Sawit dan Kasak-Kusuk Jokowi Dalam Kancah G-20

509
BERBAGI

Oleh;
Sheila Rahmi Juwita

Negara-negara kapitalis menginisiasi pembentukan forum G20 di tahun 1999 sebagai reaksi terhadap krisis ekonomi di Asia akhir 1990an. Mulanya forum ini bersifat informal yang mempertemukan para direktur bank sentral dan menteri-menteri keuangan dari negara-negara imperialis kaya yang tergabung dalam G8 seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Kanada, Jepang, dan Rusia; dengan partner mereka dari negara-negara yang sedang tumbuh ekonominya.

Kemudian pada November 2008, presiden G.W Bush berinisiatif menjadi tuan rumah untuk pertemuan lengkap G20 pertama sebagai respon terhadap krisis ekonomi yang menghajar AS yang kemudian menyebar ke belahan dunia lain. Para kepala negara hadir bergabung dengan para direktur bank sentral dan menteri keuangan mereka, serta petinggi lembaga ‘Bretton Woods’ seperti IMF dan Bank Dunia bertemu di Washington DC. Lalu, sejak G20 Summit di Pittsburgh tahun 2009, forum informal ini secara resmi berubah wujud menjadi forum kerja sama ekonomi internasional, meskipun sejumlah negara (di luar anggota G20) menganggapnya tidak punya legitimasi internasional. Secara umum, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari forum G20 adalah menjaga stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi secara global.[1]

Setelah diawali dengan pertemuan para kepala negara G8, G20 Summit 26-27 Juni di Toronto, Kanada, akhirnya menerbitkan deklarasi dengan dua kata kunci tertuang didalamnya. Pertama, konsolidasi fiskal (fiscal consolidation), tak lain berarti pengurangan defisit pemerintah. Artinya bahwa pemerintah harus memangkas subsidi-subsidi yang bersifat sosial. Akibatnya, rakyat harus membayar lebih mahal untuk aneka macam ongkos vital seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, listrik, dan lainnya.

Kedua, perang melawan segala bentuk proteksionisme dengan merujuk kepada dalil “perdagangan bebas”. Hal ini bukanlah hal baru, karena merupakan pengulangan retorika kebijakan yang tidak konsisten dan gagal dilaksanakan dari aneka kesepakatan internasional sebelumnya. Dalam G20 Summit 2008, misalnya, juga menganjurkan hal sama. Tetapi, negara-negara imperialis tetap berusaha melindungi perusahaan-perusahaan mereka agar terus unggul dalam mempertahankan monopoli mereka di pasar global yang ganas. Poin paling umum yang terjadi adalah soal pajak ekspor. Dukungan pemerintah AS, Jerman, Prancis, dan lainnya terhadap industri-industri otomotif asal negerinya terus berlanjut. Atau ketegangan antara AS dan Kanada akibat kebijakan paket stimulus fiskal Obama yang mensyaratkan ‘Buy American’ kepada setiap perusahaan penerima paket dukungan itu. Kebijakan ini serta merta mimicu gelombang aksi boikot barang-barang Amerika dan Kanada dan kemarahan para pimpinan politisi dan pengusaha-pengusaha Kanada.[2]

Intinya, tidak ada hal baru dengan G20. Forum ini tidak lebih dari baju baru untuk konsolidasi negara-negara imperialis dan kapitalis agar keluar dari krisis. Dengan kata lain, ini adalah perluasan mekanisme dari imperialisme untuk mengeruk kekayaan dengan mengeksploitasi kelas pekerja dan mengeksploitasi alam secara global ketika dihadapkan dengan krisis yang terus berulang.

Terlepas dari bagaimana fakta mengenai G20 tersebut diatas, Indonesia tetap memaksakan diri untuk menjadi anggota G20 yaitu sejak 2009 di era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bergabungnya Indonesia menjadi anggota G20 ini menuai banyak penolakan. Sebagian besar alasannya adalah Indonesia masih memiliki masalah pada kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi. Sejak tahun 2001 hingga 2012 telah terjadi peningkatan 20 juta lapangan kerja baru.[3] Namun, peningkatan tren tersebut sebagian besarnya tercipta dari sektor informal yang mendominasi lapangan kerja di Indonesia yaitu sekitar 54%.[4] Sayangnya, sektor tersebut ternyata juga memiliki tingkat produktifitas yang rendah. Dari sektor informal itu, sekitar 38% diisi pekerja tanpa kontrak atau buruh serabutan.[5]

Indikator Bank Dunia menyertakan Indonesia sebagai negara anggota G20 antara lain karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Namun, pendapatan perkapita tidak serta merta mencerminkan bahwa ekonomi di negara tersebut baik dan merata; karena pada faktanya, kesenjangan sangat tinggi masih terjadi diman yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Indonesia seharusnya memperhitungkan kesiapannya untuk bersaing dengan negara-negara luar. Pasalnya, dengan tidak kesiapan Indonesia untuk meningkatkan produksi dalam negeri, Indonesia malah hanya akan menjadi sasaran negara-negara imperialis dan kapitalis menguasai sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya. Hanya terdapat dua negara berkembang di Asia yang menjadi anggota G-20, yaitu Indonesia dan India. Itulah mengapa meskipun Indonesia dinilai belum siap menjadi anggota G20, namun tetap diresmikan sebagai anggota, karena Indonesia (juga India), memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang menguntungkan negara-negara imperialis. Pada akhirnya, G20 ini hanya akan menjadi ajang unjuk gengsi pemerintah dan menjadikan Indonesia tidak lebih dari boneka kekuatan imperialisme. Perlu diingat bahwa meskipun dari 10 negara ASEAN, hanya Indonesia yang menjadi anggota G20, namun Indonesia tidak memiliki posisi tawar dan tidak dapat membuat keputusan politis karena Indonesia bukan negara G-8.

Ketidakberdayaan Indonesia ini terlihat dalam KTT G20 2017 di Jerman. Presiden Jokowidodo meminta negara-negara Eropa untuk berhenti melakukan kampanye hitam (black campaign) kelapa sawit. Permintaan ini disampaikan Jokowi saat bertemu PM Belanda Mark Rutte di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menggarisbawahi, kelapa sawit Indonesia terus mengalami kampanye negatif di Eropa. Indonesia memang sedang mati-matian mengatasi berbagai hambatan atas produk sawitnya untuk masuk ke Eropa. Delegasi Indonesia pada pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-13 terhadap Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO) juga meminta UE agar memperhatikan terjadinya peningkatan hambatan perdagangan yang diterapkan oleh UE terhadap produk impor dari Indonesia, khususnya kelapa sawit.[6]

Namun apa boleh buat, Resolusi Sawit dan Deforestasi (Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest) telah disetujui oleh Parlemen Eropa pada April 2017. Pemerintah Jokowi seharusnya berkaca dari resolusi ini bahwa apa yang ia katakan sebagai kampanye negatif, sebenarnya adalah suatu fakta yang jelas. Studi ilmiah menunjukkan bahwa sekitar sepertiga dari semua perkebunan kelapa sawit baru di Indonesia dan Malaysia didirikan di lahan gambut.[7] Selain itu, hilangnya hutan di Indonesia akibat deforestasi dan pembakaran berskala besar tetap sangat tinggi dengan perbandingan internasional. Antara tahun 1990 dan 2015, Indonesia kehilangan sekitar 23% dari hutannya, melebihi Brasil yang menduduki posisi kedua, yaitu lebih dari dua kali lipat persentasenya.[8] Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah rumah bagi 84% dari seluruh lahan gambut di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, Indonesia adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dengan pangsa 52% dari produksi global.[9]

Permintaan minyak kelapa sawit telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sebuah tren yang akan terus berlanjut. Jika konsumsi minyak kedelai tetap konstan, diperkirakan produksi minyak sawit akan meningkat dari 74 juta ton per tahun menjadi 156 juta ton per tahun pada tahun 2050. [10] Permintaan global yang melonjak ini telah membentuk kebijakan penggunaan lahan dan pertanian Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Antara tahun 1961 dan 2014, luas lahan subur di Indonesia yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit melonjak dari 70.000 hektar menjadi total 7,4 juta hektar. [11] Untuk memenuhi ekspansi perkebunan kelapa sawit ini kemudian lahan tradisional yang digunakan untuk bertani diubah menjadi monokultur. Hutan hujan sekunder dan hutan tropis telah mengalami deforestasi. Keberadaan perkebunan kelapa sawit skala besar ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kerusakan iklim yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pengeringan lahan gambut, yang berfungsi sebagai penyerap karbon yang sangat efisien, merupakan sumber emisi berat, jauh lebih kuat daripada emisi karbon yang dihasilkan dari deforestasi.[12]

Tidak hanya terkait dengan kerusakan lingkungan dan deforestasi, keberadaan perkebunan sawit skala besar juga menjadi tempat terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Misalnya yang terjadi di Kalimantan Barat dimana terdapat PT. Sumatera Makmur Lestari (SML) yang beroperasi di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut pemasok bahan baku Wilmar Internasional. Perusahaan SML memperjakan buruh dengan upah Rp.70,000 perhari dan seminggu hanya dua hari kerja, buruh yang bekerja juga tidak diberikan alat perlindungan dan keselamatan kerja. Selain itu PT. SML telah mencemari sawah masyarakat sehingga tidak dapat ditanami.[13] Kasus eksploitasi terhadap buruh pun terjadi dalam PT. Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) yang menguasai perkebunan sawit dengan luas 7.114 hektar di kecamatan Parenggean, kabupaten Kotawaringin Timur, adalah salah satu anak perusahaan TSH Group yang berbasis di Malaysia. Setidaknya terdapat 1370 orang pekerja yang bergantung hidup pada perusahaan yang memiliki total 67.503 hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia. PT.SPMN menetapkan kebijakan pengupahan bagi buruh panen yang terus berubah-ubah dan sepihak tergantung keputusan dari pimpinan pusat di Malaysia.[14]

Munculnya berbagai konflik sosial pun terjadi akibat keberadaan perkebunan sawit skala besar. Dari laporan Sawit Watch, sampai dengan tahun 2014 terdapat 771 konflik di perkebunan besar sawit. Data ini tentunya diperkirakan lebih besar lagi karena masih banyak yang belum terdata. Perkembangan terakhir akibat konflik yang melibatkan perkebunan kelapa sawit, saat ini setidaknya ada 16 orang di Kuburaya Kalimantan Barat ditahan sejak tanggal 22 Juni 2015. Sebelumnya pada 19 Juni 2015, di Sumatera Utara 9 orang petani terluka akibat penyerangan oleh pamswakarsa dan preman bayaran, karena menuntut dikembalikanya tanah petani yang telah dirampas oleh PTPN III.[15] Konflik sosial ini dipicu dari diterapkannya sistem perkebunan inti-plasma, yaitu suatu bentuk kemitraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26 tahun 2007 dan diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013. Isi peraturan ini menekankan bahwa sejak bulan Februari 2007 apabila terjadi pembangunan perkebunan kelapa sawit, perusahaan inti wajib untuk membangun kebun masyarakat di sekitarnya, dimana areal lahan diperoleh dari 20% ijin lokasi perusahaan atau membangun kebun dari lahan masyarakat yang ada disekitarnya (selanjutnya dikenal sebagai kebun plasma). Namun kenyataan yang terjadi sangatlah memprihatinkan, dan semakin membuktikan bahwa daya tawar masyarakat sangatlah lemah. Di Kalimantan Tengah misalnya, kerjasama perkebunan kelapa sawit dengan sistem plasma banyak merugikan para petani karena sebagian tanah/lahan yang dijadikan kebun plasma ternyata adalah tanah yang berasal dari warga sendiri, bukan tanah dari areal konsensi perkebunan inti yang seharusnya disisihkan sejumlah tertentu untuk menjadi lahan plasma.

Selain perampasan tanah warga, sistem plasma juga merugikan dalam hal penetapan harga yang sepihak yang hanya ditetapkan oleh perkebunan inti melalui penjualan hasil produksi petani kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS). Tidak hanya itu, potensi pengabaian terhadap aspek transparansi, keterbukaan, partisipatif serta ada tidaknya itikad baik dari pihak tertentu dalam perumusan maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama sangatlah besar, sebagaimana pengalaman yang sudah banyak terjadi dalam pembangunan kerjasama dalam berbagai pola kemitraan perkebunan inti dan plasma. [16]

Berbagai persoalan tersebut di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu terkait dengan perkebunan sawit skala besar penghasil minyak sawit di Indonesia bukanlah kampanye hitam melainkan fakta yang benar terjadi. Presiden Joko Widodo seharusnya tidak berusaha menutupi persoalan tersebut ataupun mencari dukungan kepada negara-negara di Uni Eropa. Presiden Jokowi perlu menyelesaikan seluruh persoalan tersebut dengan cara menindak tegas korporasi-korporasi yang melanggar hak-hak buruh; memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak buruh; menetapkan harga sawit yang adil bagi petani sawit; serta mengembalikan tanah-tanah yang dirampas oleh korporasi.

***
Referensi:
[1] The Group of Twenty: A History
http://www.g20.utoronto.ca/docs/g20history.pdf

[2] Canadians Politely Annoyed by Obama’s ‘Buy American’
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1915402,00.html pada tanggal 12 Juli 1990

[3] Pemerintah Mengaku Membuka 20 Juta Lapangan Kerja – Periode 2001-2012
http://www.neraca.co.id/article/35783/pemerintah-mengaku-membuka-20-juta-lapangan-kerja-periode-2001-2012

[4] Bank Dunia: Regulasi Ketenagakerjaan Hambat Penciptaan Lapangan Kerja Formal
http://www.jaringnews.com/ekonomi/umum/54657/bank-dunia-regulasi-ketenagakerjaan-hambat-penciptaan-lapangan-kerja-formal

[5] Hanya 8% Pekerja Punya Kontrak Resmi, Selebihnya, Terpaksa Bekerja Ketimbang Menganggur
http://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/01/20/74130/hanya_8persen_pekerja_punya_kontrak_resmiselebihnya_terpaksa_bekerja_ketimbang_menganggur/

[6] In G20, RI fights opposition to palm oil
http://www.thejakartapost.com/news/2017/07/10/in-g20-ri-fights-opposition-palm-oil.html

[7] Petrenko, Chelsea, Paltseva, Julia and Searie, Stephanie. “Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia”, dalam White Paper: The International Council on Clean Transportation, July 2016.

[8] Beeler, Carolyn and Kuek Ser, Kuang Keng. “Indonesia’s rapidly disappearing forests, in four charts” dalam Public Radio International (PRI), diakses dari https://www.pri.org/stories/2016-12-30/indonesia-s-rapidly-disappearing-forests-four-charts.

[9] Pidcock, Roz. “Indonesian fires now on a par with Brazil’s total annual emissions”, dalam Carbon Brief diakses dari https://www.carbonbrief.org/indonesian-fires-now-on-a-par-with-brazils-total-annual-emissions

[10] Lee, Janice. “Are We Junking The Forest For Poor Nutrition? An inquiry into the palm oil industry and junk food”, dalam Heinrich Boell Stiftung Southeast Asia, diakses dari http://th.boell.org/en/2017/02/11/are-we-junking-forest-poor-nutrition-inquiry-palm-oil-industry-and-junk-food.

[11] Ibid.,

[12] Petrenko, Chelsea, Paltseva, Julia and Searie, Stephanie. “Ecological Impacts of Palm Oil Expansion in Indonesia”, dalam White Paper: The International Council on Clean Transportation, July 2016.

[13] Delapan Perusahaan Perkebunan Sawit dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Delapan Perusahaan Perkebunan Sawit dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


[14] Hidup Pahit di Tanah Perantauan (Potret kehidupan buruh sawit di Kalimantan Tengah

Hidup Pahit di Tanah Perantauan (Potret kehidupan buruh sawit di Kalimantan Tengah)

[15] Hentikan Perampasan Tanah untuk Perkebunan Besar Kelapa Sawit
http://agraindonesia.org/hentikan-perampasan-tanah-untuk-perkebunan-besar-kelapa-sawit/ pada 13 Juli 2017

[16] Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!

Kebijakan Harga TBS Produksi Pekebun, Sudah Seharusnya Di Cabut!