Pimpinan Pusat AGRA Mengecam Kebijakan Presiden Duterte Atas CAP Terorist terhadap Rakyat dan Aktivis Filipina

222
BERBAGI
Pembela dan Pimpinan Gerakan Suku Bangsa Minoritas yang di "Teroriskan" oleh Pemerintah Filipina

Pernyataan Sikap

PIMPINAN PUSAT ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA)

MENGECAM DAFTAR DAN CAP TEROR TERHADAP RATUSAN RAKYAT FILIPINA OLEH REZIM FASIS DUTERTE

 

Pada 21 Februari lalu, sebuah petisi diajukan oleh Jaksa Agung Negara Bagian Peter Ong dengan pengadilan percobaan di Manila dan baru diumumkan pada pekan lalu yang berisi daftar 461 nama dan 188 nama lainnya yang ingin diumumkan oleh pemerintah sebagai “teroris”. Daftar teror tersebut banyak menyasar pimpinan tani, serikat buruh, pemuda, perempuan, aktivis lokal, dan masyarakat sipil secara luas yang terus dengan semangat berjuang untuk kedaulatan, keadilan sosial, demokrasi dan hak-hak rakyat Filipina.

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menilai bahwasan daftar terror tersebut merupakan ancaman besar terhadap keselamatan dan keamanan masyarakat luas Filipina, mengingat catatan berdarah Duterte tentang pembunuhan ekstra-yudisial (EJKs) dimana ribuan orang telah terbunuh sejak dia menjabat sebagai Presiden. Dengan berbagai kebijakan keamanan yang digencarkan, Duterte secara efektif memberi legitimasi bagi militer dan polisi untuk menangkap, menahan, menculik atau membunuh saudara-saudara yang terdaftar dalam “Cap Teroris-nya” tanpa proses hukum.

Beverly Longid, Koordinator IPMSD

Deretan nama-nama dalam daftar tersebut yang paling diincar oleh Pemerintah Duterte adalah para Pimpinan Gerakan Rakyat yang selama ini aktif memimpin perjuangan dan advokasi terhadap rakyat Filipina, diantaranya para pimpinan dan pembela hak suku bangsa minoritas seperti Victoria Tauli Corpuz, yakni mantan ketua Forum Permanen PBB untuk Isu-Isu Masyarakat Adat dan sejak tahun 2014 menjadi Pelapor Khusus PBB (UN Special Reporter) untuk Hak-Hak Masyarakat Adat. Beverly Longid, Koordinator Global Gerakan Masyarakat Adat Internasional untuk Pembebasan dan Penentuan Nasib Sendiri (IPMSDL); Sandugo Co-Ketua Joanna Cariño; Ketua Aliansi Rakyat Cordillera (BPA) Windel Bolinget; dan setidaknya 10 pemimpin Lumad di Mindanao Utara dan Selatan.

Joanna Cariño

 

Eisntein Recedes, Pimpinan Nasional Liga Mahasiswa Filipina/League of Filipino Student

Sejak awal Bulan Februari lalu, telah diumumkan juga dua orang Pimpinan Gerakan pemuda yang masuk kedalam daftar list Teroris Duterte, yakni Eisntein Recedes dan Vencer Crisostomo. Selain itu, yang juga masuk dalam daftar adalah sembilan anggota kelompok hak asasi manusia (Karapatan) yang bahkan telah ditangkap pada November 2017 lalu di Negros, bersama para Organizer serikat buruh Maoj Maga dan konsultan perundingan damai Front Persatuan Demokratis Nasional Filipina (NDFP) Rafael Baylosis yang diculik dan sekarang berada di antara lebih dari 400 tahanan politik lainnya di Filipina.

Daftar terror ini merupakan upaya nyata Presiden Duterte untuk mengintimidasi dan membungkam perjuangan rakyat Filipina dalam melawan rezimnya yang semakin anti rakyat, anti demokrasi dan fasis. AGRA menilai dengan penandaan atau Cap teroris terhadap ratusan orang Filipina tersebut justru akan semakin mengintensifkan kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap rakyat Filipina secara luas, di samping kebijakan Darurat Militer (Martial Law) dan “Perang Melawan Narkoba dan Terorisme” yang telah memakan ribuan korban di Filipina. Salah satunya adalah serangan militer dan berbagai tindak kekerasan hingga pembunuhan terhadap masyarakat adat Lumad, Mindanao yang sesungguhnya merupakan upaya perampasan lahan untuk pertambangan dan perkebunan oleh Pemerintahan Duterte demi kepentingan investor asing.

Ambisi Duterte yang tengah menggencarkan kebijakan “Build, Build, Build!” diikuti dengan diitensifkannya kekerasan, terror dan pembunuhan terhadap rakyat Filipina tersebut semakin membuktikan bahwa Presiden Duterte merupakan pemerintahan boneka Imperialisme Amerika Serikat (AS) yang akan terus menindas dan menghisap Rakyat Filipina. Hal ini semakin membangkitkan gerakan demokratis rakyat Filipina dalam melawan dan sekaligus telah menjadi ancaman besar terhadap kekuasaan Duterte dan dominasi Imperialis AS di Filipina. Kebijakan-kebijakan keamanan yang diterapkan di Filipina merupakan usaha pemerintah Filipina bersama Imperialis AS dalam menghantam gerakan demokratis rakyat yang terus berkembang semakin maju.

Situasi yang terjadi di Filipina saat ini dan yang selama ini terjadi di timur tengah maupun yang terbaru di Turkey terkait dengan operasi militer dan terror berdarah yang dilakukan oleh Pemerintah Turkey dibawah pemerintahan Erdogan, serta situasi serupa diberbagai negeri lainnya merupakan aksi-aksi yang berlansung dibawah provokasi, kepemimpinan dan intervensi Imperialisme AS untuk menjamin kelansungan dominasi dan seluruh kepentingannya di dunia. Di Indonesia, selain melalui berbagai kerjasama sektoral dan isu atas keamanan dan militerisme, Imperialis AS juga menerapkan salah satu skema intervensinya atas kebijakan keamanan di Indonesia yang dikenal dengan COIN (Counter Insurgency) sebagai skema keamaman menyeluruh sejak tahun 2009, termasuk untuk menghambat dan memukul serta memecah-belah gerakan rakyat.

Kenyataannya, dibawah pimpinan rezim boneka Jokowi, tindakan kekerasan, kriminalisasi, hingga pembunuhan terhadap rakyat khususnya kaum tani dan suku bangsa minoritas terus meningkat dan berlansung massif. Pada tahun 2017 lalu, AGRA mencatat bahwa telah terjadi setidaknya 49 kasus kekerasan dan kriminalisasi yang terjadi di 18 provinsi di seluruh Indonesia, mengakibatkan 66 orang ditembak, 144 lainnya luka-luka, 854 ditangkap, 10 terbunuh dan 120 orang dikriminalisasi.

Pemerintahan Jokowi-JK bahkan semakin mengintensifkan berbagai kebijakan fasis dan anti rakyatnya demi memfasilitasi kepentingan Imperialisme AS dalam menindas dan menghisap rakyat di Indonesia melalui berbagai proyek Infrastruktur, Perluasan perkebunan dan perhutanan, dan pertambangan atas nama “Pembangunan, Konservasi dan perlindungan lingkungan, hingga perdagangan bebas dan globalisasi”. Jokowi menjamin kepastian dan kelansungan seluruh kepentingan tersebut dengan berbagai tindakan perampasan hak demokratis dan pemberangusan gerakan rakyat melalui berbagai kebijakan ekonomi, politik dan keamanan, seperti pengesahan Perppu Ormas No. 2 Tahun 2017 menjadi UU Ormas, UU MD3 dan juga RKUHP.

Atas berbagai kenyataan situasi tersebut, AGRA menyadari bahwa penderitaan yang dihadapi oleh rakyat Filipina dan rakyat diseluruh dunia saat ini juga merupakan penderitaan rakyat Indonesia. Atas kesamaan ketertindasan tersebut, AGRA mendukung penuh perjuangan rakyat Filipina yang selalu gigih melawan kebijakan-kebijakan Duterte yang anti rakyat dan anti demokrasi. AGRA juga mendukung seluruh gerakan demokratis rakyat Filipina untuk terus memperkuat persatuan dan perjuangannya atas hak-hak demokratis rakyat di Filipina.

AGRA dengan keras mengecam dan mengutuk “Cap Terorisme” terhadap ratusan rakyat, pembelah HAM, aktivis dan pimpinan gerakan Rakyat Filipina oleh Presiden Rodrigo Duterte. AGRA juga mendesak pemerintahan Duterte untuk segara menghentikan segala bentuk terror dan pembunuhan terhadap rakyat Filipina. Hentikan kebijakan keamanan Darurat Militer dan “Perang Narkoba” yang telah menciptakan terror dan  membunuh ribuan rakyat di Filipina! Kembalikan ruang demokratis rakyat Filipina dalam memperjuangkan hak-haknya!

Resistance is not Terrorism!

Bebaskan semua tahanan politik di Filipina!

Hentikan mesin perang A.S., hentikan pembunuhan di Filipina!

Long Live International Solidarity!

Jayalah Perjuangan Rakyat di Seluruh Dunia!

 

Pimpinan Pusat AGRA

 

Rahmat

Ketua

Moh. Ali

Sekjend