Bebaskan Dua Petani Jurang Koak yang Ditangkap, Hentikan Perampasan Tanah Oleh TNGR

Pernyataan sikap Aliansi Gerakan Reforma Agraria atas penangkapan 2 orang petani Jurang koak dan operasi gabungan oloeh TNGR dan POLRI

439
BERBAGI

Jakarta, 19 Desember 2018. Operasi gabungan antara POLRI, Polhut dan keamanan Taman Nasional Gunung Rinjani kembali dilakukan pada 18 Desember 2018 pukul 11:30 WITA diatas lahan seluas  ± 300 Ha yang merupakan lahan pertanian warga dusun Jurang Koak dan dusun Burne desa Bebidas kecamatan Wanasaba kabupaten Lombok Timur. Akibat operasi tersebut 2 orang ditangkap dan 1 lainnya mengalami luka berat di bagian kepala.

Kejadian berawal dari kedatangan ± 50 orang aparat gabungan dari Brimob, Polhut, intel, buser dan juga kapolsek Suela yang menggunakan 8 unit mobil dan 4 unit sepeda motor dilahan pertanian warga dusun Jurang koak dengan alasan mencari pelaku penebangan kayu secara illegal di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani. Namun dalam pelaksanaannya aparat gabungan langsung menangkap secara paksa 2 orang petani yang merupakan pimpinan pejuang tanah adat Jurang Koak bernama Kamarudin (Amaq Har) dan Sarappudin.

Melihat penangkapan kedua tokoh petani tersebut, petani lainnya yang ada dilokasi tidak terima dan berupaya untuk menahan penangkapan ketika kedua pimpinannya hendak dimasukan kedalam mobil. Namun upaya para petani tersebut dibalas dengan tindakan brutal yang dilakukan aparat gabungan tersebut. Akibatnya satu orang pemuda bernama Deri Putra mengalami luka serius dibagian kepala dan dilarikan ke puskesmas Suela.

Upaya pengusiran petani dusun Jurang Koak dan dusun Burne dari lahan pertanian seluas ± 300 Ha yang mereka kelola secara turun temurun sejak jaman colonial Belanda tersebut bukan hanya kali ini terjadi, hal serupa terjadi hampir setiap tahun sejak dikeluarkannya Surat keputusan mentri kehutanan Nomor SK. 298/MENHUT/II/2005 yang menetapkan klaim atas lahan seluas 41.330 Ha di sekitar gunung Rinjani sebagai Taman Nasional berubah dari 40.000 Ha menjadi 41.330Ha, hal ini membuat Pihak Taman Nasional Gunung Rinjani mengklaim lahan pertanian yang dikelola oleh 500 KK di dua dusun tersebut masuk areal Taman Nasional Gunung Rinjani. Klaim TNGR bukan hanya terhadap tanah pertanian warga dusun Jurang koak dan Burne atau dikenal dengan tanah Pesugulan, melainkan juga terhadap tanah – tanah pemukiman warga di desa Sajang keacamatan sembalun dan berbagai desa lainnya yang berbatasan langsung dengan Klaim TNGR.

Keberadaan Taman Nasional Gunung Rinjani berawal dari penunjukan Kawasan gunung Rinjani seluas ± 40.000 Ha sebagai Kawasan Margasatwa pada zaman pemerintahan Hindia Belanda (tahun 1941) melalui Surat Keputusan Gubernur Hindia Belanda (15 Staatblaat) Nomor: 77 tanggal 12 Maret 1941. Penetapan ini banyak mengusir warga sekitar gunung Rinjani keluar dari kampung halamannya, tidak terkecuali warga yang berada di dusun Jurang Koak yang awalnya mendiami dan mengelola lahan sampai Bukit Kondo dipaksa untuk turun lebih ke bawah (perkampungan dan lahan pertanian saat ini).

Pada tahun 1979, kawasan Suaka Margasatwa Gunung Rinjani telah selesai ditata batas (temu gelang) sekaligus pengesahan Berita Acara Tata Batas pada tanggal 23 Juli 1979 seluas 41.330 Ha. Kemudian pada tahun 1990, melalui Pernyataan Menteri Kehutanan No: 448/Menhut-VI/90 tanggal 6 Maret 1990 tentang Taman Nasional-Taman Nasional menyatakan bahwa Perubahan status fungsi kawasan Suaka Margasatwa Gunung Rinjani menjadi Taman Nasional Gunung Rinjani. Selanjutnya pada tahun 1997 kawasan Suaka Margasatwa Gunung Rinjani ini ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 280/Kpts-VI/1997 tentang penunjukan Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 40.000 Ha yang terletak di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur NTB  tertanggal 23 Mei 1997 sekaligus pembentukan unit pelaksana teknis selaku institusi formal yaitu Unit Taman Nasional Gunung Rinjani berdasarkan SK. Menhut No185/Kpts/97 tanggal 27 Mei 1997, yang melaksanakan pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem Taman Nasional Gunung Rinjani. Pada tahun 2005 Menteri Kehutanan RI Menetapkan Kawasan ini sebagai Taman Nasional Gunung Rinjani seluas 41.330. Ha berdasarkan Surat Keputusan Menhut No. 298/Menhut-II/2005 tanggal 3 Agustus 2005.

Atas klaim Taman Nasional Gunung Rinjani tersebut warga maupun pemerintah daerah kabupaten Lombok timur sudah berulang kali meminta pengukuran dan peninjauan ulang karena disinyalir penetapan dan pemasangan tapal batas sepihak oleh TNGR telah merampas hak-hak masyarakat (khususnya warga dusun jurang Koak dan Burne) yang telah mendiami dan mengelola lahan pertanian seluas ± 300 Ha secara turun temurun sejak terusir oleh colonial Belanda dari Bukit Kondo. Namun ajuan masyarakat maupun pemda tidak pernah digubris oleh pihak Taman Nasional Gunung Rinjani maupun kementrian kehutanan.

Pihak Taman Nasional Gunung Rinjani malah terus menerus melakukan kekerasan, terror, intimidasi atau upaya pengusiran lainnya termasuk pemidanaan seperti yang terjadi pada tahun 2016 lalu terjadi kriminalisasi terhadap 3 orang petani jurang koak yang membuat 3 orang petani tersebut harus di tahan tidak kurang dari 1,5 tahun, 16 september 2017 dimana 500 aparat gabungan dikerahkan untuk mengusir, melakukan pengerusakan dan pembakaran pondok-pondok, pemukulan, penangkapan dan intimidasi terhadap petani jurang koak dalam peristiwa operasi gabungan yang langsung dilakukan oleh Polda NTB, juga memaksa warga menandatangani pengakuan bahwa mereka mengelola lahan Taman Nasional, dalam kejadian tersebut puluhan petani yang berusaha mempertahankan bangunan dan lahan pertaniannya mengalami kekerasan dan 5 diantaranya ditangkap, belum terhitung pula rentetan penangkapan-penangkapan petani jurang koak yang tidak terpublikasikan dan bahkan penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan tanpa proses hukum sama sekali.

Yang paling ironi terjadi pada bulan November 2018 lalu, dimana terjadi pengancaman bahkan menggunakan senjata api terhadap petani jurang koak oleh Polhut Lombok Timur. Begitu juga pemukulan dan penangkapan yang terjadi saat ini, mengingat saat ini warga di Lombok Timur, tidak terkecuali warga dusun Jurang Koak dan dusun Burne desa Bebidas tengah mengalami duka akibat bencana gempa yang menimpa NTB beberapa waktu lalu. Namun kondisi duka akibat bencana tidak menyurutkan pihak TNGR untuk terus berupaya merampas dan mengokohkan monopoli atas tanah maupun melakukan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani.

Atas berbagai kejadian tersebut Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung Rinjani dan aparat gabungan di dusun Jurang Koak adalah hal yang tidak manusiawi serta merupakan upaya perampasan tanah yang dilakukan oleh rezim Jokowi-JK. Lebih jauh dari itu, tindakan TNGR dan aparat kepolisian ini juga menunjukan bahwa program Reform Agraria dan Perhutanan Sosial yang di gaungkan pemerintahan Jokowi-JK tidaklah mampu menjawab persoalan kaum tani yang membutuhkan lahan untuk penghidupan keluarganya, atau dengan kata lain RAPS bukanlah untuk mensejahterakan rakyat melainkan menunjukan ambisi pemerintah untuk mengontrol tanah seluas-luasnya sebagai jaminan menarik investasi asing, hibah bahkan utang sebanyak-banyaknya.

Oleh karena itu pimpinan pusat AGRA menyatakan sikap :

  1. Mengutuk keras segala upaya pemerintah melaui aparat keamanan dan TNGR yang mengusir rakyat yang ada di dusun Jurang koak dan Burne dari lahan pertaniannya serta penangkapan 2 orang petani Jurang koak yang mempertahankan haknya atas tanah.
  2. Menuntut pihak kepolisian untuk segera membebaskan 2 orang petani yang ditangkap tanpa syarat.
  3. Menuntut kepada TNGR untuk mengeluarkan tanah pertanian masyarakat dusun Jurang Koak dan dusun Burne desa bebidas, maupun diatas lahan pertanian dan pemukiman warga di desa-desa lainnya dari klaim Kawasan Taman Nasional.
  4. Menuntut pemerintah Jokowi-JK agar menghentikan perampasan hak rakyat atas tanah serta berbagai kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani, aktivis dan pejuang agraria.
  5. Menuntut pemerintah Jokowi-JK menghentikan program Reforma Agraria palsu dan Perhutanan Sosial (RA-PS).
  6. Berikan hak atas tanah bagi rakyat terutama bagi petani miskin dan buruh tani.

CP :

Rahmat : 0821-1134-1420

Mohammad Ali : 0821-2013-5553