Penjajahan IMF dan Bank Dunia (WB) Melalui Utang dan Investasi

5805
BERBAGI
Do. SindowNesw.com

PENGANTAR

Masyarakat dunia terus menjadi tumbal rakusnya sistem kapitalisme monopoli dunia (Imperialisme), yang kenyataannya terus membawa krisis demi krisis yang bebannya selalu ditimpakan diatas pundak rakyat. Imperialisme terus memaksakan kebijakan ekonomi Neoliberalnya diberbagai negeri melalui berbagai skema dan menggerakkan seluruh Instrumen penghisapannya. Lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan globalnya seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund-IMF),  Bank Dunia (World Bank-WB) dan, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization-WTO) yang  dilahirkan dari sistem Bretton Woods yang dibentuk sebagai penggerak ekonomi dan keuangan global paska Perang Dunia dan Depresi besar (Great Depression) tahun 1930an.

Pada tahun ini, pada 12-14 Oktober 2018 mendatang, Indonesia menjadi Tuan Rumah AM IMF-WB yang akan diselenggarakan 2018 di Nusa Dua Bali. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media. Pertemuan tersebut akan mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global serta isu-isu terkini, antara lain: a). Pengurangan kemiskinan; b). Pembangunan ekonomi internasional; dan c). Isu-isu global lainnya.

Arti Penting Annual Meeting (AM) IMF-WB di Indonesia Bagi pemerintahan Joko Widodo

Bagi Pemerintah Joko Widodo (Jokowi), pertemuan IMF-WB tahun 2018 kali ini menjadi penting dan spesial karena akan dilaksanakan di Bali dan karena keseluruhan focus program IMF-WB saat ini relevan dengan program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, utamanya pembangunan Infrastruktur yang pada sisi lain juga merupakan program pelayanan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kepentingan eksport kapital Imperialis.

Selain itu, pentingnya Indonesia sebagai Tuan Rumah karena Indonesia merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) negara percontohan (diantaranya Kamerun Cote D’Ivoire, Mesir, Indonesia, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam) yang fokus melaksanakan skema Bank Dunia dalam mengatasi krisis yakni proyek infrastruktur. Seluruh negara ini menjadi wilayah target eksport kapital milik imperialis (melalui utang dana investasi) melalui pilot Maximizing Finance for Development (MFD) atau Maksimalisasi Keuangan untuk Pembangunan. Di empat Negara (termasuk Indoonesia), kerja pilot MFD akan membangun pada kerja yang sedang berjalan untuk mengembangkan pasar modal dibawah program World Bank Group (WBG) “J-CAP”.

Secara khusus, Bali dipilih sebagai tempat pertemuan ini karena merupakan tempat yang dinilai “paling aman” dan terbukti sukses menjadi tempat penyelenggaraan berbagai pertemuan international di Indonesia. Karenanya, atas seluruh kepentingan tersebut, maka untuk penyelenggaraan acara ini, pemerintah menyediakan anggaran ratusan miliar rupiah, baik untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pertemuan, rapat-rapat, keamanan dan berbagai kebutuhan persiapan dan pelaksanaan acara lainnya. Anggaran yang disediakan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sekitar Rp 810 miliar. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengamanan tingkat tinggi agar pelaksanaan acara milik imperialis tersebut dapat berjalan lancer.

Agenda utama dari Pertemuan tersebut, antara lain:

  1. IMF-WB Plenary Session;
  2. International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting;
  3. World Bank Development Committee;
  4. Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya (G-20, G-24, MENA, Commonwealth, BRICS, IIF, WEF, dsb);
  5. Pertemuan Sektor Perbankan dan Riil Lainnya;
  6. Seminar dan International Conference;
  7. Konferensi Pers

Serta penyelenggaraan berbagai kegiatan (side events), diantaranya: seminar, investment forum, FGD, workshop, dan cultural events. Sepanjang pertemuan tahunan di Bali kali ini diperkirakan ada lebih dari 2.000 pertemuan dan, akan dihadiri 18.000 tamu yang mencakup Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta sektor privat, akademisi, NGO dan media.

KEJAHATAN IMF – BANK DUNIA (WB) ATAS RAKYAT DAN BANGSA-BANGSA DI DUNIA

Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) sebagai lembaga kapital finans monopoli yang dikontrol negara-negara imperialis yang tergabung dalam G-7 dibawah pimpinan Amerika Serikat (AS).

International Monetary Fund (IMF)

International Monetary Fund (IMF) lahir dari situasi krisis imperialisme yang semakin memburuk dan telah menghasilkan perang perampasan yang menindas rakyat seluruh dunia. IMF didirikan pada September 1945 setelah ratiikasi kesepakatan Konferensi PBB di Bretton Woods, New Hampshire AS, tahun 1944 yang menyetujui suatu ”kerangka kerjasama ekonomi” yang dirancang untuk menghindari terulangnya kebijakan ekonomi buruk yang turut mengakibatkan Depresi Besar (Great Depression) di tahun 1930-an.

Dengan kerangka kerjasama yang berkedok “Stabilitas Ekonomi” tersebut, IMF menyatakan tujuan untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik anggota-anggotanya dengan cara:

  1. Melakukan kontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional untuk kepentingan Negara-negara kapitalis.
  2. Mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan Negara kapitalisme seperti AS dan Inggris.
  3. World Bank (WB)

World Bank (WB) atau Bank Dunia merupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan oligarki finans (kemaharajaan keuangan) Imperialis yang Kantor Pusat-nya di Washington, D.C., yang juga lahir dari krisis imperialism yang didirikan pada Desember tahun 1944 setelah ratifikasi hasil konferensi Bretton Woods.

WB difungsikan sebagai penyedia pinjaman (hutang dan investasi) kepada negara berkembang, dengan kedok “pengurangan kemiskinan”. Seluruh keputusan WB harus diarahkan untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional dan memfasilitasi investasi modal. WB bertugas sebagai lembaga lintah darat yang memberi fasilitas pinjaman, bantuan teknis dan lain sebagainya dengan imbal balik liberalism dan privatisasi berbagai asset public.

Kekuatan finans Bank Dunia sendiri ditopang oleh 5 (lima) organisasi anggota group pemilik modalnya, yakni: 1). The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), 2). The International Development Association (IDA), 3). The International Finance Corporation (IFC), 4). The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), 5). The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Kedua lembaga tersebut telah menunjukkan kejahatannya diseluruh dunia dan Indonesia, diantaranya: Pertama: Menginjak-injak kedaulatan bangsa-bangsa dengan memberikan syarat-syarat yang memaksa agar dapat mempercepat perampasan atas tanah, upah, dan kerja sehingga penghidupan rakyat semakin memburuk. Kedua: Bank Dunia dan IMF memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. Bank Dunia dan IMF juga berkontribusi atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997an.

Dalam perkembangan saat ini, IMF dan Bank Dunia bahkan berperan semakin aktif dan Agressif mengikat kedaulatan Negara dengan kemudahan utang, melakukan investasi untuk pembiayaan produksi komersil dan pembangunan.

Saat ini, Ambisi IMF-WB 2015-2030 yakni mendorong intensifikasi pembangunan, yang disebut Memaksimalkan Pembiayaan untuk Pembangunan yang ditandatangani oleh Komite Bersama Pembangunan WB: Memanfaatkan Sektor Swasta untuk Pertumbuhan dan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satunya adalah Ambisi untuk transformasi keuangan atau pembiayaan untuk pembangunan, yakni Transformasi Keuangan Pembangunan yang menekankan perlunya mengalihkan fokus dari “miliaran” dalam ODA (bantuan resmi untuk pembangunan) ke “triliunan” dalam semua jenis investasi untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) / “From Billions to Trillions” of Official Development Assistance (ODA).

KONTROL IMF-WB ATAS INDONESIA SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENGHIDUPAN RAKYAT YANG SEMAKIN MEMBURUK

Indonesia sejak dibawah kekuasaan fasis Jenderal Soeharto pada tahun 1967 sudah berhadapan dengan kebijakan pengaturan Bank Dunia dan IMF yang saat itu sedang melaksanakan kebijakan eksport kapital ke berbagai negeri. Dampaknya, perusahaan monopoli pertambangan raksasa berdatangan dan mengikat kontrak jangka panjang dengan Suharto, diantaranya: Freeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal, Exxon mobile, Stanvac. Beberapa imperialis lain ambil bagian dengan proyek infrastruktur dan berbagai industri rakitan otomotif di Indonesia sejak tahun 1970-an awal.

Pada tahun 1969 Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia, IMF, serta Asian Development Bank (ADB). Dengan sokongan kapital pertama dalam bentuk utang $325 juta US, imperialisme AS mengontrol Indonesia secara ekonomi dan hanya dibatasi sebagai negeri penghasil bahan mentah untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri diatur oleh impor.

Selain melalui IMF dan Bank Dunia, AS juga membentuk persekutuan kapital untuk Indonesia dengan imperialis lainnya, yaitu Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI) bersama dengan Kerajaan Belanda pada tahun 1967. IMF sendiri pada tahun 1967 telah memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar $51 juta, dan pada tahun yang sama IGGI memberikan utang sebesar $200 juta. Pada tahun 1968 mereka kembali memberikan utang baru sebesar $325, sebagian besar digunakan untuk “stabilitas”. Berikutnya, Imperialis AS juga membuat Consultative Group of Indonesia (CGI) dan Paris Club dengan tujuan yang sama untuk mendukung skema ekonominya di Indonesia.

Bank Dunia dan ADB adalah ujung tombak utama dari operasi kapital imperialis AS di Indonesia selain IMF dan, Bank-bank milik imperialis lainnya serta perusahaan tambang besarnya di Indonesia. Mereka secara bersama-sama mengeruk keuntungan sumber daya alam Indonesia dan tenaga kerja murah. Perkebunan besar, pertambangan, perdagangan besar dan pabrik olahan adalah bidang-bidang dimana imperialis menanamkan modalnya dalam jumlah besar. Sementara kapital besar lainnya masuk dalam bentuk utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan perkantoran.

Artinya bawah Bank Dunialah yang berperan atas program land reform palsu Soeharto sampai Jokowi saat ini, guna terus mempertahankan sistem produksi feodal di Indonesia. Bank Dunia juga yang mendorong adanya HGU dan HPH, program re-settlement project, penghancuran habitat dan ekosistem pada era kediktaturan fasis Soeharto.

Pemerintahan boneka paska Suharto melanjutkan kebijakan yang sama, dan jauh lebih kejam dan brutal sejak zaman Megawati Sukarno Putri. Mereka tetap melanjutkan kebijakan Bank Dunia di Indonesia dan mengintensifkan pemasukan negara dengan memberikan konsesi sebesar-besarnya kepada para tuan tanah besar dan perusahaan pertambangan besar milik imperialis di Indonesia. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, program landrefom palsunya telah berlaku sama, melestarikan monpoli tanah dan saraana produksi pertanian.

Pada era kekuasaan Jokowi-JK, kebijakan ekonomi dan keuangan terus bergantung pada ekspor kapital dari imperialis. Rezim ini mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi sebanyak 16 jilid (sejak September 2015 sampai akhir 2016) sebagai implementasi percepatan deregulasi dan debirokratisasi yang mempermudah liberalisasi, privatisasi, dan merampok uang rakyat dengan intesifikasi pajak. Paket Ekonomi Jokowi menjadikan kenaikan upah buruh yang terus ditekan sedemikian murah melalui PP No. 78/2015 tentang Pengupahan yang hanya mencapai kenaikan dibawah sepuluh persen.

Bank Dunia-lah yang mendorong adanya Proyek Strategis Nasional Jokowi yang telah merampas tanah rakyat secara paksa, adanya Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang hakekatnya palsu. Program RAPS Jokowi sesungguhnya adalah skema untuk menjalankan program Land Administration Project (LAP) milik Bank Dunia (WB) untuk penyediaan tanah (Land Bank). Reforma Agraria Jokowi bertujuan mempertahankan monopoli tanah dan meletakkan tani kecil perseorangan terpaksa hidup berdampingan secara timpang dibawah dominasi tuan tanah besar, dan menjadikan petani semakin kehilangan tanah, terjerat peribaan yang makin mendalam, dan kemiskinan.

Pemerintah bahkan semakin menindas rakyat dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan perundangan yang merampas dan memberangus kebebasan berpendapat, mogok, dan berorganisasi, untuk meredam dan memukul aspirasi dan gerakan demokratis rakyat, diantaranya: UU Ormas, UU MD3, RKUHP, UU Anti Terorisme, UU ITE, Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri dalam menghadapi gerakan massa di kawasan industri, kota dan perdesaan. Aturan itu semakin membenarkan kekerasan, teror, intimidasi, penangkapan dan pemenjaran terhadap rakyat.

Peranan khusus IMF dan WB juga sebagai konsultan dan pembiaya utama pembangunan infrastruktur dan kredit konsumsi di Indonesia. Mereka juga yang mendorong Indonesia menggunakan sistem E-Money (electronic money), E-Banking, E-Commerce agar dapat dikontrol langsung mobilitas uang dan kapital untuk dapat memaksimalkan perampokan terhadap rakyat. Bahkan campur tangan IMF dan WB diera Jokowi sangat terlihat, menjelang Annual Meeting ini. Dimana berbagai sarana dan kerjasama terus terlihat. Seperti pandangan dua lembaga parasite tersebut agar Jokowi tidak boleh mengontrol harga BBM, kemudian untuk mempertahankan pembangunan infrastruktur untuk memelihara pertumbuhan ekonomi hingga masalah premium yang ditiadakan selama acara annual meeting untuk sekedar memelihara udara yang sehat.

Tindakan IMF dan Bank Dunia tidak sedikit-pun memberikan “pertolongan dan bantuan” kecuali mengintensifkan perampokan, perang, dan memperburuk penghidupan rakyat. Kedua lembaga jahat tersebut menjadi instrumen negeri-negeri imperialis, khususnya G7 untuk: Pertama, Mengeruk kekayaan alam sebesar-besarnya dengan murah untuk kebutuhan monopolinya atau disebut perampokkan. Kedua, Mempertahankan tenaga kerja murah dengan menekan upah terus rendah. Ketiga, Menjadikan Indonesia terus menjadi pasar barang-barang sampah yang merupakan produk berlebih (overproduction). Keempat, Menjadikan Indonesia terus menjadi obyek penghisapan dan perampokan kapitalis monopoli melalui import kapitalnya, yakni utang dan investasi.

IMF dan Bank Dunia akan terus berkuasa dengan hutang atau “bantuan” yang diberikannya atas negara dan bangsa. Hutang dan bantuan mereka berarti politik dan juga dominasi militer imperialis Amerika Serikat. Hutang menjadi instrumen untuk memaksa negara membuat regulasi yang merugikan dan mencelakakan rakyat. Hutang menjadi instrumen untuk memobilisasi kekuatan militer. Dibawah IMF dan Bank Dunia Indonesia tidak akan pernah menjadi negeri yang mandiri secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Selama rejim yang berkuasa di Indonesia melaksanakan skema kedua lembaga jahat itu dengan patuh, termasuk Jokowi-JK, maka tidak akan pernah terwujud land reform sejati dan industri nasional yang mandiri.

PENDIRIAN DAN SIKAP AGRA TERHADAP IMF-WB

Sikap AGRA tegas menolak dan menentang seluruh skema dan rencana jahat IMF-WB serta implementasi yang dilakukannya karena jelas merugikan kaum tani, klas buruh dan klas tertindas di Indonesia dan dunia. Rakyat harus bersatu melawan dominasi imperialis dan kaki tangannya dalam negeri yang terus mengikuti dekte dan kebijakan IMF dan Bank Dunia.

Solusi terbaik bagi rakyat adalah bersatu dan berjuang bersama agar Indonesia lepas penjajahan IMF, Bank Dunia melalui sekema hutang dan investasi, yang menjadikan rakyat dan bangsa Indonesia tertindas dan terhisap serta kehilangan kedaulatanya, dan terus terbelakang kebudayaannya. Jalan keluar terbaik bagi Indonesia melepaskan dirinya dari krisis adalah terlaksananya Land reform sejati dan terbangunnya industri nasional yang mandiri atau bebas dari dominasi imperialis. Dengan jalan keluar tersebut maka Indonesia dapat lepas dari sistem sosial terbelakang secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Dikeluarkan oleh ;

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)

 Anggota dari:

Front Perjuangan Rakyat (FPR), Asian Peasant Coalition (APC) dan International League of People’s Struggle (ILPS)