Pimpinan Pusat AGRA Mengecam Tindakan PT.REKI atas Pembakaran dan Pengrusakan Rumah Serta Tanaman Masyarakat SAD

193
BERBAGI
Rumah Suku Anak Dalam yang dibakar

Jakarta, 23/9/2017. Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria (PP-AGRA) mengecam tindakan bar-bar yang dilakukan oleh PT. REKI yang melakukan pembakaran terhadap rumah dan pengrusakan tanaman milik masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Dusun Tuo Pangkalan Ranjau, Jambi. Selain itu, PP-AGRA juga menuntut dihentikannya seluruh tindak kekerasan, intimidasi, pengrusakan, dan kriminalisasi terhadap kaum tani dan suku bangsa minoritas.

Berdasakan laporan hasil koordinasi dengan AGRA Jambi, kronologi kejadian tersebut diketahui bahwa pada Rabu dini hari (20/9/2017) PT REKI melakukan pembakaran terhadap dua (2) rumah milik warga SAD Pangkalan Ranjau. Kemudian, pada Kamis (21/9/2017) pukul 10.00 WIB sejumlah Karyawan dari PT REKI kembali mendatangi rumah yang telah dibakar sebelumnya. Mereka merampas seluruh sisa bangunan yang dibakar dan melakukan pengrusakan terhadap tanaman cabai dan pisang di kebun-kebun milik warga. Menurut kesaksian dilapangan , ketika tindakan pengrusakan juga terlihat beberapa warga negara asing bersama dengan rombongan karyawan PT. REKI.

Atas kejadian tersebut, Rahmat Ajiguna (Ketua PP-AGRA) menyampaikan kecamannya bahwa “Tindakan yang dilakukan oleh PT. REKI merupakan bentuk dari kesewenang-wenangan perusahaan terhadap hak kaum tani, khususnya masyarakat adat. PT. REKI harus memberikan ganti rugi atas pengerusakan rumah milik SAD di Pangkalan Ranjau. PT. REKI juga harus menghentikan klaimnya terhadap tanah milik masyarakat SAD Pangkalan Ranjau”.

Tindakan pembakaran rumah dan pengrusakan tanaman milik warga SAD Pangkalan Ranjau terjadi hanya berselang dua hari pasca pertemuan antara PT. REKI, masyarakat SAD dan perwakilan Kementerian LHK. Dalam pertemuan tersebut, semua bersepakat untuk segera merealisasikan pengembalian hutan dan tanah ulayat masyarakat SAD. Pihak Kementerian LHK juga berencana akan mengadakan pertemuan kembali  untuk mempercepat kebijakan pengakuan atas wilayah adat SAD Pangkalan Ranjau.

“PT. REKI telah berulang kali melakukan tindak kekerasan terhadap masyarakat SAD, namun pemerintah tidak juga mengambil langkah tegas untuk tindakan tersebut. Tentu ini tidak terlepas dari upaya paksa pemerintahan Jokowi dalam promosi dan realisasi program reforma agraria palsu dan perhutanan sosial-nya yang terus akan melestarikan dan melegitimasi perampasan dan monopoli tanah oleh tuan tanah swasta (Asing dan dalam Negeri) dan oleh Negara”, tegas Rahmat.

Atas kejadian tersebut PP-AGRA menuntut kepada pemerintahan Jokowi untuk menghentikan klaim PT. REKI atas tanah ulayat masyarakat SAD. PT REKI harus bertanggung jawab atas seluruh tindak kekerasan dan pengrusakan dengan memberikan ganti rugi penuh.

Kami juga menyerukan kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuannya untuk perjuangan menolak reforma agraria Jokowi dan memajukan perjuangan demi terwujudnya reforma agraria sejati bagi kaum tani dan rakyat tertindas di Indonesia.