Kepentingan di Balik Masifnya Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan Jokowi

1624
BERBAGI
Infrastruktur_Poster_Kompasiana

Mega Proyek Bandara internasional Jawa Barat (BIJB) yang berlokasi di Kabupaten Majalengka adalah bagian dari proyek infrastruktur yang menjadi andalan pemerintahan Jokowi-JK. Proyek ini terkesan dipaksakan walaupun telah mendapat penolakan dari masyarakat yang melakukan aksi-aksi lebih dari 10 tahun lamanya.

Pembangunan bandara dan kawasan bisnis Aerocity diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari 50 trilyun rupiah yang didanai dari APBD Pemprov Jawa Barat, APBN dan sisanya masih mencari dana dari investor dalam negri maupun asing. Ironisnya anggaran besar tersebut di gelontorkan saat pemerintah mengalami deficit anggaran dan melakukan pemotongan anggaran dalam APBN 2016 terutama pemotongan anggaran untuk kebutuhan social dan subsidi masyarakat.

Maka yang menjadi pertanyaan apakah dasar pemerintah tetap bersikeras menjalankan proyek BIJB bahkan tanpa mengindahkan penolakan masyarakat ataupun tanpa memberikan kejelasan nasib rakyat yang akan tergusur.

Peran Negara Imperialis dalam proyek pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur satu program utama pemerintahan Jokowi-JK. Itu tercermin dalam berbagai pernyataan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur serta upaya untuk menarik berbagai investasi ke dalam pendanaan proyek pembangunan infrasruktur Indonesia. Terbaru dan kemudian menjadi kontroversi adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Untuk melaksanakan berbagai macam proyek infrastruktur itu, pemerintah Jokowi menetapkan kebutuhan dana mencapai sekitar Rp 4.800 Triliun hingga 2019. Sementara kemampuan pemerintah hanya sekitar Rp 1.131 triliun, sehingga ada kekurangan dana yang cukup besar.

Bagaimana pembangunan infrastruktur bisa begitu masif ketika dunia sedang mengalami krisis akibat kemandekan pertumbuhan ekonomi, baik itu di Amerika Serikat, Uni Eropa, Tiongkok, maupun Jepang.

Investasi dalam proyek infrastruktur merupakan aset penting karena menjadi jalan utama bagi ekspor modal maupun kelebihan produksi hasil industri untuk bisa berputar dan melahirkan mega profit dari berbagai negeri yang tergantung atas investasi dan utang. Jerat baru atas utang proyek infrastruktur akan memperpanjang perhambaan berbagai negeri atas investasi dan utang.

Selain kampanye perang dan agresi yang terus dilancarkan, proyek infrastruktur juga memiliki peranan yang sama dalam menggerakan modal dan industri milik imperialis seperti Amerika serikat, Uni Eropa dan Jepang.

Dana internasional yang disediakan untuk proyek infrastrukur kian bertambah sejak 2014. Pada tahun 2014 misalnya, dana yang tersedia mencapai US$ 24,2 miliar atau naik 45% dari tahun sebelumnya. Melalui komando Bank Dunia dibentuk lembaga Publik Private Partnership [PPP] dengan mengumpulkan pemerintah, lembaga pembangunan dan investor swasta untuk mendanai proyek infrastruktur global. Ini kemudian dikenal dengan Global Infrastructure Facilities [GIF] yang berada di bawah Bank Dunia.

GIF menjadi kolaborasi bagi negara donor, bank pembangunan multilateral dan untuk bersama-sama membiayai pembangunan infrastruktur dalam skema PPP ke berbagai negeri dengan sasaran pasar yang sedang berkembang [emerging market] maupun negara yang dianggap sedang tumbuh [emerging country] seperti Tiongkok, India, Bangladesh, Brasil, Afrika Utara maupun Indonesia yang diperkirakan membutuhkan dana sebesar US$ 1 triliun untuk 5 tahun kedepan.

Negara dan Lembaga-lembaga imperialis saat ini berlomba-lomba untuk memberikan bantuan utang untuk berbagai proyek infrastruktur. Disaat pemerintah di Negara-negara seperti Indonesia didanai untuk pembangunan infrastruktur, pada saat yang bersamaan negara imperialis mendesak agenda perdangangan bebas agar barang dan modalnya bisa masuk tanpa hambatan ke Negara berkembang. Seperti saat ini yang sedang marak perundingan perdagangan bebas dan investasi yaitu RCEP, TPP dan perundingan lain dalam WTO.

Berbagai skema “kerja sama-kemitraan ekonomi dan perdagangan” lintas regional Asia-Pasifik tersebut adalah wadah dari berbagai skema investasi, perdagangan barang dan jasa, lalu lintas pekerja yang akan lebih cepat dan murah jika ditunjang bersamaan dengan pembangunan infrastruktur utama.

Peran pemerintah Indonesia

Kedudukan Indonesia menjadi sangat penting dalam proyek infrastruktur sebagai bagian besar dari pembangunan jalur penghubung antar-wilayah dan antar Negara. Terbangunnya infrastruktur di Indonesia digunakan untuk mendukung peredaran barang dan jasa serta perdagangan milik imperialis dan koleganya di Indonesiaa.

International Finance Coorporation [IFC], lembaga yang dibentuk Bank Dunia menyatakan jika Indonesia ingin terus bersaing sebagai negara yang tumbuh secara ekonomi, maka proyek infrastrukur sangat penting sebagai syarat agar modal asing mau masuk ke Indonesia.

Bersama Bank Dunia, IFC menyalurkan utang bagi pemerintah Indonesia sebesar US$ 12 miliar untuk 4 tahun. Di luar itu tiap-tiap lembaga tersebut telah menggelontorkan US$ 1 miliar pada awal tahun 2016 ini. IFC pula yang kemudian memberi modal kepada Jokowi untuk menghimpun dana ke dalam perusahaan pembiayaan infrastruktur bernama PT Sarana Multi Infrastruktur. Selain dana asing pemerintah juga memanfaatkan dana masyarakat yang ditarik melalui berbagai skema seperti BPJS.

Sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur Indonesia dipastikan semakin bertambah. berbagai lembaga keuangan domestik dan internasional seperti Indonesia Infrastructure Fund [IIF], Japan Bank For International Cooperation [JBIC], ADB, Bank Dunia hingga yang terbaru AIIB siap membiayai proyek infrastruktur yang tersebar di Indonesia.

Deputi Gubernur Bank of Japan Hiroshi Nakaso pernah menggambarkan bagaimana perbankan di Jepang selama ini aktif mendorong pembiayaan untuk proyek-proyek jangka panjang di Indonesia.  Baru-baru ini pada 31 Mei Kementerian PUPR menyatakan telah menandatangani MOU lima proyek strategis, diantaranya pembangunan jalan akses pelabuhan Patimban sepanjang 8,1 km empat lajur dua arah dengan 1,12 triliun. Proyek Jakarta sewerage system atau pembangunan instalasi pengolahan air limbah. Proyek tol dalam kota Bandung. Proyek Bali Beach degan nilai 1,2 triliun. Proyek system keamanan kerjasama anti teroris alat deteksi wajah untuk GBK dalam menyambut Asian game 2018, senilai 59,5 miliyar.

Hal yang sama juga berlaku untuk investasi pemerintah Tiongkok yang akan membiayai pembangunan 4 jalan tol yaitu Solo-Kertosono senilai Rp 2,83 triliun, Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisundawu) senilai Rp 3,4 trilun, Balikpapan-Samarinda senilai Rp 763 miliar serta jalan tol Manado-Bitung dengan pinjaman senilai Rp 1,24 triliun.

Pemerintah Indonesia di minta berperan dalam menyediakan lahan dan merubah aturan-aturan demi masuknya modal asing. Tentunya pengadaan tanah bagi investasi dan proyek infrastuktur banyak mendapatkan perlawanan rakyat. Perlawanan muncul karena pengadaan tanah banyak mengorbankan rakyat serta menggusur kehidupan rakyat. Akan tetapi pemerintah Indonesia juga diminta dan didanai untuk memberikan jaminan “keamanan” agar proyek dan investasi dapat berjalan mulus. Maka semakin sering kita melihat pengerahan ribuan aparat untuk melakukan penggusuran atas nama pengamanan.

Fakta itu mencerminkan bahwa pembangunan infrastruktur sama sekali tidak berorientasi kepada kesejahteraan rakyat maupun membentuk industri nasional yang tangguh. Liberalisasi dan privatisasi berarti pencabutan subsidi dan anggaran social seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, sebagus apapun pembangunan infrastruktur yang dijalankan pemerintahan Jokowi tidak akan memberikan pelayanan yang murah dan terjangkau untuk kebutuhan rakyat Indonesia.

Pengabdian dan ketergantungan modal pembangunan terhadap investasi dan utang luar negeri akan mendorong sebuah negeri semakin jauh ke dalam jeratan utang pembangunan. Sebaliknya, mobilisasi tanah disertai pengusiran paksa, penggusuran hingga kekerasan terhadap rakyat di berbagai sektor akan semakin masif. Tanah yang subur sebagai sumber ekonomi rakyat akan terganti dengan aspal dan bangunan para pebisnis local dan asing.

Penderitaan rakyat akan terus bertambah karena hutang proyek pembangunan akan dipikul oleh rakyat melalui berbagai pungutan dan kenaikan harga yang semakin menjerat leher. Barangkali kita akan melihat jalanan bagus, tol panjang, gedung-gedung tinggi hingga pabrik-pabrik di seluruh pelosok negeri. Tapi, semua itu bukan milik rakyat, bukan milik Indonesia dan yang paling penting adalah melalui itu semua kita disetir dan dikendalikan.