Siaran Pers AGRA Cabang Jambi Terkait Bantahan PT. REKI Atas Pembakaran Rumah Suku Anak Dalam

163
BERBAGI
Konferensi Pers AGRA Jambi bersama Suku Anak Dalam (SAD), Menanggapi Bantahan PT. REKI

Membakar Rumah Warga, Suku Anak Dalam Akan Kenakan Denda Adat kepada PT. REKI.
“PT. REKI Menjadikan HAM Sebagai Polesan, Bukan Komitmen Dalam Tindakan”

Pada Tahun 2015 di Hotel Novita, PT. REKI mengundang NGO dan kelompok Sipil lainnya dalam acara launching komitmen penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu poin penting yang diumumkan saat itu adalah komitmen untuk menjalankan instrumen yang menjadi standar Internasional yaitu instrument Free Prior Informed Consent (FPIC) dalam melaksanakan program perusahaan yang bersentuhan dengan masyarakat. Di kesempatan itu sejumlah NGO di Jambi memberikan kritik karena lazimnya FPIC dilakukan sebelum perusahan beroperasi, atas dasar itu kelompok sipil yang hadir mendorong PT. REKI segera menurunkan komitmennya tersebut menjadi Standar operasional di internal perusahaan.

Pada perjalanannya PT. REKI membuktikan bahwa launching penghormatan HAM dan menjalankan FPIC hanyalah kosmetik (pemoles) saja untuk memuluskan pencairan dana donor dari Denmark yang cair pada tahun 2016 sebesar 40 Milyar rupiah,  sedangkan masukan dari kelompok masyarakat sipil agar komitmen HAM menjadi panduan operasional perusahaan, hingga kini diabaikan, bahkan baru-baru ini rumah warga Suku Anak Dalam (SAD) di bakar ludes, begitu juga lahan dan tanamannya.

Bantahan PT. REKI terhadapa siaran pers AGRA Jambi, bahwa perusahaan mengedepankan HAM dan tindakan pembakaran rumah SAD tersebut karena berada di wilayah zona inti, otomatis mengandung dua kebohongan. Pertama, tidak ada instrumen HAM dimanapun yang membenarkan pembakaran, kedua bagaimana mereka dapat secara sepihak menentukan zona tanpa konsultasi dengan masyarakat adat setempat seperti yang diatur dalam FPIC yang mereka deklarasikan.

Tuduhan tentang maraknya jual beli lahan oleh tokoh masyarakat adat hingga ribuan hektar adalah argumentasi yang terus diulang sejak lama dan argumentasi ini sesat, karena tidak ada hubungannya dengan tindakan mereka membakar rumah SAD, dan kenyataan dirumah yang dibakar tersebut hanya menanam pisang dan cabai, bagaiman bisa orang yang telah menjual tanah ribuan hektar hidup dengan jalan menanam cabai dan pisang yang luasnya bahkan kurang dari dua hektar, sebaliknya, PT. REKI yang berulang-kali menjual tanah ulayat SAD kepadanegara asing, bila sebelumnya menarik bantuan dari Jerman, saat ini mendapatkan 40 milyar rupiah dari Denmark.

Dalam bantahan atas sikap AGRA Jambi sebelumnya, PT. REKI mengatakan telah mengadopsi kolaborasi terhadap masyarakat sekitar di zona kolaborasi. Bagi kami pernyataan ini pun sesat, karena dari dua pertemuan antara PT. REKI, Kementerian LHK, dan SAD, disepakati bersama penyelesaian konflik yaitu dengan mendorong pengembelian tanah ulayat SAD Pangkalan Ranjau, bila komitmennya adalah mendorong kembalinya tanah ulayat, bagaimana bisa PT. REKI secara sepihak menetapkan zonasinya, karena tanah ulayat memiliki batasan wilayah berdasarkan catatan sejarah penguasaan areal oleh SAD sebelumnya, bukan ditentukan sepihak oleh PT. REKI

Atas dasar itu, AGRA Jambi menuntut, PT. REKI harus segera menyelesaikan hukuman adat melalui denda adat serba 20  seperti yang dituntut oleh korban pembakaran dan kelompok Suku Anak Dalam Pangkalan Ranjau, dan menuntut pemerintah segera mengembalikan tanah ulayat Suku Anak Dalam Pangkalan Ranjau.

Selain itu, AGRA Jambi, bersama mayarakat adat SAD Pangkalan Ranjau, akan segera meminta pertemuan dengan pihak donor PT. REKI, untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Denmark atas pelanggaran HAM yang dilakukan PT. REKI menggunakan uang pajak rakyat Denmark.

###

Kontak person:

Ade Ahmad: 082177978059

 

Foto Terkait Lainnya:

  1. Foto-fot Sisa Abu dan Puing-puing Bekas Rumah Warga SAD yang dibakar oleh PT. REKI

 

2. Foto-Foto Konferensi Pers AGRA Jambi dengan SAD

Konferensi Pers AGRA Jambi bersama Suku Anak Dalam (SAD), Menanggapi Bantahan PT. REKI
Konferensi Pers AGRA Jambi bersama Suku Anak Dalam (SAD), Menanggapi Bantahan PT. REKI