Komite Nelayan Pantai Selatan Gelar Rapat Umum Anggota

154
BERBAGI
Rapat Umum Anggota, Komite Nelayan Pantai Selatan, Minggu 31 Januari 2016

Ratusan nelayan yang tergabung dalam Komite Nelayan Pantai Selatan-Aliansi Gerakan Reforma Agraria (KNPS-AGRA) melakukan Rapat Umum Anggota (RUA) yang ke tiga, dilaksanakan pada hari minggu 31 Januari 2016 bertempat di dusun Sukamaju desa Kuala Karang kecamatan Teluk Pakedai kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat.

Perkuat dan perbesar organisasi untuk perjuangkan hak atas laut, tanah dan sumberdaya alam demi kesejahteraan nelayan dan rakyat Indonesia menjadi tema dalam rapat umum anggota KNPS. selain untuk membahas masalah-masalah organisasi, RUA juga sebagai sarana bagi organisasi dan masyarakat desa Kuala Karang dalam merumuskan langkah untuk menghadapi ancaman Monopoli tanah dan zonasi laut yang mengancam penghidupan nelayan dan masyarakayt desa Kuala Karang

Sona Gamut selaku ketua KNPS terpilih menyampaikan bahwa persoalan utama nelayan di laut adalah adanya Zonasi laut seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang kawasan pesisir dan pulau-pulau terpencil, hal ini bertujuan membatasi area tangkap nelayan tradisional di negri ini guna memberikan peluang untuk mendorong investasi dan program utang luar negri berkedok konservasi di bidang maritim atau kelautan yang hanya memeberikan keuntungan bagi perusahaan besar kapal penangkap ikan, tuan kapal besar yang memiliki izin berlayar serta yang paling utama adalah keuntungan besar bagi imperialisme As melalui Bank Dunia, padahal selama ini nelayan tidak mengenal batas dalam melaut.

saat ini nelayan tradisional juga menghadapi berbagai larangan seperti dalam Peraturan mentri kelautan dan perikanan No 1 tahun 2015 tentang penangkapan Lobster (Panulirus spp), kepiting (scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) dan Peraturan Mentri Kelautan dan Perikanan No 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). Kedua peraturan tersebut merupakan lanjutan yang membatasi kerja nelayan tradisional di Indonesia. Nelayan dilarang menangkap Lobster,Kepiting dan rajungan di luar ukuran yang ditentukan dan dalam keadaan bertelur. nelayan kecil juga dilarang menggunakan berbagai alat tangkap yang selama ini banyak digunakan oleh nelayan tradisional seperti pukat trawls dan pukat hela.

Kebijakan yang seharusnya melindungi kelangsungan hidup dan penghidupan nelayan tradisional malah semakin membatasi hidup dan penghidupan nelayan. Karena di Kuala Karang masih banyak nelayan miskin yang menggunakan pukat Mini Trawls dan pukat tarik skala kecil juga terkena dampak pelarangan-pelarangan tersebut.

senada dengan Sona, Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria kabupaten Kuburaya Herlina menerangkan bahwa nelayan dan masyarakat di desa Kuala Karang bukan hanya menghadapi persoalan dilaut tapi juga didarat, mereka dihadapkan dengan monopoli dan perampasan tanah untuk perusahaan tambak ikan dan penunjukan sebagian besar wilayah desa Kuala Karang sebagai hutan lindung. Saat ini setidaknya sudah ada 7 buah tambak besar di desa Kuala Karang milik pengusaha atas izin rekomendasi yang diberikan kepala desa pada 2008 dan dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Pontianak pada tahun 2007. Meski mendapat penolakan keras dari sebagian besar masyarakat desa Kuala Karang, namun berbagai cara dilakukan pengusaha untuk terus merampas tanah masyarakat desa Kuala Karang agra dapat tetap menjalankan usaha tambak, namun setidaknya penolakan masyarakat selama ini membuahkan hasil, sebab saat initersisa 2 tambak yang operasional.

Selain oleh pengusaha, perampasan tanah juga dilakukan langsung oleh Negara dengan menunjuk dan menetapkan hutan yang selama ini dikelola dan di manfaatkan oleh masyarakat sebagai Hutan Lindung melalui SK Menhutbun No. 259/KPTS/2000 tentang penunjukan sebagian besar wilayah desa Kuala Karang sebagai Hutan Lindung (HL). Hal ini semakin diperkuat dengan SK. 733/Menhut-II/2014. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa masyarakat tidak memilik hak untuk mengelola tanah, hutan dan kekayaan alamnya. Padahal selama ini hutan didesa Kuala Karang adalah lahan pemukiman dan pertanian warga yang pada tahun 1978 terkena banjir besar sehingga seluruh pohon kelapa tumbang, beriringan dengan itu terbawalah pohon bakau, nipah dll yang hingga saat ini di lestarikan dan dijaga oleh masyarakat untuk menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat baik sebagai sumber kembang biaknya kepiting dan kerang, lebah madu maupun penopang bagi kebutuhan kayu dan nipah bahkan.

Disamping itu, ancaman kriminalisasi baik dilaut maupun didarat semakin besar bagi masyarakat desa Kuala karang dengan berbagai pelarangan dilaut, maupun penunjukan HL dan pemberian ijin bagi pengusaha serta patroli Polairud yang membuat nelayan ketakutan.

lebih lanjut Herlina menjelaskan bawa desa Kuala Karang juga menjadi incaran para pengusaha baik di sektor perikanan, pertanian maupun perkebunan. Seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit (PT. Cipta Tumbuh Berkembang) yang terus menebarkan bujuk rayu melalui agen-agennya agar masyarakat tidak menolak masuknya perkebunan sawit di desa ini. Inilah penyebab sarana dan prasarana umum seperti jalan, sarana pendidikan dan kesehatan di desa Kuala Karang tidak diperhatikan oleh pemerintah mulai dari desa sampai atasnya, untuk dijadikan alasan bisa masuknya perusahaan dan memecah belah persatuan masyarakat seperti yang terjadi tahun 2008 ketika mereka hendak memasukkan perusahaan tambak.

Oleh karena itu, menurut Herlina masyarakat desa Kuala Karang harus memperkuat dan memperbesar organisasinya untuk menghadapi setiap persoalan dan tantangan yang mengancam keberadaan masyarakat baik di laut maupun di darat dengan meningkatkan kembali kerja ladang dan budaya Kleleng dalam bertani atau gotong royong dalam membangun desa.

Rapat Umum Anggota KNPS saat ini, adalah usaha untuk memeprkuat persatuan masyarakat, karenanya program utama dalam organisasi haruslah dapat memperluas keanggotaan untuk tempat belajar masyarakat sekaligus sebagai alat perjuangan.