Belajar Bersama, Kenapa PERPPU Ormas No. 2 Tahun 2017 Harus ditolak?

933
BERBAGI

BROSUR EDUKASI DAN SIKAP POLITIK ATAS:

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

PEMBERANGUSAN DEMOKRASI DAN INTENSIFIKASI FASISME NEGARA DI BAWAH REZIM JOKOWI DENGAN PENERBITAN PERPPU NO. 2 TAHUN 2017

“Cabut PERPPU Ormas dan Perkuat Persatuan Rakyat Melawan Seluruh Tindakan Fasis Rezim Jokowi- JK”

I. Pendahuluan

Badai krisis ekonomi akibat krisis finansial dan over-produksi telah mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran yang semakin membesar dan belum ada jalan keluar; krisis politik dalam bentuk perang agresi, intervensi, ancaman perang nuklir, sangsi ekonomi sepihak maupun krisis politik skala nasional, terus bergolak merata di semua benua dari Afrika hingga Asia, termasuk benua Eropa dan Amerika. Gelombang migrasi paksa akibat perang dan kemiskinan semakin memperparah situasi krisis secara global, regional dan nasional.

Amerika serikat sebagai kekuatan monopoli ekonomi dunia (imperialis) terus berupaya mempertahankan dominasinya. Kebijakan ekonomi neo-liberal terus diperkuat dan dipercepat secara global dengan jalan perang maupun damai. Mereka mempromosikan peningkatan produksi dan lapangan kerja sebagai inti pertumbuhan ekonomi yang penuh ironi, dengan membiarkan kapitalis monopoli meraup super-profit lebih besar dengan cara menurunkan tingkat upah buruh, merampas tanah bagi perluasan investasi, merampas subsidi kebutuhan dasar rakyat dan dialihkan untuk biaya perang, modernisasi peralatan militer maupun pembangunan infrastruktur; sementara kapitalis monopoli mendapatkan bonus bebas ataupun penurunan pajak dan kapitalis finans mendapat regulasi perlindungan khusus dari kebangkrutan melalui dana talangan milik publik.

Liberalisasi dan privatisasi berlangsung semakin massif di berbagai belahan negeri sebagai arena penghisapan kapital finans yang semakin brutal dan secara syah dilindungi oleh regulasi-regulasi baru yang memastikan proteksi bagi pembiakan kapital tanpa halangan dan rintangan dari perlawanan rakyat. Sungguh gambaran yang semakin sempurna bagi kehancuran kedaulatan nasional negeri-negeri di dunia dibawah dikte imperialis AS yang semakin agresif dan fasis.

II. Amerika Serikat dibawah Presiden Donald Trump: Peningkatan Perang dan Fasisme sebagai Upaya Mengatasi Kemerosotan Strategis Sistem Kapitalisme Dunia

Fasisme lahir dari krisis dalam sistem kapitalisme di zaman imperialisme yang semakin sekarat dan barbar mempertahankan sistem kapitalisme dunia, dan menimpakan beban krisis di pundak klas buruh dan rakyat dunia melalui jalan kediktatoran militer fasis. Mereka menggunakan penderitaan dan kekecewaan massa rakyat terhadap kebangkrutan sistem kapitalisme dengan kedok “penyelamatan nasional”, “mengatasnamakan seluruh bangsa”, “bela negara”,  dan menjalankan sistem fasisme.

Di bawah pemerintahan Donald Trump, imperialis AS bersama NATO mengintensifkan perang agresi dan intervensi untuk menguatkan dominasi atas pembagian teritori dunia dibawah pimpinan AS. Sejak awal berkuasa, Trump telah mengeluarkan kebijakan sovinis “American First” atau “Make American Great Again”, mengutamakan kepentingan nasional AS, dengan memperhebat perang global melawan terorisme di berbagai negeri untuk mengamankan teritorial sepenuhnya dibawah kendali AS, melakukan kebijakan anti migran, menebar xenophobia yang rasis dan diskriminatif terhadap imigran dan kaum muslim, menyerang Suriah dengan tembakan rudal, mengintimidasi Korea Utara, melancarkan isolasi dan sangsi ekonomi bagi Rusia, Venezuela, Iran, dan terus membatasi perkembangan Tiongkok agar tidak mengancam dominasi tunggal AS.

Semua ini mencerminkan Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat (U.S. National Security Strategy) pada tahun 2015:

“… Melalui kebijakan perdagangan dan investasi, kita akan membentuk globalisasi yang berjalan untuk kepentingan pekerja Amerika. Sebagai jalan untuk mengamankan segera kepentingan ekonomi, kita harus mengarahkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan permintaan ekspor dari amerika.” Untuk menjamin hal tersebut, dokumen tersebut menyatakan, Militer US “wajib mempertahankan dominasi di setiap wilayah”.

Dalam kondisi krisis jangka panjang, rivalitas kekuatan imperialis utama dibawah pimpinan AS (kelompok G-7) juga terus meningkat seiring dengan langkah-langkah sovinis serupa yang dilakukan oleh Rusia dan Tiongkok dalam mengatasi krisis di dalam negeri. Mereka semakin ekspansif menanamkan kapital ke berbagai negeri baik secara bilateral maupun multilateral melalui lembaga keuangan dan pembiayaan seperti, World Bank, IMF, ADB, AIIB dan berbagai lembaga operator kapital finance milik TNC/MNC mendanai perbagai proyek hutang, investasi dan pembangunan di berbagai negeri. Tindasan fasis telah dirancang dan dipastikan sebagai cara yang sah (legal) untuk memastikan skema pengamanan ekspansi kapital berjalan lancar dan mengakumulasikan super profit. Bentuknya dapat berupa pengerahan kekuatan militer (perang agresi) dan intervensi maupun jalan damai dengan mempromosikan demokrasi palsu dan intimidasi atas kedaulatan suatu bangsa.

Wajah dunia sungguh berbeda pasca “serangan teroris” 9/11 2001 di AS. Sejak saat itu, AS memperbaharui doktrin perang, regulasi maupun serangan militer dengan kampanye global “War on Terror” untuk memperkuat kontrol dan dominasi, khususnya di negeri-negeri yang menentang kebijakan AS ataupun di negeri bergantung seperti Indonesia. Dengan dalih melindungi “demokrasi dan keamanan global”, kampanye ini diterapkan dengan pendekatan multidimensi seperti yang dituangkan dalam dokumen Menumpas Pembrontakan  (CounterInsurgency/COIN)[1].

Kampanye ini telah diadopsi di berbagai negara dan menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan siapapun yang dianggap melawan dan membahayakan kepentingan kapitalis finans mereka. Sebuah kebijakan yang tidak hanya menindas umat Islam dunia namun juga menghancurkan kebebasan rakyat dan kedaulatan berbagai bangsa. Selain itu, kampanye perang agresi, dan intervensi ke berbagai wilayah telah memberikan “keuntungan” besar bagi bisnis militer AS dari perang, ekspor dan penjualan teknologi militer. Di tahun 2016, AS adalah negara dengan nilai perdagangan senjata terbesar di dunia berjumlah USD 9,9 miliar. [2]

Di region Arab, Amerika Serikat berkepentingan mengamankan cadangan minyak bagi kebutuhan ekonomi utama mereka.[1] Perang agresi dan intervensi di Irak, Afganistan, Libya, Mesir, dan Suriah hingga saat ini masih terus berlanjut. Provokasi dan intimidasi dengan dalih menegakkan demokrasi dan perdamaian juga terus dilakukan AS terhadap berbagai negeri, seperti: RDR Korea, Kuba, Venezuela, Iran, dan Tiongkok.

Di Asia Pasifik, AS menerapkan “Pivot Asia” untuk memperkuat dominasi ekonomi politik dan militer, sekaligus menekan kekuatan China, RDR Korea, dan Rusia. Meski China tumbuh sebagai kekuatan ekonomi, namun belum mampu menyaingi dominasi tunggal AS atas wilayah Asia Pasifik. Tahun 2016, Anggaran militer AS mencapai USD 610 miliar atau nyaris tiga kali lipat dari anggaran militer Tiongkok sebagai negara yang memiliki anggaran terbesar kedua di dunia yaitu 216 miliar USD. Anggaran militer AS bahkan lebih besar dari gabungan anggaran militer 15 negara dibawahnya[2].

AS memahami peran penting Indonesia untuk menguatkan kontrol di Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang lebih luas. Dibawah dikte AS, Indonesia telah menerapkan UU Anti-Terorisme, meningkatkan anggaran militer dan persenjataan, pendidikan dan pelatihan bersama militer Amerika, dan berbagai dukungan lainnya untuk memperkuat militer dan pertahanan. Di tingkat regional dan internasional, pemerintah Indonesia juga menjadi mitra strategis bagi kepentingan AS dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan.

International Military Education and Training Program Assistance to Indonesia, 2002 – 2012

Sumber: CSIS, September 2013

Pada tahun 2010, AS membuat kesepakatan dengan Indonesia yakni “US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement” yang ditandatangani oleh SBY dan Obama. Bantuan AS kepada militer Indonesia mengalami peningkatan tajam pasca kesepakatan tersebut. Penjualan Militer Amerika untuk pihak Asing (US. Foreign Military Sales Agreements/FMS) dengan Indonesia, USD 14 juta pada tahun 2006 menjadi sekitar USD 40 juta di tahun 2011. Kemudian, meningkat tajam pada tahun 2012 menjadi lebih dari USD 700 juta. Bantuan untuk Program Pendidikan dan Pelatihan  Militer Internasional (International Military Education and Training/IMET) kepada Indonesia berjumlah USD 721,000 di tahun 2005 dan meningkat menjadi sekitar USD 2 juta di tahun 2012.[1]

Pemerintah Indonesia juga terus merevisi ataupun melahirkan sejumlah regulasi baru untuk memastikan kontrol politik dan keamanan di dalam negeri. Semua ini adalah skema tindasan fasis untuk menyerang rakyat di dalam negeri sendiri demi mengamankan agenda pembangunan dan perdagangan yang hakikatnya adalah kepentingan imperialis, khususnya Amerika Serikat. Pemerintah menjadi semakin barbar dan anti demokrasi. Mempraktikkan demokrasi palsu yang membatasi aspirasi demokratis rakyat untuk keluar dari tindasan dan penghisapan.

III. Indonesia di Masa Pemerintahan Jokowi-JK: Peningkatan Tindasan Fasis di bawah Dikte Imperialisme AS

Era pemerintah Jokowi adalah masa dimana imperialisme di bawah pimpinan AS melipatgandakan penindasan dan penghisapannya di berbagai negeri agar segera keluar dari krisis jangka panjang. Pemerintahan Jokowi secara progresif menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi (saat ini 15 paket) untuk memastikan percepatan (akselerasi) investasi dan pembangunan di seluruh bidang; Industri, perdagangan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dll. Namun, ini dinilai belum cukup, khususnya bagi pengembangan industri AS di berbagi sektor.

AmCham Indonesia Investment Report 2016 menyebutkan bahwa dari tahun 2004 hingga 2012, Investasi Asing Langsung AS (U.S. Foreign Direct Investment) ke Indonesia berjumlah USD 65 miliar. Data ini sangat jauh berbeda dari berbagai data yang dipublikasikan dan menempatkan AS sebagai investor terbesar keempat di periode tersebut, padahal AS adalah investor terbesar di Indonesia. FDI AS tahun 2013 berjumlah USD 11,3 miliar dan meningkat di tahun 2014 berjumlah USD 13,5 miliar. Laporan ini juga menunjukkan bahwa 76 persen dari 50 rekomendasi kebijakan AmCham untuk mengatasi masalah perindustrian (investasi) di Indonesia disimpulkan tidak ada perubahan.[1]

Kondisi ini memukul kepemimpinan Jokowi dan memaksa pemerintah harus melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian regulasi yang lebih progresif mendukung kepentingan investasi asing, yang bagi pemerintah Jokowi dianggap sebagai jawaban tunggal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

  1. Mengintensifkan peran militer dengan dukungan regulasi, anggaran dan persenjataan

Tahun 2015, Indonesia telah masuk dalam 8 besar importir persenjataan militer dunia. Dengan sejumlah 395.500 personel aktif, Indonesia menduduki peringkat nomor 14 kekuatan militer dari segi jumlah personel di dunia. Pada 2017, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menganggarkan alokasi untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) sebesar Rp 8,4 triliun. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 (disahkan pada Oktober 2016), anggaran untuk meningkatkan kekuatan militer sebesar Rp 108 triliun, angka ini tertinggi dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya dan naik 3,4 persen dari RAPBN 2017. Anggaran Polri menempati jumlah anggaran terbesar ketiga sebesar 84 triliun.[2] 

Grafik Jumlah Anggaran per Kementrian/Lembaga RAPBN 2017

Sumber: wordatlas.com, 2017

Pemerintah terus memperkuat bidang pertahahanan dan keamanan, namun pada saat bersamaan justru agresif menaikkan pajak dan mermpas subsidi publik. Padahal, Indonesia tidak dalam kondisi perang atau konflik dengan negara manapun secara militer. Tren kenaikan belanja militer dan persenjataan justru lebih ditujukan untuk merespon ketegangan kawasan dan teror, dan penyegaran Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) sebagaimana telah dikampanyekan oleh AS dan kesepakatan “US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement” sejak 2010.

Di Indonesia, konflik terbesar justru terjadi antara rakyat dengan negara (pemerintah) dan pemodal (korporasi) baik asing maupun dalam negeri yang memonopoli tanah dan kekayaan alam. Dalam banyak kasus, keterlibatan aparat militer (Tentara Nasional Indonesia/TNI) maupun sipil (Kepolisian Republik Indonesia/POLRI) justru untuk mendukung kepentingan korporasi di sektor perkebunan besar, pertambangan, kehutanan hingga penggusuran untuk proyek-proyek infrastruktur.

Penelitian INDIES (2017)[1] menemukan bahwa militer terlibat dalam berbagai bentuk tindakan untuk melancarkan berbagai proyek infrastruktur nasional, seperti pembangunan Dam Jatigede dan Bandara Internasional Jawa Barat, pembangunan industri PT. Semen Indonesia di Jawa Tengah. Selain itu, militer juga terlibat langsung dalam penggusuran Kampung Pulo di DKI Jakarta. Keterlibatan militer berupa tindakan pengamanan operasi perusahaan, intimidasi, kekerasan fisik, penangkapan, memfasilitasi proses ganti rugi yang tidak adil, penggusuran, hingga terlibat langsung membongkar dan mendirikan rumah warga yang digusur. Keterlibatan militer akan terus meningkat sebagai bentuk fasilitasi pemerintah bagi investasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur berdasarkan Program Strategis Nasional (PSN).

Hand Painting By: Asterlyta Putrinda

Pelibatan aparat keamanan (TNI, POLRI dan Sipil) terus meningkat dalam mengamankan program dan berbagai asset negara dan mengamankan Objek Vital Nasional Indonesia (OVNI) yang pada umumnya adalah perusahaan besar asing atau kawasan industri milik perusahaan asing. Militer juga diintegrasikan dalam program pertanian dan melancarkan program Bela Negara yang mendorong militerisasi sipil. Tak jarang, militer terlibat dalam menghadapi aksi protes dan demonstrasi yang dilakukan rakyat dalam mempertahankan dan menuntut pemenuhan haknya.

Penelitian INDIES (2017) juga menemukan bahwa keterlibatan aparat militer merupakan cerminan dari salah satu tugas TNI. Secara khusus, TNI memiliki tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang menjadi tugas perbantuan TNI untuk penegakan keamanan. Dasar hukumnya, Undang-Undang No.7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Menteri Pertahanan RI nomor 35 Tahun 2011 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintah di Daerah. Pengaturan OMSP juga dilegitimasi kuat dengan keluarnya Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Ketidakjelasan peranan militer Indonesia dalam OMSP melegitimasi keterlibatan TNI dalam berbagai bentuk proyek pengamanan untuk kepentingan investasi.

  1. Melancarkan berbagai regulasi yang efektif menekan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan menguntungkan investasi

Di sektor Infrastruktur, Jokowi melanjutkan MP3EI dari masa SBY yang saat ini ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016. PSN terdiri dari 225 proyek yang mencakup sektor transportasi, jalan, air dan sanitasi, energi dan kelistrikan, kawasan industri dan teknologi informasi, yang tersebar di 6 wilayah Indonesia: Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dan Papua.

Pada era pemerintahan SBY, Amerika Serikat melalui Nota kesepahaman (MoU) Cooperation for the Development of Industrial Sectors to Support Infrastructure Project bersepakat untuk investasi dalam proyek MP3EI dengan nilai mencapai US$ 5 miliar atau sekitar 47,12 triliun dalam dua tahun.[2] Pemerintahan Jokowi menetapkan kebutuhan dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur hingga tahun 2019 diperkirakan sekitar Rp 4.800 Triliun.[3] Pada tahun 2015, realisasi anggaran infrastruktur yang berasal dari APBN hanya mencapai Rp 290 triliun, tahun 2016 Rp 313,5 triliun, dan tahun ini (2017) dialokasikan Rp 346,6 triliun.[4] Oleh karena itu, pemerintah semakin progresif memangkas subsisdi dan pengalihan dana sektor publik untuk percepatan pembangunan infrastruktur.

Bersama Bank Dunia, IFC menyalurkan utang sebesar US$ 12 miliar untuk 4 tahun. Diluar itu tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 miliar pada tahun 2016.[5] Berbagai lembaga keuangan domestik dan internasional seperti Indonesia Infrastructure Fund (IIF), Japan Bank For International Cooperation (JBIC), ADB, Bank Dunia dan AIIB siap membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di Indonesia.

Perluasan wilayah perkebunan skala besar seperti perkebunan sawit dan kayu, serta pertambangan terus digencarkan. Berbagai kebijakan dan regulasi diberlakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi hal tersebut. Terkini, Pemerintah sedang dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perkelapasawitan (RUU sawit) dan juga RUU Pertanahan. Akibatnya, monopoli dan perampasan tanah terus meluas dan menyengsarakan rakyat yang mayoritas adalah kaum tani.  Kaum tani, suku bangsa minoritas, nelayan, juga mengalami hal yang semakin buruk, dirampas tanahnya untuk proyek infrastruktur melayani industri milik imperialis (jalan tol, kawasan industri, modernisasi pelabuhan, waduk, PLTA, PLTU, dsb) untuk melancarkan perampasan super-profit, proyek berkedok konservasi seperti taman nasional, hutan lindung, hutan produksi, dsb, dan perampasan produk lebih kaum tani. Kaum miskin kota dirampas tanahnya untuk berbagai proyek reklamasi, infrastruktur, pengembangan mall, properti komersil, dsb.

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi sebagai implementasi skema neo-lieralisme imperialis AS telah membatasi kenaikan upah dengan formulasinya melalu PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah tidak lebih dari 10 persen. Akibatnya, penghidupan klas buruh semakin merosot, akibat tingginya defisit upah dan penurunan nilai riil upah. Contoh: di Tangerang dan Bekasi kenaikan upah buruh tahun 2017 hanya sebesar 8,25 persen (berdasarkan tingkat inflasi sebesar 3,07 persen ditambahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,18 persen).

Di Jakarta, upah buruh mengalami level defisit yang semakin tinggi akibat jauhnya angka nominal upah dengan tingkat kebutuhan hidup minimum (living cost). Dari data yang dikumpulkan kebutuhan hidup minimum untuk lajang pada tahun 2016 mencapai Rp 4,7 juta per bulan (bukan berdasarkan 60 komponen upah layak versi pemerintah), sedangkan upah yang diterima hanya Rp 3,1 juta per bulan. Upah yang diterima baru mencukupi sekitar 66 persen dari kebutuhan minimum per individu. Angka defisit semakin tinggi jika buruh tersebut telah berkeluarga dengan satu pasangannya (suami/istri) dan dua orang anak.

PP No 78 tahun 2015 mengekang hak buruh dalam perundingan demokratis pada penentuan upah yakni tidak berfungsinya Dewan Pengupahan yang melibatkan serikat buruh karena kenaikan upah telah ditetapkan oleh formulasi. Untuk memastikan seluruh kepala daerah mematuhi PP No. 78, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan Surat Edaran pada 17 Oktober 2016 kepada seluruh Gubernur. Surat Edaran ini dikeluarkan khusus sebagai respon atas hasil kebijakan upah minimum 2016 di berbagai daerah yang tidak berdasarkan formula PP No. 78 tahun 2015, termasuk DKI Jakarta yang menetapkan kenaikan sebesar 11,5 persen.

Perjuangan buruh untuk mendapatkan hak atas upah layak, justru banyak dihadapkan dengan PHK sepihak, kekerasan, intimidasi dan pemberangusan serikat yang melibatkan aparat kepolisian dan tentara. Salah satu contoh kasus yang telah sampai ke tingkat internasional yakni kasus yang menimpa 1,300 buruh PT. Panarub Dwikarya (PDK) di Kabupaten Tangerang. Para buruh PDK tetap melanjutkan kampanye atas masalah yang dihadapi. Namun, aksi buruh di tempat-tempat publik di Tangerang justru mendapat tindakan represif oleh Kepolisian dengan dalih melanggar Perda tentang Larangan Aksi. Kebijakan serupa justru kini semakin marak diberlakukan di berbagai daerah untuk membatasi kebebasan rakyat dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat.

Tindasan dan watak fasis rezim juga dapat dilihat dari lahirnya serangkaian regulasi yang pada dasarnya saling terikat dan menguatkan satu sama lain, seperti: pemberlakuan UU Pengadan Tanah – melegitimasi perampasan tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), Undang-Undang Keamanan Nasional (UU Kamnas) – melegitimasi campur tangan militer dalam menindas perjuangan rakyat. Undang-Undang Intelijen – kewenangan BIN dan Intelejen militer untuk menangkap dan memeriksa yang melanggar ketentuan hukum dimana kewenangan penegakan hukum hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum polisi, jaksa dan aparat lainnya yang diatur KUHP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memudahkan rakyat dijerat secara pidana karena kritis menentang kebijakan negara, serta Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) – memperkuat mekanisme kontrol atas hak-hak demokrasi rakyat dalam berorganisasi dan berekspresi, yang selanjutnya disempurnakan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kebijakan inilah yang saat ini dan kedepan akan semakin mengancam demokrasi, kebebasan berorganisasi dan berpendapat bagi rakyat, menguatkan kontrol politik terhadap rakyat dan melegitimasi tindasan fasis dari aparat polisi-militer dan atau instansi pemerintah terkait lainnya.

IV. Perppu No. 2 Tahun 2017: Instrumen Fasisme Memberangus Organisasi Rakyat dan Kebebasan Berpendapat

Digital Poster, By: Catur Widi Asmoro

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Senin, 10/7/2017. Lahirnya Perppu ini dilatari oleh pandangan pemerintah atas kondisi yang dianggap “kegentingan yang memaksa” melalui keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 1945 dan membahayakan keberlangsung negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan bahwa kehadiran Perppu ini adalah untuk melakukan penertiban terhadap Ormas dan mencegah penyebaran ideologi anti Pancasila. Dalih lainnya juga telah dilontarkan oleh pemerintah seperti mencegah penyebaran paham anti pancasila, menjaga stabilitas, dan pemberantasan terhadap terorisme.

Perppu ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari UU Ormas 2013 di era pemerintahan SBY. Dengan salah satu poinnya ialah pembubaran ormas yang tidak lagi harus menunggu putusan dari pengadilan. Selain itu, Perppu ini juga memberikan sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ormas 2013. Perppu ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 bahwa negara menjamin hak rakyat atas kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (3).(Pasal 28E, UUD 1945)

Perppu ini memberikan ruang yang luas bagi pemerintah yang berkuasa untuk bertindak sewenang-wenang dalam menindas setiap elemen yang dianggap membahayakan kedudukan mereka. Secara fundamental menempatkan pejabat negara dalam posisi yang semakin kuat atas rakyat. Meskipun tidak ada dasar sama sekali bagi Jokowi-JK menetapkan negara ini dalam keadaan genting, kecuali ketakutan rejim tersebut atas gerakan demokratis rakyat, seperti masalah yang dialami oleh Gafatar beberapa waktu lalu dan masalah HTI saat ini, dan akan menyusul beberapa ormas lainnya yang dinilai anti Pancasila oleh pemerintah. Ini hanyalah contoh kecil.

Dalam konteks dan sasaran yang lebih luas, pemberlakuan Perpu No. 2/2017 adalah pukulan bagi rakyat Indonesia dan organisasinya; ormas tani, ormas buruh, ormas pemuda-mahasiswa, ormas perempuan, ormas suku bangsa minoritas, organisasi kaum profesional seperti wartawan, dokter, dosen, guru, pengacra, bidan, dan lain-lain. Kedepan, dengan menggunakan Perppu 02 tahun 2017 pemerintah akan semakin mudah melakukan pembubaran dan pemberangusan organisasi yang dinilai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “tindakan permusuhan’ adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara (pasal 59 ayat 3, Perppu No.2 2017)

Perppu No. 2/2017, pasal 59 mengatur tentang larangan terhadap Ormas. Beberapa poin dalam Pasal tersebut bersifat parsial dan menyudutkan rakyat. Misalnya, larangan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan negara, dan menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran/paham anti pancasila. Perppu No. 2/2017 memperkuat posisi pemerintah sebagai kekuasaan tunggal dalam mengatur dan menilai aktfitas Ormas. Posisi ini akan sangat membahayakan bagi demokrasi dan kebebasan rakyat. Pemerintah diberikan kewenangan berdasarkan Perppu ini untuk menilai, menetapkan dan memberikan sanksi bagi Ormas. Setidaknya terdapat dua poin utama yang menjadi penekanan atas bahaya ini.

Pertama, Perppu tersebut melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perppu. Artinya, segala aktifitas politik Ormas akan secara subjektif mendapat penilaian dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas. Selain tanpa melalui pengadilan untuk membutikan kesalahan, pemerintah juga meniadakan aturan tentang tahap pemberian surat teguran/peringatan yang diatur dalam UU Ormas sebelumnya yakni sebanyak tiga tahap. Perppu ini hanya memberlakukan satu tahap dan berdurasi 7 (tujuh) hari yang selanjutnya diteruskan ke tahap sanksi penghentian kegiatan hingga pembubaran.

Kedua, adanya sanksi pidana bagi anggota Ormas yang dinilai tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Penjatuhan sanksi pidana bagi anggota/pengurus Ormas didasarkan pada aturan tentang larangan dalam Perppu tersebut. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik dari rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Siapa yang diuntungkan dari Perppu ini? Borjuasi besar, tuan tanah, dan kapitalis birokrat semakin leluasa mengambil keuntungan

Dalam konteks kebebasan berserikat dan berpendapat, jelas Perppu ini akan merugikan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, karena kebebasan rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat semakin terbelenggu dan akan dikontrol sepenuhnya sesuai standar dan norma yang ditetapkan oleh pemerintah berkuasa. Secara khusus, menyerang eksistensi organisasi rakyat dan aktivis gerakan rakyat di berbagai klas dan sektor yang kritis memperjuangkan hak rakyat. Serikat Buruh, tani, perempuan, pemuda-mahasiswa, suku bangsa minoritas, kaum miskin kota, kaum profesional dan rakyat tertindas lainnya yang dinilai oleh pemerintah secara sepihak menentang kebijakan pemerintah, melecehkan pejabat negara, mengancam keamanan nasional, anti pancasila, mengganggu investasi akan dibubarkan. Tidak hanya itu, aktivis dari organisasi-organisasi tersebut juga akan dipidanakan jika terus melanjutkan perjuangannya. Ini adalah kenyataan pahit yang sudah dirasakan rakyat saat ini, dan akan terus meningkat seiring pemberlakuan Perppu Ormas.

Digital Poster By: Ahsan Setiawan

Perppu Ormas menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan kestabilan politik dengan pendekatan keamanan dan sovinisme di tengah keadaan krisis, baik itu krisis di level internasional maupun dalam negeri. Jokowi-Jk memainkan peran strategis sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan kestabilan politik sebagai upaya menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Indonesia. “Populisme” Jokowi-JK terkubur bersama dengan kebijakan-kebijakan anti demokrasi yang dijalankan selama ini. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi (Economy Policy Packages) menjadikan penghidupan rakyat semakin merosot dari waktu ke waktu. Upah buruh ditekan sangat rendah, sementara kaum tani dan rakyat pedesaan menghadapi perampasan tanah yang begitu masif.

Situasi tersebut direspon dengan semakin meluasnya berbagai gerakan rakyat yang tidak puas dengan berbagai kebijakan pemerintah dan ketidakadilan yang terjadi untuk melayani kepentingan pemodal dan penguasa di Indonesia. Berbagai organisasi, serikat dan perkumpulan terus berdiri. Berbagai Organisasi-organisasi tersebut lahir untuk memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi mereka, sekaligus alat kolektif untuk memperjuangkan dan memenangkan tuntutan mereka secara demokratis. Secara historis, organisasi sejak lama telah dikenal dan digunakan rakyat untuk memenangkan aspirasi rakyat seperti yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang.

Di perkotaan, perjuangan buruh dalam menuntut dicabutnya PP No. 78/2015, melawan politik upah murah, PHK, pemberangusan serikat, dan hak-hak lainnya kian hari akan semakin masif. Untuk membendung perjuangan buruh, tudingan atas pelarangan yang terdapat dalam Perppu sangat rawan digunakan untuk menuduh serikat buruh yang dinilai mengancam keadulatan negara, stabilitas ekonomi, dan mengganggu investasi modal asing di Indonesia.

Di pedesaan, perjuangan kaum tani terus maju dan membesar untuk melawan sistem setengah feodal yang melanggengkan perampasan dan monopoli tanah. Saat ini, rakyat juga menentang program keji dan jahat yang merampas jutaan hektar tanah rakyat melalui pembangunan infrastruktur skala besar. Selain menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk meredam perjuangan rakyat, Perppu ini akan memudahkan pemerintah untuk memukul kaum tani, pemuda, suku bangsa minoritas, dan perempuan melalui organisasinya. Kaum tani yang berjuang merebut hak atas tanah dan kehidupannya bisa dengan mudah dituding mengganggu keteriban, bahkan dituduh separatis, dan akan mendapatkan sanksi pidana hingga pembubaran paksa.

Begitu pula dengan gelombang pasang aksi-aksi rakyat di sektor lain, seperti: perjuangan mahasiswa di kampus-kampus untuk menolak privatisasi dan komersialisasi pendidikan, pencabutan subsidi pendidikan, kaum miskin perkotaan yang melawan penggusuran, dan gerakan rakyat tertindas lainnya yang secara konkrit dan tegas menentang seluruh kebijakan rezim yang anti rakyat dan memiskinkan rakyat akan mudah mendapat tudingan yang sama.

Dengan demikian, Perppu ini semakin menguatkan kebijakan Rezim Jokowi-JK yang secara sistematis dan bertahap akan memberangus demokrasi di Indonesia, khususnya hak rakyat atas kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Cara ini dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas, keamanan, kontrol politik atas situasi di dalam negeri yang bebas dari gangguan gerakan perlawanan rakyat. Kondisi ini akan memberikan keleluasaan bagi imperialis melalui kaki tangannya (Borjuasi komparador), tuan tanah, para kapitalis birokrat beserta partai-partainya mengambil keuntungan berlipat; memonopoli sumber daya alam, merampas tanah rakyat, menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat Indonesia, serta mendikte secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

V. Sikap dan Tuntutan rakyat

Digital Poster, By: Sudja

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka rakyat Indonesia harus menyatukan sikap dan tindakan untuk melawan seluruh kebijakan dan tindakan fasis yang memberangus demokrasi, merampas hak rakyat atas kebebasan berserikat, dan bependapat yang hakikatnya merupakan bagian dari skema imperialisme untuk semakin leluasa menghisap dan menindasrakyat dan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia. Organisasi rakyat di seluruh sektor segera mengkonsolidasikan organisasi, membangun aliansi sektoral dan multisektor baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Secara tegas menyatakan sikap untuk MENOLAK Perppu No. 2 Tahun 2017, dan menuntut:

  1. Segera Cabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang No.17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
  2. Hentikan segala bentuk pembatasan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang segala kebijakan dan tindakan negara yang menindas hak-hak demokratis rakyat.
  3. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perpu Nomor 02 Tahun 2017 yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat dalam berorganisasi dan berkumpul.

ooo000ooo

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

SEKRETARIAT:  Jl. Ketang-Ketang No.9 RT.03/RW.07 Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur. Kontak Person : Rudi HB Daman +6281213172878, Symphati Dimas +6282227526399,

Email : fpr1mei@gmail.com

Website : http://fprsatumei.wordpress.com,

Footnotes

[1] Institute for National and Democracy Studies (INDIES). Militarism and Acceleration of Infrastructure Development in Indonesia: Protectiong Corporate Profit, Violating Peoples Rights. diterbitkan dalam: Militarism and Democracy in Asia Pacific. Asia Pacific Research Network, Quezon City, Filipina, 2017.

[2]AS Garap Proyek MP3EI.  http://kemenperin.go.id/artikel/4067/AS-Garap-Proyek-MP3EIdiakses, Januari 2017

[3] Detik finance. 06 November 2015 http://finance.detik.com/read/2015/11/06/191647/3064522/4/darmin-ri-butuh-rp-4800-triliun-untuk-bangun-infrastruktur-hingga-2019, diakses Maret 2017.

[4] Kumparan.com. 17 Februari 2017. https://kumparan.com/wiji-nurhayat/jokowi-pembangunan-infrastruktur-tidak-mungkin-sepenuhnya-pakai-apbn, diakses Februari, 2017.

[5]Pusat Investasi Pemerinta (PIP) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. http://www.setjen.kemenkeu.go.id/Page/pusat-investasi-pemerintah , diakses April, 2017.

[1]U.S. Chamber of Commerce – Amcham Indonesia. Vital & Growing: Adding Up the US-Indonesia Economic Relationship. Investment Report, Semptember 2016.

[2] Survey by wordatlas.com, 2017.

[1]Murray Hiebert, Ted Osius, Gregory B. Poling. A U.S.-Indonesia Partnership for 2020. Center for Strategic & International Studies (CSIS), September 2013.

[1] Jones, T. (2012). America, Oil, and War in the Middle East. Journal of American History. Volume 99, Issue 1

Pp. 208-218. http://jah.oxfordjournals.org/content/99/1/208.full

[2] Houses passes $610 billion defence policy bill, despite Obama veto threat https://www.wsj.com/articles/house-passes-610-billion-defense-policy-bill-despite-obama-veto-threat-1463634882 akses 10 Januari 2017

[1]Counterinsurgency operation, www.us.army.mil  Headquarters, Department of Army  dan Peter Chalk “The US Army in Southeast Asia, Near Term and Long Term Roles” RAND

[2]http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2017/02/10-countries-export-major-weapons-170220170539801.html diakses pada 30 Februari 2017