SOLIDARITS: ILPS Indonesia Kecam Kejahatan Kemanusiaan Terhadap Rakyat Rohingya

HENTIKAN SEGALA BENTUK KEKERASAAN DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN TERHADAP RAKYAT  ROHINGYA ATAS NAMA ETNIS MAUPUN AGAMA! 

71
BERBAGI
Rudy HB. Daman, Ketua ILPS Indonesia / Ketua umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)

Dunia kembali dikejutkan oleh krisis kemanusiaan berupa “pembersihan etnis” yang dialami oleh rakyat etnis Rohingya di Myanmar, yang mengalami tindasan sistematis selama puluhan tahun dan terpaksa melakukan migrasi paksa akibat kekerasan militer yang dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian Myanmar. Untuk kesekian kalinya, Pemerintah junta militer Myanmar menunjukkan tindakan brutal, membakar rumah penduduk, harta benda, perkampungan, menyiksa, menangkap, membunuh serta memburu rakyat Rohingya dan terpaksa mengungsi ke berbagai wilayah perbatasan. Sementara sebagian rakyat Rohingya yang tetap bertahan hidup di wilayah Rakhine, mereka terus mengalami pembatasan ketat, tanpa kewarganegaraan, tanpa perlindungan, tanpa pekerjaan dan menjalani kehidupan yang tidak kalah menderita. 

Situasi yang tidak kalah mengerikan ini tidak jauh berbeda dengan peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Hampir setiap dekade sejak tahun 1940-an hingga berkuasanya Junta Militer di Myanmar (1962), rakyat etnis Rohingya mengalami kekerasan massal yang memaksa mereka mengungsi besar-besaran, seperti yang terjadi pada 2012, di mana ribuan etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan negara-negara tetangga. Bahkan Pada tahun 2015 lalu, ribuan orang Rohingya mengungsi dan diperdagangkan, terdampar di laut dan dibiarkan mati, tanpa makanan, tempat penampungan dan perlindungan, karena pada saat bersamaan negara-negara ASEAN menolak masuknya pengungsi Rohingya ke wilayah perbatasan mereka.

Dalam lima tahun terakhir, badan PBB yang mengurusi pengungsi (UNHCR) mencatat sekitar 168 ribu  rakyat etnis Rohingya telah mengungsi, belum termasuk ribuan pengungsi baru yang pecah belum lama ini memasuki Bangladesh sejak bulan Agustus 2017. Sementara pasukan militer Myanmar terus melakukan sweeping dan menyiksa setiap orang Rohingya yang dijumpainya. Di desa-desa di negara bagian Rakhine, tentara menghancurkan ribuan bangunan serta menembaki warga sipil yang tidak bersenjata. Tindakan kekerasan yang utamanya dilakukan oleh angkatan militer pemerintah Myanmar tersebut harus mendapat kecaman rakyat dunia.

Bangsa Rohingya adalah sekumpulan etnis Indo-Arya dari India dan sejak abad ke-15 telah mendiami Rakhine bagian utara (Arakan) di wilayah Myanmar bagian barat, selain yang berdiam di Bangladesh, Pakistan, India, hingga Malaysia. Mayoritas rakyat Rohingya tinggal di Myanmar dan beragama Islam. Sedangkan mayoritas rakyat Myanmar adalah etnis Sino-Tibet, Bamar (Burma) yang hampir 90% beragama Budha. Meskipun bumi Rakhine subur dan kaya-raya, namun negara bagian Rakhine merupakan salah satu wilayah Myanmar yang paling terbelakang, mayoritas rakyat Rohingya sebagai petani miskin dan hidup berada di bawah garis kemiskinan bersama suku lainnya yang hidup di Rakhine, termasuk yang beragama Budha.

Rakyat Rohingya sekarang adalah salah satu  etnis minoritas yang paling tertindas dan menderita karena serangkaian kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh sipil maupun militer di Myanmar. Sejak tahun 1970-an, orang Rohingya telah menjadi sasaran tindasan politik dan operasi militer yang utamanya dilakukan oleh angkatan bersenjata, kepolisian dan kelompok ultra-nasionalis di Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi dan tidak pernah diakui sebagai bagian dari warga negara Myanmar (stateless), tidak memiliki hak politik, tidak mendapatkan pelayanan hak-hak dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan formal; mengalami perampasan tanah dan sumber penghidupan yang telah lama mereka tinggal di dalamnya. Di tengah tindasan politik, mereka juga mengalami genosida, kehilangan ribuan kerabat, kehilangan tanah, tempat tinggal dan sumber penghidupannya dan terpaksa bermigrasi ke negara-negara perbatasan hingga sekarang. Problem pertentangan etnis dan agama, telah lama eksis di Myanmar, dirawat sejak jaman Pemerintah Kolonial Inggris hingga sekarang di bawah pemerintah militer Myanmar.

Tanah Rakhine merupakan wilayah yang kaya raya dengan berbagai kekayaan alam minyak, gas, emas, mineral, yang menjanjikan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun Pemerintah Militer Myanmar yang menjalankan kontrol ekonomi dan politik terus memperluas penerapan kebijakan neo-liberal, menjadikan wilayah tersebut di bawah kontrol langsung perusahaan negara dan investor asing dari Korea Selatan, India, Inggris dan Tiongkok yang intensif menanamkan modal, mengalirkan utang dan pembangunan di wilayah tersebut. Rakyat Rohingya, yang dipandang oleh pemerintah militer Myanmar dan kaum ultra-nasionalis lainnya sebagai imigran illegal, etnis yang tidk diakui, dilecehkan dan menjadi ancaman atas nama kepentingan nasional mereka, mengalami sasaran tindasan, operasi militer dan “pembersihan etnis” yang luar biasa kejam.

Dalam beberapa tahun terakhir, perampasan lahan terus meningkat yang sejalan dengan program nasional Pemerintah Myanmar, dengan pemberlakuan Undang-Undang Pertanahan yang kejam atas nama pembangunan berkelanjutan. Perampasan tanah dan kekerasan telah meningkat tajam. Ketika pecah kekerasan terhadap warga Rohingya 2012, lahan yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastrktur dan investasi meningkat pesat. Departemen Pertanian Myanmar pada Januari 2010 melaporkan, sekitar 216 perusahaan menguasai sekitar 1,75 juta hektare lahan. Dari jumlah tersebut 708.200 hektare merupakan konsesi yang sebagian besar berada di daerah-daerah perbatasan dengan Tiongkok di negara bagian Kachin dan Shan yang kaya akan minyak, gas dan sumber mineral.

Di Semenanjung Rakhine, blok-blok minyak dan gas yang dikuasai perusahaan negara dan perusahaan swasta asing diperkirakan memiliki cadangan sebesar 7,836 triliun kubik gas dan 1,379 miliar barel minyak yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013. Blok-blok baru juga akan ditawarkan pada tahun ini, sebagai temuan baru serta banyak sumber daya alam lainnya di wilayah etnis Rohingya. Di atas tanah etnis  Rohingya tersebut, pada tahun 2017 ini pemerintah Myanmar menyediakan sekitar 1,3 juta hektare dari total 3,1 juta hektare lahan untuk investor. Angka tersebut meningkat tajam dari jumlah sebelumnya pada 2012 hanya 7.000 hektare.

Berdasarkan kenyataan tersebut, “konflik agama dan etnis” bukanlah faktor utama kejahatan kemanusiaan terhadap bangsa Rohingya, melainkan masalah politik seiring dengan penerapan kebijakan neo-liberal yang semakin intensif dijalankan oleh Pemerintah Militer Myanmar, merampas tanah dan eksploitasi sumberdaya alam yang kaya di wilayah tersebut yang telah melahirkan serangkaian kejahatan kemanusiaan panjang dan mengerikan. Rakyat Rohingya dan mayoritas kaum petani dengan latar belakang etnis maupun agama di wilayah tersebut, telah menjadi korban perampasan tanah oleh Negara dan korporasi.

Berdasarkan kenyataan tersebut, International League of People Struggle (ILPS) atau Liga Perjuangan Rakyat Internasional, Chapter Indonesia, Mengecam kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat militer Pemerintah Myanmar yang membantai dan mengusir rakyat Rohingya untuk merampas tanah dan sumber kehidupan mereka!

ILPS Indonesia menyampaikan salut dan mendukung perjuangan Rakyat Rohingya, yang mengalami tindasan dan melancarkan perlawanannya untuk mempertahankan tanah dan hak hidup bagi rakyat Rohingya. Atas dasar inilah kami, organisasi-organisasi yang tergabung di dalam ILPS Indonesia menuntut:

  1. Hentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat etnis Rohingya di Bumi Rakhine atas nama etnis maupun agama!
  2. Menuntut kepada negara-negara ASEAN dan PBB untuk memberikan perlindungan maksimal dan tanpa syarat bagi pengungsi rakyat Rohingya

 

Rudi H.B. Daman

Ketua International League of People Struggle (ILPS) Indonesia