan proses dengar pendapat (Hearing) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok timur, dengan melibatkan pihak TNGR. Melalui pertemuan tersebut, DPRD meminta kepada TNGR untuk mengurungkan niatnya untuk mengusir petani dan masayrakat setempat, namun kenyataannya TNGR tetap mengklaim bahwa lahan petani tersebut masuk kedalam kawasan taman nasional, dan bersikeras untuk melakukan pengusiran kepada masyarakat.

Berdasarkan pernyataan Karo Ops Polda NTB, Kombes Pol Dewa Putu Maningkajaya, yang dikutip HarianNusa.com menyampaikan bahwa, operasi gabungan ini berlansung berdasarkan surat permintaan dari pihak TNGR sejak bulan Mei lalu kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (POLDA NTB). Rencananya, polisi akan mengosongkan lahan yang ditempati masyarakat. Di lahan tersebut, sekitar 350 rumah akan dirobohkan.

Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menyayangkan peristiwa in justeru terjadi ditengah upaya pemerintah yang semakin gencar mempromosikan program Reforma Agraria palsu dan Perhutanan Sosialnya (RAPS), yang diimplementasikan melalui komite bersama Kementerian Agraria dan tata ruang (ATR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), BAPPENAS dan, Kantor Staff Presiden (KSP) serta didukung oleh aparat Kepolisian dan TNI..

Rahmat Ajiguna (Ketua AGRA) menyampaikan bahwa, TNGR adalah kawasan Taman Nasional yang juga ditetapkan menjadi salah satu tanah objek yang dimasukkan kedalam peta indikatif alokasi perhutanan social (PIAPS). Sedangkan operasi gabungan seperti yang dilakukan TNGR terhadap petani Jurang Koak, memang Skema macam inilah yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program RAPS-nya, khusunya dalam penetapan batas wilayah (zonasi) untuk kawasan hutan.

Lebih jauh lagi, pengusiran melalui operasi gabungan tersebut justeru membuktikan semakin jelas kepalsuan RA-PS pemerintahan Jokowi. Sekaligus menunjukkan ambisi pemerintah untuk mengontrol tanah seluas-luasnya, sebagai jaminan untuk menarik investasi Asing, hibah dan bahkan utang sebanyak-banyaknya, ujar Rahmat.

Atas kenyataan tersebut, Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) bersama anggota cabang dan ranting diseluruh daerah “mengecam” aksi pembubaran paksa, kekerasan dan penangkapan terhadap petani dan Masyarakat Jurang Koak, oleh Pasukan Gabungan TNGR. AGRA juga mendukung usaha perjuanga kaum tani dan masyarakat Jurang Koak dan Masyarakat Desa Bebidas lainnya dalam mempertahankan tanahnya dari klaim dan upaya perampsan oleh Pemerintah melalui TNGR. AGRA juga Menuntut Pemerintah untuk:

  1. Hentikan Operasi Gabungan Pengusiran Petani Jurang Koak dan Masyarakat Desa Bebidas, Lombok Timur!
  2. Cabut Klaim TNGR atas Lahan milik Petani Jurang Koak dan Masyarakat Desa Bebidas, Lombok Timur!
  3. Tarik Aparat Kepolisian dan Segenap Personil operasi Gabungan TNGR dari lahan dan Pemukian Petani Jurang Koak dan Masyarakat Desa Bebidas, Lombok Timur!
  4. Tolak Reforma Agraria Palsu Jokowi, Wujudkan Reforma Agraria Sejati!
  5. Bebaskan petani yang ditangkap dan masih di tahan oleh pihak aparat!
  6. Hentikan Perampasan dan Monopoli Tanah!
  7. Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan rakyat lainnya!

AGRA juga mengajak kepada seluruh masyarakat secara luas, untuk mendukung perjuangan petani Jurang Koak dalam mempertahankan tanahnya, melawan pengusiran oleh TNGR dan, mengecam serta menuntut untuk membatalkan rencana operasi gabungan pengusiran tersebut.

Foto Terkait:

Foto: AGRA NTB