Perjuangan Panjang Warga Bersama Masyarakat Adat Kajang, Menuntut Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Lonsum

267
BERBAGI

Oleh: Nur Ansar

Sejak 24 September 2018, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) cabang Bulukumba, bersama masyarakat adat, dan warga dari beberapa desa menduduki wilayah HGU PT Lonsum. Warga yang menduduki lahan, ada sekitar 800 orang, datang dari desa Bonto Biraeng, Tambangang, Bonto Mangiring, Tamatto, Bonto Sunggu, Sangkala, Karassing, Balleanging, dan Bonto Baji.

Mereka mendirikan 40 tenda di lahan HGU sebagai tempat penginapan. Pendudukan itu dilakukan di kawasan Bukit Madu, desa Tamatto. Selama aksi berlangsung, mereka mengadakan diskusi dan berkunjung ke kantor Bupati untuk mendesak tim kecil yang sudah disepakati agar turun meninjau lokasi.

Di lokasi pendudukan, yang juga merupakan wilayah PT Lonsum akan melakukan peremajaan karet, terdapat sumber mata air bagi warga dan pekuburan.

Berdasarkan hasil survei AGRA Bulukumba, terdapat 33 titik air di Bukit Madu, desa Bonto Mangiring, dan beberapa sungai kecil serta 28 titik air di Bukit Jaya, desa Tamatto yang rusak akibat peremajaan peremajaan karet.

Dari hasil studi Dinas Lingkungan Hidup Bulukumba, Bukit Jaya dan Bukit Madu merupakan kawasan High Conservation Value (HVC) atau Kawasan bernilai konservasi tinggi, yang tidak boleh diolah, karena menjadi daerah tangkapan air dan menjadi sumber air bagi warga. Namun, kawasan itu telah mengalami kerusakan akibat aktivitas peremajaan karet PT Lonsum.

PT Lonsum seolah melanggar kesepakatan, mereka tetap melakukan peremajaan karet di area konflik. Sehingga pada 8 September, sekitar seribu warga termasuk masyarakat adat Kajang, menghadang eskavator milik PT Lonsum. Peristiwa tersebut, kemudian disepakati untuk dibicarakan di kantor bupati Bulukumba pada 10 September 2018. Namun pihak PT Lonsum tidak hadir.

Pihak PT Lonsum baru menghadiri pertemuan di kantor Bupati pada, 12 September 2018. Mereka menyepakati agar aktivitas Lonsum dihentikan. Namun, pada saat yang sama, menurut Rudy Tahas, pimpinan AGRA Bulukumba, PT Lonsum tetap melanjutkan peremajaan karet di wilayah konflik, sekaligus wilayah resapan air.

Hal itu lah yang membuat warga menduduki lahan di wilayah Buki’a (wilayah Bukit Madu dan Bukit jaya). Mereka menduduki lahan agar kerusakan sumber air dan pekuburan tidak bertambah. Selain itu, mereka juga menuntut agar tim kecil yang disepakati dalam pertemuan yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 08 Agustus 2018, segera turun. Agar konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun tersebut, bisa secepatnya menemukan titik terang.

 

Ekspansi Berujung Pelanggaran HAM

Tahun 1919, sebuah perusahaan perkebunan bernama NV.Celebes Landbouw Maaschappijh berdiri di Balong Bassie state dan Pallangisang State, daerah bagian Bulukumba yang dekat dengan wilayah Kajang. Menurut temuan Internasional Fact Finding Mission-Bulukumba, Sulawesi Selatan, 2013, perkebunan tersebut beridiri atas izin Ammatoa. Saat itu, yang meminta izin adalah Polo dari piahak perusahaan bersama karaeng Ujung Loe.

NV.Celebes Landbouw Maaschappijh kemudian berganti nama menjadi PT PP London Sumatera Tbk dan mengembangkan tanaman karet. Perkebunan tersebut awalnya mengembangkan, tanaman kopi, serei Belanda, dan kapas di lahan seluas 200 Ha di Bulukumba. Sekarang, PT Lonsum mengelola HGU seluas 5.784 Ha.

Konflik bermula tahun 1968, saat pemerintah memberikan izin HGU kepada PT Lonsum (saat itu masih bernama NV.Celebes Landbouw Maaschappijh). Pengambil alihan lahan oleh PT Lonsum, dibantu oleh TNI.

Konflik antara masyarakat dengan PT Lonsum terus berlanjut hingga mendapatakan perlawan keras dari masyarakat pada tahun 2003. Pasalnya, PT Lonsum terus melakukan ekspansi perkebunan.

Menurut tulisan “Tragedi Bulukumba,” (Buletin KontraS: 2003), PT Lonsum melakukan ekspansi di desa Bonto Mangiring (1977-1978), desa Balong (1979), desa Bonto Biraeng dan desa Jojjolo (1981-1982).

Namun, pada tahun 1980, PT Lonsum mengadakan perjanjian dengan warga, bahwa pihaknya tidak akan menambah luasan perkebunan. Tapi, janji itu tidak ditepati, PT Lonsum memperluas perkebunan di wilayah adat Kajang seluas 1000 Ha.

Pada tahun-tahun berikutnya, PT Lonsum terus melakukan ekspansi perkebunan. Warga yang tinggal di wilayah tersebut harus tergusur.

Tahun 1999, warga memenangkan gugatan di pengadilan negeri Bulukumba. Panitera pengadilan dalam pengucapannya, luas lahan yang akan dieksekusi adalah 564 Ha dengan berdasarkan batas-batas alam. Objek yang akan dieksekusi namun gagal, adalah desa Bonto Biraeng.

Batas alam yang dimaksud adalah Balang Lohe di sebelah timur dan kebun Kodam (tahun 1964 waktu Home Base) di bagian barat. Di sebelah utara, batasnya adalah sungai galo’go, dan di bagian selatan berbatasan dengan kebun rakyat desa Bulo-bulo.

Selanjutnya tahun 2000, sekelompok masyarakat dari delapan desa, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Bulukumba. Namun gugatan tersebut ditolak. Setahun berlalu, 12 Januari 2001, PN Bulukumba berdasarkan penyempurnaan eksekusi atas putusan Mahkama Agung, yang dibantu oleh polisi dan tentara, akan mengeksekusi lahan seluas 200 Ha yang berhak dimiliki oleh masyarakat.

Namun, eksekusi tersebut gagal. Warga menolak. Warga mempertahankan hak atas tanah seluas 564 Ha, berdasarkan putusan pengadilan negeri Bulukumba, tahun 1999 yang luasnya ditetapkan berdasarkan batas alam.

Konflik terus berlanjut, 29 Mei 2003, PT Lonsum yang dibantu oleh aparat kepolisian dan karyawannya, menangkap empat orang warga di desa Bonto mangngiring dan Bonto Baji. Menurut catatan KontraS, hanya satu yang dilepas, sementera tiga orang lainnya didakwa pengrusakan lahan.

Intimidasi dan terror terus dilakuan oleh pihak perusahaan. Namun itu tidak membuat nyali warga surut. Warga menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba selama 10 hari. Pendudukan tersebut berlangsung pada 1 sampai 10 Juli 2003.

Warga menuntut agar dilaksanakan Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Bulukumba untuk membebaskan petani yang ditahan polisi. Musyawarah itu mengabulkan tuntutan warga. Namun, itu hanya omong kosong. Petani yang ditahan, tidak dibebaskan.

warga semakin marah dan berujung pada peristiwa 21 Juli 2003. Sekitar 1.500 petani berkumpul dan melakukan penebangan karet di perkebenunan devisi Bonto Mangiring, kecamatan Bulukumpa. Aksi itu menjadi tragedi berdarah, dengan menewaskan 2 orang petani.

Setelah aksi itu, penyisiran terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Kekerasan terus dilakukan oleh aparat. Peristiwa itu diduga sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, pada perjalannya, peristiwa itu hanya dianggap pelanggaran HAM biasa.

Pada 12 Agustus 2013, sekitar 3.500 petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), menduduki lahan perkebunan PT Lonsum di desa Tamatto, kecamatan Ujung Loe. Mereka mendirikan tenda. Mereka menuntut agar lahan sekitar 2.500 Ha yang dikuasai PT Lonsum, dikembalikan kepada masyarakat Adat Kajang.

Mereka juga meminta kepada Pemerintah agar menepati janjinya untuk menyelesaikan konflik tersebut yang sudah berlangsung puluhan tahun.  Bagian dari tuntutan ini adalah meninjau kembali HGU milik PT Lonsum atau mencabutnya, karena dinilai penerbitannya cacat hukum. Pemerintah akhirnya membentuk tim verifikasi, namun konflik tersebut tidak juga terselesaikan.

Sebuah Jalan Keluar?

Mendengar kabar bahwa HGU PT Lonsum akan berakhir tahun 2023, semangat warga meningkat. Sejak peringatan Hari Tani Nasional tahun 2017, warga termasuk masyarakat Adat Kajang menuntut agar HGU PT Lonsum tidak diperpanjang.

Pada 08 Agustus 2018, diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, mempertemukan perwakilan dari warga, pihak PT Lonsum, dan pemerintah daerah. Pertemuan tersebut menyepakati agar dilakukan pengukuran ulang untuk memastikan HGU PT lonsum dan wilayah masyarakat adat. Dimana klaim luas masyarakat adat kajang seluas 2555,30 hektar dan masyarakat adat Bulukumpa Toa seluas 200 hektar.

Pertemuan ini juga menyepakati untuk segera dibentuk tim kecil yang beranggotakan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah kabupaten Bulukumba, perwakilan dari PT Lonsum, dan perwakilan masyarakat.

Tim kecil tersebut bertugas memastikan batas-batas wilayah HGU PT Lonsum dan hak adat maupun hak masyarakat, sebelum perpanjangan HGU tahun 2023. Hasil dari tim kecil ini diharapkan bisa memberi jalan keluar.

“Pertemuan tersebut semoga memberikan jalan keluar. Para pihak harus mematuhi kesepatan dalam pertemuan tersebut. Kita berharap, konflik ini tidak kembali memanas dan menimbulkan korban, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.” Ujar Rudy Tahas, pimpinan AGRA cabang Bulukumba.

Berdasarakan kesepakatan tersebut, warga kemudian menahan segala aktivitas yang dilakukan oleh PT Lonsum pada lahan yang dalam status konflik. Warga menahan aktivitas perusahaan, sampai tim kecil yang disepakati turun, dan melaporkan hasil temuannya.

Untuk menghalau aktivitas PT Lonsum di wilayah yang masih konflik, warga kemudian menduduki lahan tersebut. Amiruddin, salah satu pimpinan AGRA Bulukumba, mengatakan bahwa:

“Kami akan tetap bertahan di sini, sampai tim kecil yang dibentuk oleh Kemendagri turun meninjau lokasi, yang kemudian akan melakukan pengukuran kembali konsesi HGU PT. Lonsum dan lahan milik Masyarakat Adat Kajang, Adat Bulukumpa Toa, serta lahan milik warga di sekitar perkebunan.”

Sementara Topo, perwakilan masyarakat adat Kajang, sekaligus juru bicara Ammatoa, menjelaskan bahwa kegiatan ini didukung oleh Ammatoa sebagai pemimpin masyarakat adat Kajang. Amma (Ammatoa) berpesan bahwa keadilan itu tidak datang begitu saja, tapi harus diperjuangkan.

 

*Ditulis berdasarkan:

  • Data dan informasi dari AGRA Bulukumba
  • Buletin KontraS, 2003, “Tragedi Bulukumba,” diakses 10 November 2018, (https://www.kontras.org/buletin/indo/2003-09-10.pdf)
  • Temuan Internasional Fact Finding Mission -Bulukumba, 2013. Misi ini diinisiasi oleh Asian Peasant Coalition (APC) dan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), didukung oleh MISERIOR dalam mendatangkan pihak Misi Pencarian Fakta Internasional (IFFM) dalam lingkup yang sejalan dengan advokasi terhadap Reforma Agraria sejati, mempertahankan tanah masyarkat adat, kehidupan, dan lingkungan, melawan dampak buruk perampasan lahan.