Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

“Tidak Ada Demokasi Tanpa Land Reform”

No Land No Life

Aliansi Gerakan Reforma Agraria atau disingkat AGRA adalah organisasi kemasyarakatan yang menghimpun petani, nelayan dan sukubangsa minoritas/masyarakat adat. AGRA didirikan di Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 Februari 2004, melalui Konferensi Tani Nasional yang dihadiri oleh perwakilan organisasi–organisasi tani dari berbagai wilayah Indonesia. AGRA berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta, dengan Akta Notaris Nomor 01- tanggal 16 Agustus 2014, Notaris Sri Hartati, SH., M.Kn.

AGRA berbentuk organisasi Nasional atau gabungan serikat tani, serikat nelayan dan organisasi sukubangsa minoritas/masyarakat adat. Pembentukan AGRA didasarkan atas kondisi kemiskinan dan ketimpangan sosial yang dialami oleh para petani, nelayan dan sukubangsa minoritas, akibat dari pembangunan dan ketimpangan penguasaan sumberdaya produktif karena adanya monopoli sumberdaya alam baik di darat maupun perairan dan laut.

Monopoli tanah, sarana produksi pertanian dan teknologi, keterbelakangan sistem pertanian, ketiadaan permodalan dan perlindungan atau jaminan atas harga dari pemerintah atas hasil produksi, merupakan masalah utama yang hingga saat ini masih dihadapi oleh petani, nelayan dan sukubangsa minoritas di Indonesia.

AGRA mempromosikan dan memperjuangkan hak petani, nelayan dan sukubangsa minoritas untuk keadilan pengelolaan sumberdaya alam agar mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai tujuannya, maka kegiatan utama AGRA adalah Riset, Penguatan Komunitas, Kampanye, Advokasi kebijakan, dan memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, LSM, baik di tingkat nasional maupun Internasional, serta bekerjasama dengan lembaga Negara. 

Visi Organisasi :

Terwujudnya kedaulatan dan kesejahteraan petani, nelayan, dan sukubangsa minoritas melalui pengelolaan sumberdaya alam secara adil di Indonesia.

Misi Organisasi :

  1. Melakukan penelitian, kampanye dan advokasi kebijakan yang melindungi kepentingan petani, nelayan dan sukubangsa minoritas serta masyarakat luas
  2. Melakukan penguatan terhadap petani, Nelayan dan sukubangsa Minoritas agar terbangun kekuatan kolektif yang terlembagakan untuk memperjuangkan hak atas tanah dan mendapatkan keadilan distribusi sumber kekayaan melalui Reforma Agraria yang berkeadilan gender.
  3. Memberdayakan petani, Nelayan dan sukubangsa minoritas dalam pengembangan potensi pertanian, Kehutanan dan kelautan untuk peningkatan kesejahteraan.
  4. Mendorong terwujudnya kedaulatan pangan dan pemenuhan pangan bagi petani, nelayan dan sukubangsa minoritas, serta masyarakat secara umum.
  5. Mendorong terwujudnya demokratisasi dan Pemenuhan HAM bagi Petani, Nelayan dan Sukubangsa Minoritas, serta masayarakat secara umum.
  6. Mendorong terwujudnya pembangunan yang menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak bagi petani, nelayan dan sukubangsa minoritas serta masyarakat secara umum.
IndonesiaEnglish