Hidup Pahit di Tanah Perantauan (Potret kehidupan buruh sawit di Kalimantan Tengah)

5843
BERBAGI

Penderitaan yang tiada akhir

Pada dasarnya, buruh perkebunan kelapa sawit yang menetap di Kalimantan Tengah sebagian besarnya merupakan kaum tani yang tersingkir dari tempat asalnya di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara. Persoalan ekonomi yang berpangkal pada hilangnya tanah sebagai sumber hidup yang utama serta sempitnya lahan pekerjaan memaksa mereka mengadu nasib di tanah orang. Kenyataan atas tidak adanya jaminan kehidupan yang lebih baik atau harus melewati berbagai rintangan yang berat, sama sekali tidak melunturkan semangat mereka untuk tetap meninggalkan tanah kelahiran yang sangat dicintainya menuju perantauan.

Sebagian dari mereka didatangkan melalui program pemerintah (transmigrasi) dan sebagian yang lain memilih berangkat sendiri. Kelompok yang berangkat sendiri inilah yang jumlahnya paling besar dan terus bertambah setiap waktu. Berbekal informasi yang didapat sepotong-sepotong dari keluarga atau pengalaman dari kerabat dekatnya, maka semua yang dimiliki di tanah asal akan dijual untuk biaya merantau.

Saat ini, setidaknya terdapat lebih dari 500 ribu orang warga transmigran atau seperempat dari total dari jumlah total penduduk di Kalimantan Tengah[1] yang menggantungkan hidup pada perkebunan kelapa sawit dengan dengan menjadi petani plasma dan menjadi buruh perkebunan. Untuk buruh perkebunan sendiri, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 40 ribu orang yang terserap dalam 81 perkebunan besar swasta (PBS) dan bekerja di atas luasan lahan 910.749,24 ha[2]. Buruh-buruh perkebunan akan terus didatangkan seiring rencana pemerintah untuk meluaskan perkebunan kelapa sawit sejumlah 1,46 juta hektar di Kalimantan Tengah demi mengejar target produktivitas nasional 52 juta ton/tahun pada 2020. Program transmigrasi yang intinya bertujuan untuk memobilisasi buruh murah tetap saja dipertahankan oleh penguasa negeri ini sejak jaman Belanda untuk mengatasi soal bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan (sengaja diciptakan dan dipelihara pemerintah) akibat ketertundukannya pada kekuatan modal asing pimpinan AS.

Iming-iming mendapatkan tanah, rumah, jatah hidup, penggantian biaya transportasi, dan upah yang besar seketika sirna sesaat setelah buruh menginjakkan kaki dalam perkebunan kelapa sawit. Bekerja tanpa kenal waktu, beban kerja yang terus bertambah, upah yang minim dan terus dipangkas, tidak ada kejelasan tentang status pekerjaan, bermukim di tengah pedalaman dengan fasilitas yang buruk, dan tidak adanya perlindungan dari pemerintah adalah cerita harian dari buruh perkebunan.

Pemanenan buah adalah jenis pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan dalam perkebunan kelapa sawit dan merupakan ujung tombak perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Namun, justru buruh panen sering mendapat upah yang minim dan mendapat perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan. Upah borongan yang nilainya ditentukan secara sepihak oleh perusahaan dan sering berubah-ubah masih saja dipotong untuk biaya sewa alat, dan bayar denda/sanksi kerja. Pada prinsipnya, perusahaan hanya memberi upahnya yang nilainya akan terus ditekan. Bahkan, upah lembur yang seharusnya diterima buruh seringkali juga tidak diberikan oleh perusahaan dengan berbagai alasan. Seperti penuturan Edi (26 tahun), buruh bagian perbaikan alat berat yang mengangsur sepatu selama 3 bulan dan kerap tidak mendapat upah lemburnya.

“Setelah tanggungan sepatu saya lunas, sekarang lemburan saya sering dicoret oleh mandor tanpa alasan yang jelas. Padahal bulan depan saya butuh uang untuk nambahi biaya persalinan anak kedua saya.”[3] 

Dengan upah yang berkisar 1,5 – 2,5 juta/bulan dan kenaikan UMSK (upah minimum sektoral kabupaten) berkisar 10 – 15% per tahun tentu saja tidak sanggup menutupi kebutuhan hidup bulanan yang minimal 4 – 5 juta/bulan bagi buruh dengan 2 orang anak. Sehingga, sangat umum ditemukan di setiap perkebunan, seorang buruh berangkat saat matahari belum terbit dan pulang saat malam menjelang (05.00 – 19.00). Mereka juga sering mengikutsertakan istri dan anaknya demi mendapat tambahan penghasilan. Terlebih saat kondisi banjir buah atau musim panen buah mencapai puncaknya.

Alat kerja yang dibutuhkan (tiang penyangga/egrek, angkong, sabit, mata pisau/dodos, sepatu) harus diusahakan sendiri oleh buruh, baik dengan membeli sendiri di luar perusahaan maupun beli di dalam perusahaan dengan cara kredit melalui pemotongan upah selama 3-6 bulan[4]. Demi mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan alat kerja atau alat pelindung kerja, kebanyakan buruh kebun memilih untuk menggunakan alat kerja atau alat pelindung diri seadanya. Bahkan, seringkali mereka juga tidak menggunakan alat kerja atau alat pelindung diri saat bekerja. Meski, tindakan tersebut sangat beresiko terhadap keselamatan dan kesehatan dirinya.

Pemberian fasilitas umum dalam perkebunan juga belum bisa dikatakan layak bagi seorang manusia. Misalnya, minimnya fasilitas kesehatan, tidak tersedianya air bersih, dan penerangan yang terbatas. Pada akhirnya, keadaan ini akan berdampak pada membengkaknya pengeluaran harian di saat nilai upahnya yang terus dipangkas.

Theresia (28 tahun) buruh bagian pemupukan dan perawatan menceritakan pengalamannya terkait buruknya fasilitas kesehatan dari perusahaan.

“Kemarin waktu anak saya yang berusia 19 bulan mengalami panas tinggi sampai hampir kejang-kejang, hanya dibilang alergi oleh bidan di poliklinik perusahaan. Saya ga habis pikir…Makanya orang-orang disini mending ke puskesmas kecamatan atau ke Sampit daripada periksa disitu. Meski jauh tapi kita agak lega sedikit”

Pernyataan ini didukung oleh Mathius (31 tahun), seorang buruh bagian pengangkut buah yang sudah 4 tahun bekerja.

“Di setiap perkebunan memang kayak gitu..Kalau disini lebih parah pelayanannya, karena bulan lalu (Februari 2013) seingat saya sudah ada 5 bayi yang meninggal disini karena tidak mendapat perlakuan yang layak.”

Cerita-cerita seperti ini sangat umum ditemukan di berbagai pelosok perkebunan kelapa sawit. Kondisi penderitaan ini tentu saja akan melahirkan perlawanan buruh dalam berbagai bentuknya. Layaknya yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa tempat Kalimantan Tengah.

Meski upaya perlawanan buruh untuk menuntut haknya seringkali dibalas dengan tindakan kekerasan oleh perusahaan (baik secara tertutup maupun terbuka) dan sering dipatahkan. Tapi, perjuangan buruh untuk memperbaiki kualitas hidupnya tidak akan bisa dipadamkan oleh kekuatan apapun.  Berikut beberapa tindakan umum yang kerap dipakai perusahaan sebagai jawaban atas tuntutan pekerjanya[5] :

  1. Melakukan terror dan intimidasi dengan cara mem-PHK tanpa alasan yang jelas, mutasi kerja, menghapus bonus/tunjangan, dan menambah beban kerja;
  2. Meng-adu domba (baik dengan sesame pekerja maupun antar pekerja dengan warga sekitar kebun) dengan memakai issue SARA;
  3. Menempatkan TNI dan BRIMOB untuk mengawasi aktivitas buruh;
  4. Menuduh buruh melakukan tindak pidana (kriminalisasi), seperti pencemaran nama baik, membawa senjata tajam, mengancam, melakukan perusakan, pencurian, dsb.

Sekilas perjuangan buruh sawit PT. SPMN: Berorganisasi adalah Keharusan !

Perkebunan kelapa sawit milik PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) dengan luas 7.114 hektar yang berada di kecamatan Parenggean, kabupaten Kotawaringin Timur, adalah salah satu anak perusahaan TSH Group yang berbasis di Malaysia. Perusahaan yang merupakan salah satu pemasok utama CPO ke WIlmar Group ini mulai membuka kebunnya di atas lahan di 3 desa dan 2 kecamatan sejak 2007 lalu[6]. Setidaknya terdapat 1370 orang pekerja yang bergantung hidup pada perusahaan yang memiliki total 67.503 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Penetapan kebijakan secara sepihak dan sangat tergantung pada keputusan pimpinan pusat di Malaysia adalah pemicu lahirnya gejolak perlawanan buruh selama ini. Terutama menyangkut kebijakan pengupahan bagi buruh panen yang terus berubah-ubah. Bagian pemanenan sebagai jumlah mayoritas pekerja dalam perkebunan (± 536 orang) adalah motor penggerak dari rangkaian aksi perlawanan yang coba dilakukan sejak tahun 2010.

Namun, karena keterbatasan pengalaman dan pengetahuan dalam berjuang telah menyebabkan perjuangan mereka sering berhenti di tengah jalan. Beberapa kelompok yang ingin memanfaatkan perjuangan buruh demi kepentingan pribadi dan golongannya adalah salah satu sebab gagalnya perjuangan buruh kebun dalam mendapatkan haknya. Meski demikian, buruh-buruh kebun PT. SPMN telah mendapat pelajaran berharga tentang pentingnya menyatukan diri dalam sebuah organisasi sebagai alat perjuangan yang utama untuk mendesakkan tuntutan kepada perusahaan. Organisasi tersebut haruslah dibentuk berdasarkan kehendak bersama dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kepentingan banyak orang. Bukan organisasi yang dibentuk atau berasal dari pikiran orang per-orang dan mengandalkan kehebatan orang per-orang pula dalam berjuang. Pengalaman perjuangan pada tahun 2010 dan 2012 telah membuktikan hal tersebut. Bukannya perbaikan nasib yang didapat, tapi kekecewaan dan pengorbanan yang seharusnya dapat dihindari adalah  ganjaran yang harus diterima buruh.

Walaupun tuntutan utama terkait peningkatan upah (khususnya bagi buruh panen) dan perbaikan fasilitas umum belum juga dipenuhi oleh perusahaan. Tetapi, berkat gigihnya perjuangan yang dilandasi kuatnya persatuan buruh telah berhasil memaksa perusahaan untuk mau menjalankan kehendak buruhnya, antara lain :

  1. Pemberian hak normatif yang selama ini diabaikan seperti hak atas cuti melahirkan dan pemberian upah lembur
  2. Pengangkatan status bagi buruh lepas menjadi buruh tetap
  3. Penyediaan angkutan antar jemput bagi anak sekolah
  4. Penyediaan ambulan
  5. Pemasangan tiang listrik untuk menambah waktu penerangan di pemukiman

Berkat diwujudkannya tuntutan di atas, setidaknya telah terdapat 20 buruh yang di-PHK. Sementara sebagian lain yang masih bertahan akan dipaksa untuk segera angkat kaki dari perkebunan dengan cara diteror dan diintimidasi dari waktu ke waktu. Baik dengan cara terselubung maupun terang-terangan dan baik dengan cara halus maupun kasar. Beberapa kawan pengurus atau anggota yang tidak tahan menghadapi serangan balik dari perusahaan tersebut akan berhenti berjuang dan mencari pekerjaan lain atau memilih berpihak sepenuhnya pada tuan kebun.

Dalam perjalanannya, sebagian besar buruh SPMN masih memiliki semangat juang dalam memperbaiki kehidupannya. Kenyataan bahwa tidak ada sesuatu yang akan diberikan cuma-cuma (meski hal tersebut menjadi kewajiban dan akan kena sanksi jika tidak ditunaikan) oleh siapapun sehingga butuh perjuangan yang gigih untuk mendapatkannya secara bersama-sama adalah keyakinan yang masih dipegang buruh SPMN. Keyakinan yang lahir dari proses panjang perjuangan buruh kebun PT. SPMN dalam upayanya untuk memperbaiki kualitas kehidupan keluarga di tanah perantauan


[1]   Jumlah warga transmigrasi pada tahun 2013 (Disnakertrans Prov.Kalteng). Sementara jumlah penduduk Kalimantan Tengah sebesar 2.202.599 jiwa (BPS Prov.Kalteng, 2010).

[2]   Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah tahun 2013, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan tengah Juni 2013

[3]   Hasil wawancara saat bulan Juni 2013

[4]   Tiang penyangga/egrek yang panjangnya 6-7 meter dan berbahan baja seharga 1,2 juta hanya ditanggung 50% oleh perusahaan, sisanya diangsur buruh (pengalaman di PT. Buana Arta Sejahtera-Sinar Mas Grup). Sementara di PT. SPMN (TSH Grup), sepatu safety bagi operator alat berat seharga 300 ribu harus diangsur maksimal 3 bulan oleh buruh.

[5] Pengalaman buruh PT. SPMN ketika menuntut peningkatan upah dan perbaikan fasilitas melalui aksi mogok dan perundingan selama bulan Agustus 2013 – Januari 2014

[6] Laporan tahunan  TSH Group tahun 2011 dalam www.tshgroup.com