Kebijakan Yang Merampas Tanah Menjadi Batu Sandungan Bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

872
BERBAGI
foto. diambil dari zonamerah86 wordpress.com

 “Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah, wilayah dan sumber daya yang dimiliki dengan cara lain. — (UN DRIPS Pasal 26 ayat2 )”

Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat atau sering juga di sebut masyarakat hukum adat terus mengalami kemunduran di Indonesia. Ditengah upaya perjuangan masyarakat adat untuk mendapat pengakuan dan perlindungan, semakin marak pula pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dalam berbagai bentuk.

Masyarakat adat di Indonesia adalah penduduk asli yang secara-turun temurun mendiami berbagai wilayah di Indonesia. Umumnya masyarakat adat hidup di desa, pedalaman, ataupun di daerah pesisir. Masyarakat adat hidup dari mengelola hasil alam dan memiliki tradisi untuk memelihara alam untuk kelestarian dan kehidupan generasinya yang akan datang.

Dalam perkembangan saat ini tradisi dan kehidupan masyarakat adat banyak dihadapkan pada tuduhan hukum dan tuduhan criminal oleh berbagai kepentingan yang mengaku memiliki klaim atas tanah ulayat tempat hidup masyarakat adat. Kita tentu masih ingat kriminalisasi terhadap Amaq Wir, Masyarakat Adat di Jurang Koak NTB, masyarakat yang mengolah tanah ulayatnya di kriminalkan karena di tuduh masuk tanpa ijin di wilayah Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Bahtiar bin Sabang, warga komunitas adat Turungan Baji di Kabupatan Sinjai, Sulawesi selatan divonis pidana penjara selama 1 tahun subsider 1 bulan pada Juni 2015 silam karena dituduh mencuri 40 pohon kayu di kebunnya sendiri, yang ternyata juga diklaim Dinas Kehutanan Sinjai sebagai kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Kekerasan, kriminalisasi dan pelanggaran hak masyarakat adat tidak hanya terjadi di dua tempat saja, masyarakat adat Oppu Bullus di Sumatera Utara, masyarakat adat Seko di Sulawesi Selatan, masyarakat adat Amungme di Papua, masyarakat adat Talonang di Sumbawa, masyarakat adat Paser di Kalimantan Selatan, masyarakat Dayak Punan Hovongan di Kalimantan Barat dan masih banyak masyarakat adat yang haknya dilanggar dan kini menjadi sasaran kekerasan serta kriminalisasi.

Dasar hukum pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (Indigenous Peoples)

Melihat berbagai kenyataan yang dialami oleh masyarakat hukum adat di Indonesia, tentu tidak berlebihan jika kita berpendapat bahwa Berbagai hukum dan perlindungan yang ada belum dapat diimplementasikan oleh pemerintah.

Jika merujuk pada peraturan Internasional dan peraturan hukum di Indonesia, hak masyarakat adat di akui dan dilindungi dalam berbagai peraturan. Ditingkat internasional terdapat  Peraturan dan perjanjian internasional tentang Hak Masyarakat Adat. Pada tahun 1989, di deklarasikan konvensi International Labour Organization (ILO) tentang masyarakat adat (Indigenous and Tribal Peoples Convention) dalam Konvensi ILO 169.

Konvensi tersebut didasari kondisi bahwa di banyak bagian dunia, masyarakat hukum adat tidak dapat menikmati hak-hak asasi-nya. Maka Konvensi ILO 169 mengatur soal hak masyarakat adat atas perlindungan HAM, Kebebasan dasar, pengembangan budaya, bebas dari ancaman dan paksaan, hak atas tanah, pekerjaan, pendidikan dan jaminan social.

Konvensi 169 menegaskan dalam pasal 3 bahwa “Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi.

Selain itu pada pasal 14 juga Konvensi 169 menjelaskan mengenaik hak atas tanah “Hak-hak atas apa yang dimiliki dan apa yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan terhadap tanah-tanah yang secara tradisional mereka tempati harus diakui”

Selain itu masyarakat adat juga diatur dalam United Nations Declaration on the Rights of Indigenous PeopleS (UN-DRIPS) tahun 2007. UN-DRIPS mengatur hak masyarakat adat atas kemerdekaan menjalankan kebudayaan dan tradisi, perlindungan kebebasan dasar, jaminan penguasaan atas wilayah, tanah dan sumber hidup serta jaminan mendapatkan pengakuan atas segala haknya.

Sedangkan di Indonesia, terdapat berbagai Peraturan hukum dan perundangan di Indonesia, meskipun belum ada Undang Undang yang secara khusus di buat untuk melindungi dan menjamin hak masyarakat adat. Namun hak dan perlindungan terhadap masyarakat adat dijamin dalam UUD 1945 Amandemen kedua. Setidaknya terdapat tiga ketentuan utama dalam UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 18B ayat (2) : Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang.

Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; Pasal 32 ayat (1) : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selain UU dasar 45, terdapat Ketetapan MPR No.IX/MPR/2001  tentang Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan SDA,  dalam Pasal 4 : “ Pembaruan agraria dan pengelolaan SDA harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam ayat (j), yaitu: mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/alam. “

Pengakuan terhadap masyarakat adat juga tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA disebutkan bahwa pelaksanaan hak menguasai dari negara dalam pelaksanaannya bisa dikuasakan kepada daerah daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat.

Dalam hal ini masyarakat hukum adat bisa menerima delegasi kewenangan penguasaan negara atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam. Jika ada bidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara), termasuk yang berasal dari tanah bekas hak erfpact bahkan bekas hak guna usaha (HGU), penguasaannya dapat didelegasikan kepada masyarakat hukum adat, agar tujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bisa dicapai.

Kemudian penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam pengaturan pengakuan keberadaan hak ulayat. Hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi”.

UUPA pasal 5 menjelaskan bahwa “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatau dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Juga memuat tentang pengakuan terhadap masyarakat adat . Pasal 5 ayat 3 :“ Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Pasal 6 ayat 1 dan 2 : (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Secara umum peraturan Internasional dan Nasional menjamin hak masyarakat adat dan perlindungan atas seluruh haknya yaitu :

  1. Hak Asasi Manusia, yaitu hak mendapatkan kebebasan untuk hidup, berekspresi, berpendapat, berorganisasi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan tanpa diskriminasi dan tanpa ancaman terhadap tindak kekerasan
  2. Hak Menjalankan Kehidupan dan institusi Ekonomi, Politik, Budaya dan aturan-aturan Mayarakat adat.
  3. Hak politik dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan hidupnya. serta mengembangkan pranata pembuatan keputusan sendiri. Bahkan masyarakat adat harus diminta persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan undang undang atau tindakan administratif yang mempengaruhi kehidupannya.
  4. Hak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pemaksaan.
  5. Hak sebagai pekerja, yaitu bebas dari diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, dalam bekerja dan mendapatkan upah yang sesuai kebutuhan hidupnya.
  6. Hak Ulayat (Hak Kolektif) dan hak individu atas tanah. Hak ulayat masyarakat hukum adat hendaknya dipahami sebagai pengakuan terhadap kedaulatan ekonomi masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumber kekayaan alamnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh warga masyarakat hukum adat.
  7. Hak Individual Masyarakat hukum adat atas tanah. UUPA mengatur bahwa hak-hak individual atas tanah warga masyarakat hukum adat diakui dan dapat dikonversi atau ditegaskan haknya menjadi hak milik atau hak pakai sesuai dengan karakter haknya. Dengan demikian, warga masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak atas tanah berdasarkan hukum adat, tanpa harus melalui pemberian hak dari negara.

Implementasi Perlindungan Masyarakat adat

Perampasan tanah ulayat, pengambil alihan wilayah adat, kekerasan, kriminalisasi  dan pengrusakan lingkungan adalah masalah utama yang saat ini menjadi persoalan dan ancaman bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat adat. Wilayah adat dan tanah ulayat yang selama ini sebagai tempat menjalankan kehidupan ekonomi, social dan budaya telah banyak yang beralih kepemilikan dan di rusak. Akibatnya masyarakat adat kini harus tersingkir dari wilayahnya atau kehilangan sumber penghidupannya. Seandainya mencoba bertahan menjalankan kehidupan masyarakat adat pun sering berhadapan dengan kekerasan dan kriminalisasi.

Masyarakat adat yang hidup di daerah pedalaman, kawasan hutan, ataupun pesisir tidak lagi memiliki kebebasan menikmati dan memelihara hasil alam untuk kehidupannya dan generasi yang akan datang. Ekspansi perkebunan besar, ijin pertambangan, taman nasional, kawasan konservasi, wilayah bisnis, aktivitas reklamasi dan lain sebagainya kini banyak bercokol diatas tanah ulayat masyarakat adat. Tentunya penerbitan ijin dan peraturan dari pemerintah pula yang membuat aneka bisnis dan perusahaan tersebut dapat beroperasi di wilayah adat.

Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mengklaim tanah seuas 40.000 hektar, termasuk didalamnya wilayah dan tanah adat masyarakat di dusun Jurang Koak. Tanah masyarakat adat yang secara turun temurun di jadikan tempat hidup sejak ratusan tahun lalu telah terampas oleh TNGR yang di tetapkan berdirinya pada tahun 1997. Akibatnya masyarakat adat tidak dapat lagi beraktivitas, mengelola lahan dan melestarikan wiayah adat yang berada di kawasan hutan tersebut.

Kejadian hampir serupa terjadi terhadap Suku Anak Dalam (SAD) di Jambi wilayah adat yang selama ini di kelola telah di kuasai oleh perusahaan yang bergerak di bidang bisnis konservasi (PT. REKI). PT. REKI menguasai lahan konsesi seluas 101.000 hektar yang didalamnya terdapat wilayah adat masyarakat SAD. Dampaknya masyarakat adat SAD kehilangan kebebasan untuk mengelola wilayah adatnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Perampasan tanah di Indonesia termasuk tanah adat atau ulayat semakin marak dengan berbagai kemudahan perijinan investasi yang di keluarkan pemerintah melalui berbagai paket kebijakan ekonominya. Kemudahan pemberian ijin penguasaan lahan luas tidak sebanding dengan upaya perlindungan hak masyarakat atas tanah yang telah di atur oleh hukum internasional maupun nasional.

Tergusurnya masyarakat adat dari wilayah hidupnya tentu mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat dan generasinya kedepan yang seharusnya dilindungi negara. Seperti yang terjadi  masyarakat adat Oppu Bullus di Sumatera Utara, masyarakat adat Seko di Sulawesi Selatan, masyarakat adat Amungme di Papua, masyarakat adat Talonang di Sumbawa, masyarakat adat Paser di Kalimantan Selatan, masyarakat Dayak Punan Hovongan di Kalimantan Barat dan masih banyak masyarakat adat yang haknya dilanggar dan kini menjadi sasaran kekerasan serta kriminalisasi.

Hal ini dapat terjadi karena pemerintah belum konsisten menjalankan peran melindungi kehidupan masyarakat adat yang di atur dalam Konvensi 169, DRIPS, UUD 1945, Undang Undang HAM dan juga pelaksanaan UUPA no 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Selain itu masih banyak masyarakat adat yang belum mendapat pengakuan dari pemerintah meski secara factual kehidupan masyarakat adat masih dan telah berlangsung ratusan hingga ribuan tahun lamanya.

Pemerintah sendiri belum secara aktif menjalankan kerjasama dengan masyarakat adat untuk melakukan identifikasi masyarakat adat sebagai bagian dari proses pengakuan. Selain itu inisiatif masyarakat adat mendapat pengakuan berhadapat dengan birokrasi dan prosedur yang tidak memudahkan.

Seperti yang terjadi di Kalimantan Barat. Masyarakat adat sub Suku Dayak, Punan Hovongan yang bekerjasama dengan organisasi tani Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) untuk memperjuangkan pengakuan masyarakat adat beserta wilayah adatnya justru di tuding pemerintah setempat sebagai kelompok yang meresahkan masyarakat dan mengancam NKRI.

Suku Punan Hovongan adalah sub suku dayak yang tinggal dan hidup di pedalaman, mereka sudah beribu-ribu tahun mendiami tanah leluhurnya, jauh sebelum NKRI berdiri bahkan jauh sebelum kedatangan Kolonial Belanda dan Jepang. Desa tanjung lokang dan sekitarnya tempat hidup masyarakat hukum adat Punan Hovongan dimasukkan oleh pemerintah kedalam wilayah Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) sejak tahun 1982 dan diperluas pada tahun 1992 dengan klaim luas mencapai 800.000 hektar, yang tentunya berada di atas tanah ulayat Punan Hovongan.

Penetapan zonasi oleh TNBK telah merampas kebebasan hidup masyarakat Hovongan di atas tanah leluhurnya. Masyarakat hovongan dibatasi untuk hidup dan beraktivitas produksi 5 km dari bibir sungai. Bahkan pada tahun 2011 TNBK juga melakukan pembakaran pondok ladang dan mensita alat kerja milik masyarakat.

Permasalahan penegakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat

Persoalan belum tegaknya perlindungan masyarakat adat dan belum adanya upaya serius pemerintah mengakui keberadaannya di berbagai tempat adalah ancaman serius terhadap kemanusiaan. Tanpa adanya perlindungan dan pengakuan, hak hidup dan menjalankan seluruh sistem yang dimiliki masyarakat adat akan terampas. Hal ini di perparah dengan penerbitan ijin ekspansi berbagai perusahaan atau badan pemerintah yang menguasai lahan luas di atas wilayah atau tanah masyarakat adat.

Perampasan tanah, kekerasan, kriminalisasi, intimidasi dan perusakan wilayah adat adalah gambaran belum dihormatinya HAM serta hak masyarakat adat untuk hidup, berkembang, menjalankan sistem adatnya serta hak kedaulatan atas wilayah adat.

Jika pemerintah konsisten melindungi dan mengakui keberadaan masyarakat adat, maka sudah sepatutnya pemerintah mencabut seluruh ijin usaha atau ijin penguasaan lahan diatas wilayah dan tanah adat, baik itu perusahaan perkebunan, taman nasional, pertambangan, bisnis konservasi, perusahaan hutan dan ijin penguasaan lainnya.

Selain itu seluruh hak masyarakat adat yang di ambil alih atau di rusak harus dipulihkan oleh Negara demi penghormatan HAM dan hak masyarakat adat di Indonesia. Langkah lain yang perlu di ambil pemerintah adalah memberikan pengakuan terhadap seluruh masyarakat adat di Indonesia termasuk atas wilayah adat dan seluruh sistem adat yang di punya.

Masyarakat adat adalah bagian sejarah kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia yang turut menderita di bawah penjajahan colonial belanda, jajahan jepang dan ambil bagian dalam memerdekakan Indonesia. Masyarakat adat juga terbukti sebagai pelestari lingkungan sejati yang menjaga wilayah adatnya di hutan, di gunung dan pesisir hingga dapat di wariskan ke generasi yang ada saat ini dan mendatang. Segala tudingan negative bahwa masyarakat adat sebagai perusak hutan, pencuri kayu dan pembakar lahan tentunya tidaklah benar dan suatu bentuk kriminalisasi yang anti kemanusiaan.

Karena kecintaan masyarakat adat akan kelestarian sumber hidup dan alamnya, masyarakat adat hanya menggunakan hasil alam seperlunya untuk kebutuhan sehari hari, dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka sendiri. Tentu cara hidup masyarakat adat ini berbeda dengan perusahaan perkebunan, pengusaha HPH atau tambang yang melakukan eksploitasi alam besar besaran demi keuntungan besar tanpa mengindahkan dampak bagi lingkungan dan masyarakat setempat. Kecintaan masyarakat adat atas wilayah hidupnya pula yang menyebabkan lahirnya perjuangan masyarakat adat menentang pengambilan dan perusakan lingkungan di wilayah adatnya.

Tanpa adanya pengetahuan pemerintah tentang masyarakatnya termasuk masyarakat adat tentu sulit mengharapkan lahirnya pengakuan dan perlindungan dari Negara. Jika pemerintah hanya berpikir keuntungan ekonomi sesaat maka pelanggaran HAM dan hak masyarakat adat akan terus terjadi. Maka desakan terhadap pemerintah untuk melindungi dan mengakui masyarakat adat secara menyeluruh penting untuk di perluas. Selain itu dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan haknya serta mempertahankan wilayah adatnya perlu diperbesar demi penghormatan atas HAM, hak masyarakat adat, kelestarian lingkungan dan Indonesia yang lebih baik.

Pengakuan terhadap masyarakat adat, tidak cukup dengan melembagakan adad nya secara formil, mengkomersilkan kebudayaanya atau bahkan menetapkan hutan adat. pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat haruslah menghormati dan memberikan hak bagi masyarakat adat terhadap tanah ulayatnya untuk dikelola secara merdeka,, menjalankan hukum adat dan kebudayaanya serta mendukung mereka dalam mengembangkan diri.